Penguatan Peran PKK dan Posyandu dalam Special Plan

Special Plan – Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian menekankan pentingnya penerapan Special Plan yang adaptif terhadap kondisi daerah masing-masing, termasuk Papua Selatan. Menurutnya, program pemberdayaan keluarga dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) harus dirancang dengan pendekatan kontekstual, mempertimbangkan tantangan geografis dan potensi lokal. Special Plan di Papua Selatan bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan berbasis keluarga, dengan memanfaatkan kearifan lokal sebagai kekuatan utama. Dalam pernyataannya di Jakarta, Tri menekankan bahwa adaptasi dan inovasi dalam Special Plan diperlukan untuk menjangkau wilayah yang selama ini belum optimal dilayani.

Kolaborasi Lintas Sektor dalam Realisasi Special Plan

Tri Tito Karnavian menyoroti perluasan kerja sama antar perangkat daerah sebagai bagian dari Special Plan. “Kolaborasi di tingkat perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program adalah kunci keberhasilan Special Plan,” ujarnya. Keterlibatan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan lembaga pangan dapat memperkuat peran PKK dan Posyandu dalam memberikan layanan dasar kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa Papua Selatan belum mengajukan registrasi Posyandu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sehingga perlu segera ditindaklanjuti untuk memastikan integrasi nasional yang solid.

Di sisi lain, Special Plan menekankan transformasi Posyandu menjadi pusat layanan integratif. Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 memberikan wewenang lebih luas kepada Posyandu, termasuk mengelola enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Dengan Special Plan, PKK diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat kelembagaan dan kapasitas kader. Hermina Ewenkos, yang dilantik sebagai Ketua TP PKK Papua Selatan, menjadi pihak yang bertugas mendorong implementasi ini secara efektif.

Peran PKK dalam Special Plan dan Penyesuaian dengan Lokal

Dalam acara pelantikan virtual Hermina Ewenkos, Tri Tito Karnavian menekankan bahwa Special Plan mencakup adaptasi program berdasarkan kebutuhan masyarakat. “Kita perlu berani merancang inovasi yang menyentuh tantangan spesifik di Papua Selatan,” tuturnya. Special Plan ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif, termasuk menggandeng lembaga adat dan organisasi kecamatan. Ia menambahkan bahwa keberhasilan Special Plan tergantung pada keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menciptakan sinergi yang berkelanjutan.

Special Plan yang diusung TP PKK juga diharapkan mendorong penguatan ekonomi rumah tangga melalui program sederhana yang berdampak nyata. Hal ini mencakup peningkatan kualitas pangan lokal, pengentasan stunting, serta pengembangan kegiatan ekonomi keluarga. Tri menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 yang menempatkan PKK sebagai mitra strategis pemerintah. “Amanah ini adalah peluang besar untuk menggerakkan perubahan di tingkat desa dan kelurahan,” kata Tri.

Menurut Tri, Special Plan tidak hanya fokus pada layanan, tetapi juga pada penguatan kapasitas kader PKK dan Posyandu. “Kader harus mampu menjadi percontoh dalam pemberdayaan masyarakat,” ujarnya. Special Plan juga memperkuat kerangka kerja nasional melalui Permendagri Nomor 36 Tahun 2020, yang mengatur tata kelola gerakan PKK secara terpadu. Dengan Special Plan, diharapkan tercipta sistem yang lebih efisien dan berkelanjutan, serta keberlanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Dalam penutupan sambutannya, Tri Tito Karnavian meminta seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga koordinasi dan keberlanjutan dalam Special Plan. “Kita perlu membangun sinergi lintas sektor agar Special Plan dapat berdampak maksimal,” imbuhnya. Ia optimis bahwa dengan peran aktif PKK dan Posyandu, Papua Selatan bisa menjadi contoh terbaik dalam mengintegrasikan layanan dasar ke tingkat desa, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Special Plan ini menjadi titik balik penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga di wilayah yang paling terpencil.