Topics Covered: Pembangunan Sekolah Rakyat di Bali Dikebut, Gus Ipul Tekankan Akselerasi

Pembangunan Sekolah Rakyat di Bali Dipercepat, Gus Ipul Beri Panduan Khusus

Topics Covered - Rapat Koordinasi (Rakor) mengenai optimalisasi Program Sekolah Rakyat Nasional berlangsung di Jakarta, Selasa (9/6/2026), yang dipimpin oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Kegiatan ini diadakan sebagai respons terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto selama kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan pada 7 Juni 2026. Rakor tersebut membahas langkah-langkah strategis untuk memperkuat penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Bali, termasuk penguatan kerja sama antarinstansi dan peningkatan komitmen daerah.

Para Peserta Rapat dan Agenda Utama

Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat kunci, seperti Sekretaris Jenderal Robben Rico, Kepala Pusdiklatbangprof Afrizon Tanjung, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Bali dan kabupaten/kota se-Bali. Dalam diskusi, dua agenda utama menjadi fokus utama: penyelenggaraan Sekolah Rakyat rintisan dan pembangunan gedung permanen. Gus Ipul menekankan perlunya kecepatan dalam implementasi kedua hal ini untuk memastikan program dapat berjalan sesuai rencana.

Kabupaten Karangasem saat ini sedang mengerjakan pembangunan salah satu gedung permanen Sekolah Rakyat. Proyek ini sudah mencapai kemajuan signifikan, dengan tingkat penyelesaian hampir 80 persen. Selain itu, Gus Ipul juga menyebutkan keberhasilan Sekolah Rakyat Rintisan SRMP 17 Tabanan, yang telah beroperasi lebih dari 10 bulan. Menurutnya, sekolah ini telah mencapai hasil positif, baik dalam kualitas pendidikan maupun kehidupan siswa.

Manfaat Program dan Target Pemerintah

Dalam pidatonya, Gus Ipul menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu gedung permanen Sekolah Rakyat. Untuk Bali, targetnya adalah sembilan titik baru agar program ini bisa menjangkui seluruh wilayah. "Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang unggul, baik secara fisik maupun mental," ujar Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul, penyediaan lahan oleh pemerintah daerah sangat penting untuk percepatan pembangunan. Gedung yang tidak terpakai atau lahan yang kosong bisa dimanfaatkan sebagai lokasi sekolah sementara atau rintisan. "Aset pemerintah, baik yang terbengkalai maupun yang belum dimanfaatkan, bisa dijadikan sarana untuk memulai program Sekolah Rakyat secara bertahap," tambahnya.

Khusus terkait zonasi siswa, Gus Ipul menyatakan bahwa Sekolah Rakyat yang berdiri di lahan milik provinsi dapat menerima siswa dari seluruh Bali. Sebaliknya, sekolah di lahan kabupaten/kota lebih fokus pada warga setempat. "Ini penting untuk memastikan akses pendidikan yang merata, tapi tetap memperhatikan kebutuhan lokal," jelasnya. Ia juga menekankan peran Pemerintah Provinsi Bali dalam mengkoordinasikan pengembangan program ini, termasuk mempercepat usulan pembangunan dari kabupaten/kota.

Progres Daerah dan Tantangan yang Dihadapi

Dalam rakor, beberapa kabupaten/kota memberikan laporan mengenai perkembangan usulan mereka. Kabupaten Jembrana, misalnya, telah mengusulkan lahan sekitar 5,9 hektare, namun masih dalam tahap survei oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara itu, Kabupaten Bangli sudah menyediakan lahan, tetapi ukurannya belum memenuhi persyaratan. "Perlu ada penyesuaian di lapangan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan," kata Gus Ipul.

Kabupaten Buleleng sedang melakukan inventarisasi aset, termasuk bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) yang berpotensi dijadikan Sekolah Rakyat rintisan. Kabupaten Klungkung masih mencari lahan yang sesuai, sementara Kabupaten Tabanan sedang memeriksa aset yang ada. Di sisi lain, Kabupaten Badung juga belum menemukan lokasi yang tepat. "Ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan, tapi kita bisa mengatasinya dengan kerja sama yang intens," ujar Gus Ipul.

Harapan dan Tantangan di Depan

Gus Ipul menegaskan bahwa kecepatan dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat menjadi kunci untuk mencapai target yang telah ditetapkan. "Presiden mengharapkan percepatan karena Bali memiliki potensi besar untuk membangun pendidikan berkualitas," ujarnya. Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Bali untuk memastikan koordinasi yang baik antarinstansi, termasuk menindaklanjuti arahan Presiden secara langsung.

Di samping itu, Gus Ipul mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran harus dijaga ketat. "Negara kita kaya, tapi harus pandai mengelola sumber daya yang dimiliki," tegasnya. Hal ini sangat penting karena program Sekolah Rakyat membutuhkan alokasi dana yang stabil dan tepat sasaran. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap Gubernur Bali yang telah menyiapkan lahan pertama untuk pembangunan gedung permanen.

Komitmen Daerah dan Langkah Selanjutnya

Pemerintah Provinsi Bali memberikan dukungan penuh terhadap arahan tersebut. Pemprov Bali menyatakan siap melakukan langkah-langkah konkret untuk mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di beberapa titik. "Kita harus saling mendukung agar program ini bisa berjalan dengan lancar," kata salah satu perwakilan dari Pemprov Bali.

Menyikapi progres yang diungkapkan oleh kabupaten/kota, Gus Ipul mengajak seluruh pihak untuk bergerak cepat. "Jika memungkinkan, kita bisa menyelenggarakan Sekolah Rakyat rintisan tahun ini," seru dia. Ia berharap setiap daerah bisa mempercepat persiapan lahan dan memastikan sumber daya yang diperlukan tersedia. "Program ini tidak hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat kualitas pendidikan secara keseluruhan," pungkas Gus Ipul.

Secara keseluruhan, rapat tersebut menegaskan komitmen semua pihak untuk mempercepat realisasi Sekolah Rakyat di Bali. Dengan pembangunan gedung permanen dan pengembangan rintisan, program ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk meningkatkan akses pendidikan dan kualitas pembelajaran di seluruh kabupaten/kota. Gus Ipul optimis bahwa dengan kolaborasi yang