Special Plan: Belajar dari Jepang hingga Belanda, Calon Manajer KDMP Butuh Skill Bisnis, Bukan Retret Fisik

Special Plan: Calon Manajer KDMP Harus Fokus pada Keterampilan Bisnis, Bukan Retret Fisik

Special Plan - Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) koperasi, pemerintah memperkenalkan Special Plan sebagai strategi baru dalam seleksi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Kebijakan ini bertujuan mengubah pendekatan tradisional yang berfokus pada retret fisik menjadi model pelatihan yang lebih menekankan kemampuan manajerial, bisnis, dan kepemimpinan. Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyoroti bahwa Special Plan harus menjadi acuan utama dalam menyiapkan pemimpin koperasi yang berkompeten dan berkelanjutan.

Kematian Peserta Jadi Sarana Evaluasi

Kejadian kecelakaan yang menyebabkan kematian lima peserta dalam Special Plan menjadi momentum untuk merevisi skema pelatihan. Rivqy menegaskan bahwa program ini seharusnya tetap berjalan, tetapi dengan penekanan pada keselamatan dan efisiensi. Ia menyoroti bahwa retret fisik berdurasi satu bulan berpotensi berisiko tinggi, sementara kompetensi manajerial dan pemahaman bisnis perlu diprioritaskan. "Dengan Special Plan, kita bisa menghindari kehilangan nyawa peserta sambil memastikan kualifikasi yang lebih relevan," ujarnya.

"Program Special Plan ini justru memberi peluang untuk mengubah pola seleksi KDMP dari fokus fisik menjadi fokus bisnis. Selama ini, peserta sering dianggap berhasil hanya karena bertahan dalam retret, padahal mereka harus siap menghadapi tantangan realita pasar," kata Rivqy dalam wawancara di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Manajerial Lebih Penting dari Retret

Rivqy mengusulkan peningkatan kurikulum Special Plan dengan kompetensi yang lebih beragam. Ia menekankan bahwa manajer koperasi yang efektif harus memiliki kemampuan memimpin, integritas, dan pengetahuan tentang strategi bisnis. "Jika Special Plan diterapkan dengan benar, SDM koperasi akan siap mengembangkan usaha desa secara profesional dan berkelanjutan," jelasnya. Pemimpin koperasi yang kompeten, menurut Rivqy, tidak hanya bisa mengelola keuangan tetapi juga mengidentifikasi peluang pasar dan mengoptimalkan sumber daya lokal.

Menurutnya, retret fisik bisa disederhanakan menjadi sesi penguasaan konsep, sementara kegiatan praktis dilakukan secara bertahap. "Dengan Special Plan, peserta tidak perlu menghabiskan waktu berbulan-bulan hanya untuk kegiatan fisik. Mereka harus belajar cara mengoperasikan bisnis, membangun tim, dan menghadapi risiko investasi," tambah Rivqy. Ia juga menekankan pentingnya adaptasi terhadap lingkungan ekonomi yang dinamis, terutama dalam pelatihan manajerial.

Pola Praktik Negara Maju sebagai Referensi

Dalam Special Plan, Rivqy menyarankan memperhatikan model pelatihan yang sukses di negara-negara maju seperti Jepang, Belanda, dan Korea Selatan. Di Jepang, pemerintah menggabungkan pelatihan SDM dengan praktik langsung, sementara Belanda membangun koperasi dengan pendekatan profesionalisme bisnis. "Koperasi desa yang profesional tidak bisa tercipta tanpa pemahaman tentang manajemen keuangan dan strategi pemasaran," ujarnya. Rivqy menambahkan bahwa Special Plan perlu meniru pendekatan tersebut untuk memastikan SDM yang dihasilkan tidak hanya tangguh secara fisik tetapi juga cerdas secara bisnis.

Menurut Rivqy, keberhasilan Special Plan tergantung pada penyesuaian kurikulum yang fleksibel. "Pemimpin koperasi masa depan harus diberi pelatihan bertahap, mulai dari teori hingga implementasi langsung, agar mereka tidak kewalahan saat menghadapi tugas nyata. Special Plan harus menjadi jembatan antara teori dan praktek," jelasnya. Ia menegaskan bahwa selama ini, seleksi KDMP cenderung mengabaikan aspek bisnis dan mengutamakan retret fisik yang tidak selalu mencerminkan kesiapan calon manajer.

Evaluasi Penuh untuk Kemajuan Ekonomi Desa

Kejadian duka tersebut, menurut Rivqy, seharusnya menjadi bahan evaluasi menyeluruh untuk Special Plan. Ia menyarankan pemerintah mengganti retret fisik dengan pendekatan magang dan pelatihan berbasis proyek. "Dengan Special Plan yang lebih efektif, peserta akan lebih siap mengelola koperasi secara profesional, baik dalam kondisi normal maupun kritis," katanya. Rivqy juga menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pemerintah, akademisi, dan pengusaha lokal dalam merancang program yang optimal.

Kebutuhan reformasi dalam Special Plan juga diungkapkan sebagai langkah mendesak. Menurutnya, sistem seleksi yang terlalu bertumpu pada kegiatan fisik tidak mencerminkan kompetensi manajerial yang diperlukan. "Kita perlu menciptakan mekanisme yang lebih transparan dan berkelanjutan, dengan penekanan pada pengetahuan bisnis dan penguasaan teknis. Special Plan bisa menjadi contoh keberhasilan jika dikelola dengan baik," tutup Rivqy.