Visit Agenda: Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh, Wamensesneg dan Kivlan Zen Terluka
Visit Agenda - Kamis (18/6/2026), upacara pengosongan Hotel Sultan di area Gelora Bung Karno (GBK) berlangsung dengan kericuhan yang mengguncang suasana. Konflik memanas saat massa penolak eksekusi melemparkan batu dan kayu ke arah petugas, menyebabkan kekacauan di lokasi. Proses ini mengakibatkan dua tokoh penting menderita cedera fisik, yakni Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto dan mantan Kepala Staf Kostrad Kivlan Zen.
Keterangan Saksi Mata
Saksi mata yang mengamati peristiwa tersebut, Bram, mengungkapkan bahwa Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto terkena batu saat eksekusi berlangsung. "Pak Wamensesneg kena batu, luka saat proses eksekusi di Hotel Sultan. Di situ Pak Bambang lagi berdekatan sama teman-teman APH, Mas. Tapi pas lagi melihat kondisi, kondisi mau masuk, tiba-tiba ada batu langsung kena Pak Wamen," jelas Bram saat ditemui di lokasi.
"Tadi sih kurang paham banget ya berdarah atau bengkak, tapi sih kelihatannya sih kayak cukup parah ya, sampai diperban begitu soalnya. Tadi saya melihat sekilas kayak sakit, terus karena lagi massa banyak, saya fokus sama yang lain juga," ungkap Bram.
Kondisi Wamensesneg Bambang menurut Bram mengalami luka pada kaki kiri, yang sempat diperban oleh petugas medis di lapangan. Meski demikian, ia menyatakan cedera tersebut tidak menghalangi proses eksekusi. "Bambang cuma gores saja, tapi nggak apa-apa. Jadi ada sumbangan darah saya untuk ini, untuk perjuangan," tambah Zen dalam wawancara terpisah.
Peristiwa Kecelakaan di Tengah Penolakan Massa
Kericuhan pecah setelah Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan putusan pengosongan lahan. Massa yang menolak tindakan tersebut langsung berhadapan dengan aparat kepolisian, memicu kerusuhan yang mengarah pada penyerangan terhadap petugas. Kivlan Zen, yang hadir sebagai kuasa hukum pihak ahli waris, menjadi korban luka akibat kawat duri yang terpasang di sekitar area eksekusi.
"Jadi kan Kapolres di depan, kawat duri kan kita siapkan ada di sini gitu. Karena ada dorongan-dorongan dari belakang, saya mau begini langsung kena kawat berduri," kata Kivlan Zen.
Menurut saksi mata, Zen terluka saat berusaha bernegosiasi dengan polisi. Kivlan menyatakan bahwa cedera yang dialaminya tidak serius, meski darah yang mengucur menjadi bagian dari semangat perjuangan. "Nnggak, cuma gores saja, tapi nggak apa-apa. Jadi ada sumbangan darah saya untuk ini, untuk perjuangan, ada sumbangan darah," imbuhnya.
Latar Belakang Konflik
Eksekusi Hotel Sultan kali ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembalikan lahan kepada Kementerian Sekretariat Negara melalui PPKGBK (Pusat Pengelolaan Kompleks Gelanggang Olahraga Bung Karno). Proses ini didasari putusan perkara nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst, yang memerintahkan PT Indobuildco melakukan pengosongan lahan serta bangunan di area Blok 15 GBK. Putusan ini memiliki sifat uitvoerbaar bij voorraad, artinya dapat langsung dieksekusi tanpa menunggu waktu inkrah.
Konflik antara pemerintah dan PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo telah berlangsung selama 26 tahun. Kebijakan penggunaan lahan oleh perusahaan tersebut selama ini dipertanyakan oleh pihak ahli waris, yang menuntut kembali pengelolaan tanah kepada negara. Upacara pengosongan hari ini menjadi puncak dari perdebatan panjang tersebut, dengan massa menunjukkan ketidakpuasan melalui aksi demonstrasi.
Kondisi Terkini dan Perspektif Perjuangan
Setelah kericuhan reda, aparat keamanan berhasil mengendalikan situasi dan menjebol pertahanan massa. Provokator yang terlibat dalam perkelahian langsung diamankan, sementara tamu-tamu yang berada di area eksekusi dievakuasi. Meski terluka, Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto dan Kivlan Zen tetap menegaskan komitmen mereka terhadap proses hukum. "Ini bukan sekadar eksekusi fisik, tapi juga perjuangan untuk mengembalikan hak warga," ujar Bambang dalam pernyataan tertulis.
Massa penolak eksekusi menilai kegiatan ini sebagai bagian dari tindakan represif pemerintah. Mereka menuntut pengakuan atas hak atas tanah yang telah dikuasai oleh PT Indobuildco selama bertahun-tahun. "Kita ingin lahan ini dikembalikan, bukan hanya untuk penggunaan pemerintah, tapi juga untuk keadilan bagi seluruh pihak," tutur seorang aktivis yang turut serta dalam aksi.
Di sisi lain, aparat kepolisian menegaskan bahwa tindakan mereka bertujuan menjaga ketertiban selama proses eksekusi. "Kita bersiap menghadapi aksi massa dengan langkah cepat agar tidak terjadi perusakan lebih lanjut," kata Kapolres yang hadir di lokasi. Meski begitu, kekacauan pada hari itu menunjukkan ketegangan yang masih tinggi antara pihak pemerintah dan masyarakat setempat.
Kejadian ini juga menjadi sorotan media nasional dan internasional, yang menilai eksekusi tersebut sebagai contoh dari tindakan pemerintah dalam menegakkan hukum. "Eksekusi ini perlu dilakukan dengan transparansi, agar masyarakat tidak merasa diabaikan," tulis salah satu analis hukum dalam laporan terpisah. Dengan demikian, kekacauan di Hotel Sultan GBK pada 18 Juni 2026 bukan hanya peristiwa kecil, tetapi juga menjadi momen penting dalam sejarah konflik lahan yang telah memakan korban selama dua dekade.
Respon dari Pihak Terkait
Setelah kekacauan berakhir, PT Indobuildco menyatakan bahwa mereka mematuhi putusan pengadilan dan bersedia berkoordinasi dengan pihak terkait. "Kami menghormati keputusan pengadilan dan siap menyelesaikan konflik ini melalui dialog," ujar juru bicara perusahaan. Namun, pihak ahli waris mengecam langkah pemerintah karena dinilai kurang memperhatikan kepentingan masyarakat.
Kivlan Zen, dalam wawancara terpisah, mengatakan bahwa luka yang dialaminya tidak menghalangi semangat perjuangan. "Ini bagian dari proses, kami siap menghadapi tantangan apa pun untuk menegakkan keadilan," tegasnya. Sementara Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto menambahkan bahwa kejadian tersebut menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat.
Dengan adanya luka fisik pada dua tokoh penting tersebut, konflik ini semakin memperlihatkan dampak langsung dari tindakan eksekusi. Masyarakat yang terlibat dalam aksi menganggap kejadian ini sebagai bukti bahwa proses pengosongan lahan harus diiringi pemahaman dan kehati-hatian. Sementara pihak pemerintah menegaskan bahwa kekacauan tidak mengurangi keseriusan upaya mengembalikan lahan kepada negara.