Topics Covered: IKN Tidak Urgent! DPR Diminta Tolak Tambahan Anggaran Rp15,5 Triliun

Pembangunan IKN Dikritik sebagai Prioritas Tidak Mendesak

Topics Covered - Dalam upaya mempercepat pelaksanaan proyek tahap kedua dan ketiga, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan penggunaan dana tambahan sebesar Rp15,5 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Namun, usulan ini mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk pengamat politik, yang menilai bahwa keputusan tersebut tidak sejalan dengan prioritas kebijakan fiskal pemerintah saat ini.

Kritik atas Pengalokasian Dana Tambahan

Pengamat komunikasi politik, Jamiluddin Ritonga, memberikan pandangan bahwa anggaran tambahan yang diajukan OIKN dinilai tidak rasional. Menurutnya, pembangunan IKN tidak termasuk dalam agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. "Dengan memperhatikan kondisi ekonomi yang saat ini sedang tekanan, penambahan dana untuk IKN terkesan tidak mendesak," jelas Jamiluddin dalam wawancara Jumat (12/6/2026).

“Komisi II DPR RI seharusnya menolak usulan penambahan anggaran tersebut. Sebab penyelesaian pembangunan IKN tidak urgent,” ujarnya.

Jamiluddin menekankan bahwa hampir seluruh kementerian dan lembaga dianjurkan untuk melakukan penghematan anggaran. Dalam konteks ini, usulan tambahan dana untuk IKN justru bertentangan dengan arah kebijakan fiskal yang sedang digencarkan pemerintah. "Pemerintah saat ini sedang mendorong efisiensi dalam pengelolaan keuangan, sehingga penambahan anggaran untuk IKN dianggap kurang tepat," tambahnya.

Berdasarkan analisisnya, pembangunan IKN tidak termasuk dalam program prioritas pemerintahan Prabowo. Oleh karena itu, menurut Jamiluddin, tidak ada alasan kuat untuk mempercepat penyelesaian proyek tersebut melalui dana tambahan. "Jika IKN bukan prioritas utama, maka tidak perlu mempercepat prosesnya dengan alokasi anggaran baru," katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa proyek IKN lebih merupakan hasil dari kebijakan pemerintahan sebelumnya, yakni era Joko Widodo. "Maka, Presiden Prabowo tidak memiliki target khusus untuk menyelesaikan pembangunan IKN," tegas Jamiluddin. Menurutnya, proyek ini dianggap sebagai tugas yang diwariskan, sehingga tidak perlu menjadi fokus utama dalam lima tahun kepemimpinan baru.

Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana negara, Jamiluddin mendorong agar anggaran tambahan tersebut dialihkan ke bidang-bidang lain yang lebih berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. "Dana sebesar itu lebih baik digunakan untuk program yang dapat menyentuh kebutuhan rakyat secara langsung, terutama bidang pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur sosial," ujarnya.

Perbedaan Pandangan tentang Urgensi Proyek

Sementara itu, dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, OIKN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp15,5 triliun untuk membiayai proyek tahap kedua dan ketiga. Dana ini direncanakan untuk menyelesaikan target IKN beroperasi penuh pada 2028, termasuk biaya operasional dan pemeliharaan infrastruktur yang telah selesai dibangun sebelumnya.

Jamiluddin menilai bahwa keputusan untuk menyetujui usulan tersebut berpotensi mengganggu konsistensi kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo. "Dengan menyetujui penambahan anggaran IKN, maka arah kebijakan pemerintah bisa terganggu dari fokus pada penghematan anggaran," jelasnya.

“Dengan begitu kebijakan politik anggaran Prabowo tetap konsisten pada pro rakyat. Hal ini dapat membantu kesulitan ekonomi rakyat yang terasa semakin berat,” kata Jamiluddin.

Pembangunan IKN yang diusulkan oleh OIKN dinilai kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat luas di tengah tekanan inflasi dan pelemahan mata uang. Menurutnya, anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut seharusnya digunakan untuk program yang lebih mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Jadi, dana sebenarnya lebih baik dialokasikan ke bidang yang lebih layak mendapatkan perhatian pemerintah," tegasnya.

Respons terhadap Pelemahan Rupiah

Di sisi lain, Basuki Hadimuljono, ketua Otorita IKN, mengungkapkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah belum memberikan dampak signifikan terhadap proyek IKN. "Pelemahan Rupiah Belum Berdampak pada Proyek IKN, Basuki: Kontraktor Belum Mengeluh," menurutnya, tidak ada kekhawatiran signifikan dari para kontraktor yang terlibat dalam proyek tersebut.

Pernyataan Basuki tersebut justru menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan IKN berjalan stabil meskipun kondisi ekonomi nasional sedang tidak baik. "Karena kontraktor masih mampu memenuhi kebutuhan finansial, maka proyek tersebut tetap bisa berjalan sesuai rencana," jelasnya.

Pengamat Jamiluddin Ritonga tetap menegaskan bahwa meskipun pelemahan rupiah tidak langsung mengganggu proyek IKN, anggaran tambahan yang dialokasikan untuk proyek ini tetap perlu dipertimbangkan kembali. "Proyek IKN dapat berjalan tanpa dampak besar dari pelemahan rupiah, tetapi itu tidak berarti bahwa anggaran tambahan tersebut tidak perlu dievaluasi ulang," tegasnya.

Dengan adanya usulan tambahan anggaran, Jamiluddin menilai bahwa DPR harus berperan aktif dalam mengevaluasi prioritas anggaran pemerintah. "Komisi II DPR RI tidak boleh membiarkan proyek IKN menjadi satu-satunya prioritas dalam anggaran, terutama saat masyarakat masih merasakan tekanan ekonomi," ujarnya