Special Plan: BEM Bersatu Tuding Ada Sosok Eks Petinggi Militer di Balik Aksi Demo Mahasiswa Tolak MBG

BEM Bersatu Tuding Eks Petinggi Militer Diduga Mendukung Aksi Mahasiswa Tolak MBG

Special Plan - Aliansi mahasiswa BEM Bersatu baru-baru ini mengungkapkan dugaan keterlibatan seorang tokoh militer, yakni Jenderal TNI (Purnawirawan) SS, dalam pendanaan gerakan penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di ibu kota. Menurut mereka, indikasi ini muncul dari beberapa faktor yang memperkuat teori adanya pengaruh kepentingan politik dalam aksi yang digelar oleh kalangan akademik. BEM Bersatu menegaskan bahwa program MBG, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anak-anak Indonesia melalui pemberian makanan bergizi secara gratis, justru menjadi sasaran utama protes mahasiswa, meski ada kebutuhan perbaikan tata kelola yang harus diakui.

Indikasi Keterlibatan Eks Petinggi Militer dalam Gerakan Penolakan MBG

Kebutuhan untuk menelusuri hubungan politik di balik aksi demonstrasi semakin kuat berdasarkan beberapa alasan. Salah satunya adalah kepemilikan mobil Fortuner oleh mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, yang belakangan dikaitkan dengan kelompok tertentu. Menurut informasi, mobil tersebut diduga terdaftar atas nama SN, adik dari Letjen TNI Purnawirawan SS, yang memiliki hubungan dekat dengan Jenderal TNI Purnawirawan AP, seorang tokoh utama dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Kehadiran politisi PDI Perjuangan AW di tengah massa aksi juga menjadi perhatian, menurut juru bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula.

“Kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama SN, adik Letjen TNI Purnawirawan SS, yang merupakan besan Jenderal TNI Purnawirawan AP, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan AW, di tengah massa aksi,” kata Rahmat sebagaimana dilansir Antara.

Menurut Rahmat, hubungan antara Tiyo Ardianto dengan SN dan SS menjadi salah satu bukti bahwa aksi mahasiswa bukan sepenuhnya bersifat spontan. “Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tiyo Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan di Bandung pada tanggal 18 Juni 2026 bersama sejumlah tokoh, seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Dalam forum yang sama, Letjen TNI Purnawirawan SS juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati,” ujarnya.

Protes Terhadap Intervensi Politik dalam Gerakan Mahasiswa

BEM Bersatu menolak jika gerakan mahasiswa dianggap sebagai alat untuk memperkuat agenda politik tertentu. “Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan,” kata Rahmat dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/6/2026).

“Kami menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak kepada rakyat atau telah disusupi agenda tertentu,” katanya.

Aliansi ini juga menyoroti prioritas isu yang dibawa dalam aksi. Mereka menyebutkan bahwa di tengah kebutuhan mendasar masyarakat, seperti akses pendidikan dan kesehatan, perhatian justru dialihkan ke isu yang tidak menjadi urgensi utama. “Sementara itu, program MBG yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan,” ujar Rahmat.

Kekhawatiran atas Narasi Krisis dan Dana Aksi

Menurut BEM Bersatu, narasi krisis yang digunakan dalam aksi juga memicu pertanyaan tentang kejelasan data yang dihadirkan. “Kami menyayangkan dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak luar sebagaimana telah diklarifikasi sejumlah BEM, termasuk Universitas Negeri Jakarta dan Unindra (Universitas Indraprasta PGRI),” ujarnya.

Rahmat lebih lanjut menyampaikan bahwa BEM Bersatu mendesak sterilisasi gerakan mahasiswa dari segala bentuk intervensi politik praktis. “Gerakan ini harus bebas dari pendanaan dan fasilitas yang diuntungkan oleh kepentingan tertentu. Kami menginginkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan,” terangnya.

Di sisi lain, BEM Bersatu juga mengkritik agenda krisis yang digunakan untuk memperkuat tekanan terhadap pemerintah. Mereka menilai narasi ini berpotensi mengalihkan fokus publik dari isu-isu penting, seperti pemberantasan korupsi, ke ruang yang lebih luas. “Kami menginginkan gerakan mahasiswa tetap independen,