Menteri PANRB Pastikan Akselerasi Reformasi Birokrasi Tetap Diperkuat

Jakarta – Dalam rangka mendorong reformasi birokrasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menegaskan komitmen untuk melaksanakan instruksi presiden melalui tindakan yang terukur dan berlandaskan prestasi. Ia menyatakan bahwa Kementerian PANRB akan fokus pada peningkatan kecepatan reformasi secara tematik, sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan oleh pemimpin tertinggi.

Taklimat sebagai Forum Evaluasi dan Perencanaan

Pernyataan tersebut disampaikan Rini setelah mengikuti taklimat yang diadakan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang dihadiri seluruh menteri kabinet, kepala lembaga, serta pejabat tinggi di lingkungan pemerintah pusat. Forum ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan serta merancang strategi ke depan di tengah perubahan dinamika global.

Presiden menekankan pentingnya integrasi kebijakan dan koordinasi lintas sektor, mengingat tantangan internasional yang semakin kompleks. Ia menyoroti potensi besar Indonesia dalam menghadapi situasi yang tidak pasti tersebut, sekaligus meminta para pejabat untuk bekerja secara bersinergi dan menghindari kebijakan yang hanya memprioritaskan kepentingan sektoral.

“Tidak boleh ada pandangan sektoral, satu instansi tidak boleh hanya memikirkan kepentingan sendiri. Kita harus bersinergi, sinergi yang sempurna, pemerintah bekerja cepat, bukan dengan menjaga pandangan sektoral,” kata Prabowo.

Rini juga menyebutkan bahwa penguatan tata kelola, kualitas sumber daya manusia, transformasi digital, serta peningkatan pelayanan publik akan menjadi fokus utama. Hal ini didukung oleh kerja sama lintas kementerian dan mekanisme pemantauan yang transparan.

Di sisi lain, Presiden memberikan apresiasi terhadap kinerja birokrat yang telah membantu menjalankan tugas selama sekitar 1 tahun 6 bulan sejak Oktober 2024. Ia menilai birokrasi berhasil mengarahkan bangsa meski dalam kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian.

Selain itu, Prabowo menekankan bahwa para pejabat harus mampu menerima kritik dengan tenang, tetapi tetap memegang teguh prinsip bernegara. “Negara tidak mungkin ada tanpa hukum, tanpa konstitusi, dan tanpa dasar yang kuat,” tambahnya.