Special Plan: Stop Politisasi MBG! Asosiasi Desak BGN Fokus Benahi Tata Kelola usai Skandal Korupsi
Stop Politisasi MBG! APPMBGI Dorong BGN Fokus Pembenahan Tata Kelola Usai Skandal Korupsi
Special Plan - Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) berharap pihak-pihak tertentu tidak mempermainkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai alat politik di tengah upaya pemulihan tata kelola yang sedang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam pernyataan resmi di Jakarta, kelompok ini meminta agar isu-isu yang muncul seputar MBG tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, terlepas dari sorotan publik yang terus menunjukkan kelemahan dalam pengelolaannya.
Evaluasi Harus Berorientasi Peningkatan Akuntabilitas
Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras, menegaskan bahwa evaluasi tata kelola MBG yang sedang dijalankan BGN harus berjalan secara objektif dan berbasis data. "Selama masa transisi dan perbaikan ini, kita perlu menjaga agar MBG tidak dijadikan tempat untuk kepentingan politik jangka pendek," ujarnya dalam pernyataan yang disampaikan di Jakarta, Minggu (21/6/2026).
Kasus Korupsi Jadi Pemicu Perubahan
Program MBG, yang merupakan inisiatif pemerintah untuk memastikan akses makanan bergizi bagi masyarakat, kini menjadi sorotan karena kasus dugaan korupsi tata kelola yang sedang diusut Kejaksaan Agung. Dalam proses evaluasi dan moratorium yang dijalankan BGN, APPMBGI menekankan pentingnya fokus pada upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas program, agar manfaatnya bisa dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kemitraan Jadi Kunci Keberhasilan
Asosiasi ini juga menyoroti peran mitra-mitra program dalam menjaga konsistensi dan keberlanjutan MBG. "Kami mendorong BGN untuk memperkuat komunikasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk investor dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), agar tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak," tambah Rivai. Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang diambil seharusnya tidak merugikan mereka yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program tersebut.
Peran BGN dalam Masa Transisi
Di tengah proses pembenahan, BGN diberikan tanggung jawab utama untuk memastikan semua aspek program dianalisis secara menyeluruh. APPMBGI menilai langkah ini penting untuk mencegah kesan bahwa evaluasi hanya diarahkan untuk menyalahkan pihak tertentu. Selain itu, asosiasi ini berharap hasil moratorium dapat melahirkan kebijakan yang lebih matang, terutama dalam efisiensi anggaran yang sebelumnya diperkirakan mencapai Rp70 triliun.
Proses Evaluasi Perlu Transparan dan Terbuka
Rivai menekankan bahwa keterbukaan dalam proses evaluasi adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik. "Kami percaya bahwa komunikasi yang intensif dengan mitra akan membantu menghindari kesalahpahaman dan memastikan keputusan yang diambil selaras dengan tujuan utama MBG, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya. Ia juga menyebutkan bahwa transparansi dalam anggaran dan penyaluran bantuan harus diprioritaskan, agar program tidak kehilangan momentum setelah beberapa tahun berjalan.
Perspektif DPR terhadap Pembenahan MBG
Dalam diskusi terpisah, anggota DPR mengungkapkan bahwa skandal korupsi MBG telah mendorong efisiensi anggaran sebesar Rp70 triliun. Dasco, seorang anggota dewan, mengatakan bahwa BGN perlu segera melakukan dialog dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan proses evaluasi berjalan adil. "Kebijakan yang diambil harus dipertanggungjawabkan, dan keberhasilan MBG bergantung pada kepercayaan masyarakat," tambahnya.
Langkah Strategis untuk Pemulihan Kredibilitas
APPMBGI berpendapat bahwa selain memastikan MBG tidak dipolitisasi, BGN juga perlu merancang strategi komunikasi yang lebih efektif. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan perubahan kebijakan dan menjaga kestabilan program selama masa transisi. "Kami yakin dengan komitmen BGN, tapi mereka harus memperlihatkan bukti bahwa tata kelola telah diperbaiki secara signifikan," pungkas Rivai.
Target Pemulihan: Transparansi dan Kepuasan Publik
Langkah-langkah yang diambil BGN sejauh ini, menurut Rivai, sudah cukup baik. Namun, ia menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam program perlu dipastikan tidak menjadi korban kesalahan penafsiran atau tindakan diskriminatif. "Kami berharap evaluasi ini tidak hanya fokus pada penyebab skandal, tapi juga pada solusi jangka panjang yang bisa diimplementasikan secara bertahap," imbuhnya.
Harapan untuk Pemulihan Kinerja
Setelah melalui proses investigasi dan evaluasi, APPMBGI yakin MBG bisa kembali menjadi program yang bermanfaat. Namun, kinerja BGN harus diperiksa secara menyeluruh, termasuk efisiensi penggunaan anggaran dan efektivitas distribusi bantuan. "Jika BGN mampu memperbaiki sistem, MBG bisa menjadi contoh keberhasilan dalam kebijakan sosial," lanjut Rivai. Ia juga menambahkan bahwa keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan program harus terus didukung agar tidak terganggu oleh isu politik.
Transparansi sebagai Bahan Evaluasi
Sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola, BGN dianjurkan untuk merilis laporan transparansi setiap bulan. APPMBGI menyebutkan bahwa ini akan memudahkan masyarakat mengawasi pelaksanaan program. "Dengan data yang jelas, semua pihak bisa melihat progres dan kelemahan yang ada," jelas Rivai. Ia juga meminta BGN untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai kebijakan-kebijakan baru yang akan diterapkan.
Kesimpulan: Fokus pada Pemulihan, Bukan Politik
Dengan dukungan dari APPMBGI, BGN diharapkan mampu menjaga fokus pada tugas utamanya, yaitu memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. "Politik tidak boleh menghambat proses pemulihan MBG. Kami siap mendukung langkah-langkah yang benar-benar untuk perbaikan," pungkas Rivai. Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa keberhasilan program ini akan menjadi ujian bagi kinerja BGN dalam menghadapi tantangan ke depan.