Topics Covered: Siap-siap Biaya Haji 2027 Naik! Hati-hati Pelayanan Jemaah Jadi Korban Jika Anggaran Dipangkas
Siap-siap Biaya Haji 2027 Naik! Hati-hati Pelayanan Jemaah Jadi Korban Jika Anggaran Dipangkas
Topics Covered - Komisi VIII DPR RI mengungkapkan proyeksi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2027, yang dipicu oleh penggunaan skema perhitungan anggaran yang identik dengan tahun sebelumnya. Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa selama pola perhitungan tersebut tetap berlaku, biaya yang dibebankan kepada jemaah bisa mengalami peningkatan. Proyeksi ini disampaikan dalam wawancara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (6/7/2026).
Faktor Penyebab Kenaikan Biaya Haji
Banyak hal yang menjadi penyebab kenaikan harga haji, menurut Marwan. Pertama, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing memperparah biaya pengadaan kebutuhan di Arab Saudi. Kedua, inflasi yang terjadi di Tanah Suci, seperti kenaikan harga barang dan jasa, berdampak langsung pada anggaran. Ketiga, kebijakan pajak yang diterapkan pemerintah Arab Saudi juga menjadi faktor peningkatan biaya. Semua elemen ini menyisakan tekanan signifikan terhadap harga akhir yang diterima jemaah.
Marwan menjelaskan bahwa fluktuasi kurs rupiah menciptakan ketidakstabilan dalam penghitungan anggaran. Saat rupiah melemah, pembelian kebutuhan seperti transportasi, akomodasi, dan logistik menjadi lebih mahal. Selain itu, kenaikan harga di Arab Saudi, baik karena permintaan yang tinggi maupun tekanan inflasi global, berkontribusi pada meningkatnya biaya penyelenggaraan. Kebijakan pajak, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bumi dan bangunan (PBB), juga memperbesar beban anggaran. "Semua faktor ini saling terkait dan membuat biaya haji sulit dikurangi," tambahnya.
Pola Perhitungan Anggaran yang Menentukan
Komisi VIII DPR RI menilai bahwa skema perhitungan anggaran haji saat ini masih berpotensi menghasilkan kenaikan biaya. Marwan menyatakan, penggunaan metode yang sama seperti tahun lalu membuat angka BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) cenderung naik. "Kalau cara perhitungannya seperti tahun sebelumnya, saya rasa biaya haji sulit untuk menurun," ujarnya.
"Saya kira tidak turun. Kemungkinan naik kalau cara menghitungnya seperti tahun lalu. Cara perumusan untuk menetapkan anggaran itu, item-item yang dihitung itu, kalau seperti itu caranya, saya kira masih naik,"
Menurut Marwan, kebijakan anggaran haji yang tidak disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini bisa menyebabkan jemaah merasa tertekan. Ia mencontohkan bahwa biaya transportasi udara, biaya penginapan, dan biaya makanan yang diberikan kepada jemaah tetap dipertahankan meskipun ada usaha menekan angka. "Komisi VIII memahami itu karena satu, berdasarkan kurs perbedaan mata uang kita yang sangat jomplang. Kemudian kenaikan harga-harga juga di Saudi, ditambah pajak," jelasnya.
Kemungkinan Penghematan Tanpa Mengurangi Kualitas
Sembari mengakui potensi kenaikan, Marwan menegaskan bahwa pemerintah masih memiliki peluang untuk menahan laju peningkatan biaya haji. Hal ini bisa terjadi jika Menteri Haji berhasil bernegosiasi dengan pihak Arab Saudi dan menyesuaikan skema anggaran. "Peluang menahan kenaikan masih terbuka, asalkan ada perubahan cara perhitungan anggaran," ujarnya.
