Perang Trump terhadap Iran Mengguncang Kehidupan Hukum Global

Kebijakan Trump Merusak Keseimbangan Sistem Internasional

Sejak kembali memimpin pada Januari 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai semakin memperluas penggunaan kekuasaan presiden, sementara mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan dalam Konstitusi AS tampak tidak mampu menghentikannya. Dalam masa jabatan keduanya, Trump memerintahkan serangan militer ke Venezuela dan Iran tanpa adanya provokasi sebelumnya, serta mengancam akan mengambil alih wilayah Greenland. Tindakan ini memperparah hubungan dengan sekutu Eropa, melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan mengganggu perdagangan global melalui kebijakan tarif yang ditetapkan.

Hukum Internasional Tampak “Tak Berdaya”

Pakar hukum internasional mempertanyakan apakah sistem hukum global masih mampu mengendalikan kekuasaan AS setelah Perang Dunia II. Seperti dilaporkan Al Jazeera, kebijakan Trump menunjukkan bahwa batasan yang dibuat oleh PBB dan aturan internasional mulai terguncang. Pada Januari lalu, ia mengatakan kepada wartawan bahwa kewenangan pemerintah AS pada akhirnya hanya terbatas oleh “moralitasnya sendiri”.

“Dalam banyak hal, hukum internasional secara historis telah melayani kepentingan AS, dan kepentingan diri sendiri harus terus menghasilkan dukungan AS untuk tatanan berbasis aturan yang diorganisir di sekitar prinsip-prinsip inti yang diabadikan dalam Piagam PBB,”

ungkap Michael Becker, profesor hukum hak asasi manusia internasional dari Trinity College Dublin. Menurutnya, menghargai hukum internasional membutuhkan perspektif jangka panjang, yang sering kali bertentangan dengan agenda politik pendek yang ditetapkan Trump.

Becker juga menambahkan bahwa kondisi geopolitik saat ini membuat hukum internasional hampir tidak mampu membatasi tindakan Washington. Ia memprediksi situasi ini akan bertahan dalam waktu dekat, karena negara-negara lain gagal bersatu menghadapi kebijakan AS.

Peran PBB yang Terancam oleh Kebijakan Trump

PBB sendiri dinilai tidak cukup kuat untuk melawan kebijakan Trump. Sejak berdiri, lembaga ini bertujuan mempromosikan dialog dan mencegah konflik antarnegara, tetapi hubungan Trump dengan PBB sering kali rumit. Ia mencoba membangun struktur alternatif seperti Board of Peace yang eksklusif, sekaligus menolak upaya bantuan PBB di Gaza. Namun di sisi lain, Trump tetap mencari legitimasi dari PBB untuk beberapa kebijakannya, seperti meminta pembentukan Support Office di Haiti untuk mengatasi migrasi ke AS.

“Meskipun anggota PBB lainnya melihat AS secara teratur melanggar hukum internasional, mereka seringkali menahan diri untuk tidak mengkritik Washington terlalu keras di forum seperti Dewan Keamanan karena takut akan reaksi negatif dari Trump,”

kata Richard Gowan, mantan Direktur PBB di Crisis Group (2019–2025). Ia menilai Trump semakin menyadari bahwa ia bisa mengabaikan PBB tanpa konsekuensi serius.

Dengan ini, perang Trump terhadap Iran tidak hanya memengaruhi hubungan geopolitik, tetapi juga mengubah cara tatanan hukum global berjalan. Banyak ahli merasa bahwa kekuasaan AS kini mengabaikan aturan yang sebelumnya diakui bersama oleh negara-negara anggota PBB.