Anggota DPR Dorong Tunjangan bagi Petugas Imigrasi di Wilayah Perbatasan

Jakarta – Dalam upaya meningkatkan kinerja petugas imigrasi di daerah perbatasan, anggota DPR RI Komisi XIII Franciscus Maria Agustinus Sibarani meminta pemerintah memberikan tunjangan serta perbaikan fasilitas pendukung. Ia menekankan bahwa pengawasan imigrasi yang lebih ketat menjadi faktor penting dalam menjaga kedaulatan negara dan memastikan penerapan hukum secara konsisten.

Sibarani menyampaikan pandangannya saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Imigrasi Kalimantan Barat. Menurutnya, peningkatan jumlah orang yang melintas perbatasan belum diimbangi oleh kemampuan pengawasan yang memadai, terutama di daerah yang memiliki kondisi geografis sulit.

“Di satu sisi, aliran orang semakin padat, tetapi di sisi lain, daya tahan pengawasan belum cukup untuk mengatasi tantangan yang ada,” ujarnya.

Kondisi geografis menjadi salah satu penghalang utama. Petugas harus melewati rute yang panjang dan berat, seperti jalan berbatu, medan berlumpur, hutan, serta jalur sungai. Panjang perbatasan darat Kalimantan Barat dengan Malaysia yang mencapai lebih dari 1.000 km memperparah kesulitan ini.

“Ini bukan kondisi yang mudah. Risiko di lapangan sangat tinggi, sementara akses masih terbatas,” tegas Sibarani.

Di samping tantangan fisik, keterbatasan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi juga mengganggu efektivitas tugas para petugas. Fasilitas yang kurang memadai, lanjutnya, membuat beban kerja tidak seimbang dengan ketersediaan alat dan sarana.

“Tanpa dukungan yang memadai, beban pengawasan di lapangan tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia,” tambahnya.

Oleh karena itu, Sibarani menyarankan peningkatan dukungan terhadap petugas imigrasi, baik dalam bentuk fasilitas, pelatihan sumber daya manusia, maupun tunjangan kinerja dan perlindungan risiko. Ia menegaskan bahwa kondisi kerja di perbatasan lebih berat daripada daerah lain, sehingga perlunya pemberian insentif yang sesuai.