Wamendagri: WFH bentuk efisiensi dan tata kelola baru bernegara

Dalam wawancara di Jakarta, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) menjadi bagian dari upaya menciptakan birokrasi yang lebih efektif dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menambahkan bahwa prinsip efisiensi ini bukan hanya soal mengurangi ketergantungan terhadap pasokan bahan bakar minyak (BBM) internasional, tetapi juga terkait perubahan budaya kerja serta pengaruhnya terhadap pengelolaan tata kelola pemerintahan.

EFISIENSI BIROKRASI DAN PERAN PEMERINTAH

Bima Arya menjelaskan bahwa kebijakan WFH bertujuan memperkuat birokrasi yang lebih berkinerja tinggi, sekaligus menjaga penggunaan sumber daya secara optimal. Ia menyoroti bahwa sistem ini memungkinkan pemerintah beradaptasi dengan dinamika global, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan energi. “Kebijakan ini mengarah pada transformasi yang lebih besar, tidak hanya efisiensi biaya tetapi juga kultur kerja baru yang terbentuk,” ujarnya.

PENERAPAN DI BEKASI

Kebijakan tersebut diaplikasikan secara langsung di Gedung Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat (10/4). Bima Arya mengapresiasi persiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang mencatat partisipasi ASN dalam WFH mencapai sekitar 40 persen. Ia meminta Pemkot Bekasi segera mengevaluasi penghematan anggaran, terutama dari penggunaan BBM, air, dan listrik.

LANGKAH EFISIENSI DAN DAMPAKNYA

Kebijakan efisiensi ini dianggap sebagai wujud komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga BBM agar tidak memberatkan masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Bima Arya juga memastikan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta ketersediaan BBM nasional tetap terjaga, meski tingkat ketergantungan impor terdampak dinamika Selat Hormuz.

PERTIMBANGAN STABILITAS HARGA BBM

“Bagi Presiden, bagi pemerintah saat ini, keberpihakan kepada warga terutama kelas menengah ke bawah itu sangat penting untuk dijaga,” tambah Bima Arya.

Menjawab kekhawatiran terkait gangguan pelayanan publik, Bima Arya menyatakan layanan esensial seperti dinas lingkungan hidup, pemadam kebakaran, dan Satpol PP tetap beroperasi penuh. Layanan di tingkat kecamatan, kelurahan, serta perizinan diatur dengan pembatasan maksimal 50 persen pegawai yang bekerja di kantor.

PENGAWASAN DAN SANKSI

Untuk memastikan kedisiplinan ASN selama WFH, pemerintah menerapkan pengawasan ketat melalui pelaporan kinerja digital dan pemantauan lokasi. ASN yang tidak memenuhi tugas sesuai ketentuan atau pejabat yang lalai dalam pengawasan akan dikenai sanksi.

DUKUNGAN TRANSPORTASI UMUM DAN KENDARAAN LISTRIK

Bima Arya juga menyoroti inisiatif Wali Kota Bekasi yang mendorong ASN menggunakan transportasi umum dan sepeda. Ia berharap pengembangan transportasi publik berbasis listrik dapat diperluas guna mendukung efisiensi energi nasional secara lebih signifikan. “Jika skema kendaraan listrik difokuskan ke transportasi umum, dampaknya akan jauh lebih besar,” katanya.