Dalam diskusi, Marwan menyoroti pentingnya kesadaran dari pemerintah untuk tidak mengorbankan kualitas layanan jemaah. Ia menekankan bahwa penghematan yang berlebihan bisa mengurangi standar pelayanan, termasuk fasilitas yang diberikan selama ibadah haji. "Kalau pun biaya haji turun, harus tetap mempertahankan pelayanan. Kalau mengorbankan kualitas, maka jemaah akan merasa tidak nyaman," tambahnya.
Kekhawatiran terhadap Kualitas Fasilitas
Marwan memberi peringatan bahwa jika anggaran dipangkas secara besar-besaran, fasilitas konsumsi yang diterima jemaah Indonesia bisa menjadi korban. Ia mencontohkan bahwa makanan yang diberikan kepada jemaah mungkin tidak lagi memiliki rasa atau kualitas yang sama seperti sebelumnya. "Jika anggaran terlalu dipangkas, maka makannya semakin kurang menarik. Tidak lagi rasa nusantara, seperti yang kita kebiasakan," tegasnya.
Dalam konteks ini, Marwan menyebutkan bahwa penghematan yang tidak terukur bisa memicu kekecewaan jemaah. Ia menambahkan bahwa standar layanan, termasuk kebersihan tempat ibadah, kenyamanan dalam perjalanan, dan ketersediaan aksesibilitas, harus tetap dipertimbangkan. "Selain biaya, kita juga harus memperhatikan kualitas layanan agar jemaah merasa nyaman dan puas," katanya.
Peluang Perubahan Pola Anggaran
Ketua Komisi VIII menilai bahwa perubahan pola perhitungan anggaran haji bisa menjadi kunci untuk menekan kenaikan biaya. Ia menekankan bahwa pemerintah perlu mencari solusi yang lebih fleksibel dalam menetapkan BPIH, seperti menggabungkan data inflasi, kurs rupiah, dan kebijakan pajak secara lebih akurat. "Pola barunya tergantung kemampuan Menteri Haji untuk meyakinkan pihak-pihak di Saudi dalam penyelenggaraan. Tapi kalau normal cara menghitung selama pembahasan kita di Panja BPIH, kayaknya berat (untuk turun)," tambahnya.
Marwan juga mengatakan bahwa pemerintah harus memperhatikan dinamika pasar di Arab Saudi dan mengoptimalkan negosiasi untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Ia menilai bahwa dengan komunikasi yang baik dan kerja sama yang lebih intensif, anggaran haji bisa disusun lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas. "Selama pihak Saudi bersedia menyesuaikan harga, kita bisa memperoleh manfaat dari negosiasi tersebut," ujarnya.
Strategi untuk Menjaga Keseimbangan
Dalam menangani perubahan biaya haji, Marwan menyarankan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan anggaran secara berkala. Ia menekankan bahwa keberlanjutan program haji tidak hanya bergantung pada biaya, tetapi juga pada kenyamanan jemaah. "Pemangkasan anggaran harus dilakukan dengan pertimbangan matang agar tidak merugikan jemaah," tambahnya.
Marwan juga berharap bahwa pemerintah mampu menjaga kualitas pelayanan dengan mengalokasikan dana secara proporsional. Ia mencontohkan bahwa pengurangan anggaran dalam bidang makanan atau transportasi harus diimbangi dengan efisiensi dalam pengelolaan. "Jika dana untuk konsumsi dikurangi, kita perlu pastikan bahwa fasilitas yang diberikan tetap memadai. Karena jemaah mengharapkan layanan yang baik," ujarnya.
Menurutnya, pihak Arab Saudi juga bisa menjadi mitra dalam menekan biaya haji. Dengan komunikasi yang baik, pemerintah Indonesia bisa menekan harga jasa di sana. "Saya kira ada kemungkinan negosiasi dengan pihak Saudi untuk menekan biaya. Tapi harus ada komitmen dari kedua belah pihak," jelasnya.
Dengan menyesuaikan skema perhitungan anggaran, Komisi VIII DPR RI optimis bahwa kenaikan biaya haji bisa diat