Special Plan: Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser

Aliansi Rakyat Memanggil Mengkritik Kebijakan Pemerintah, Desak Pemimpin Nasional Berhaluan Baru

Special Plan - Sabtu (13/6/2026), ratusan massa dari berbagai kalangan memadati Simpang Tiga Gejayan, Sleman, Yogyakarta, dalam aksi demonstrasi yang digelar oleh Aliansi Rakyat Memanggil. Aksi ini berlangsung sejak siang hari dan berlanjut hingga sore hari, meskipun sempat dihiasi hujan lebat yang mengguyur kawasan tersebut.

Protes Terhadap Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran

Para peserta aksi menilai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka gagal dalam mengatasi krisis ekonomi yang menghantui masyarakat. Mereka menyebut beberapa kebijakan pemerintah dinilai tidak efektif dan justru memperparah kesulitan rakyat, terutama dalam bidang daya beli, lapangan kerja, serta ketersediaan kebutuhan pokok.

Marsinah, perwakilan Humas Aliansi Rakyat Memanggil, menjelaskan bahwa aksi ini menjadi bentuk penolakan terhadap kebijakan yang dianggap tidak mampu memperbaiki kondisi hidup rakyat. "Kita lihat hari ini pasar tradisional itu sepi, enggak ada pembelinya. Hari ini daya beli anjlok, kelas menengah tidak ada lagi. Banyak sekali orang-orang yang di-PHK," ujarnya.

Kritik terhadap Program Kebijakan Strategis

Dalam orasi mereka, massa menyoroti sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, serta Danantara. Mereka menganggap program-program ini tidak hanya kurang memberi manfaat, tetapi juga berpotensi menjadi sarang praktik korupsi yang merugikan masyarakat.

"Solusinya yang paling dekat adalah untuk menghentikan MBG, kemudian menghentikan Koperasi Desa Merah Putih, belum lagi kalau kita sebut Danantara gitu. Persoalannya adalah itu menjadi sarang korupsi," kata Marsinah, yang ditemui di tengah aksi demonstrasi.

Imbas Ekonomi yang Menyengat

Aksi ini juga mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap penurunan kualitas hidup, khususnya di sektor ekonomi. Pekerja informal, seperti pengemudi ojek online, dinilai semakin terjepit akibat tekanan sistem kerja dan perusahaan aplikasi. Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meningkat mencerminkan ketidakstabilan perekonomian.

Sementara itu, kondisi pasar tradisional yang sepi menjadi simbol dari penurunan daya beli masyarakat. Perubahan perilaku konsumen dan kelangkaan dana yang dialami oleh banyak keluarga menciptakan tekanan besar terhadap kebutuhan dasar, termasuk pangan dan kebutuhan sehari-hari.

Protes Terbuka dan Tuntutan Tegas

Massa secara terbuka menyerukan penggantian pemerintahan. "Hari ini kita turun aksi untuk menuntut hal yang diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia yaitu turunkan Prabowo-Gibran karena dilihat tidak punya kemampuan untuk mempertahankan apalagi memperbaiki ya situasi kehidupan rakyat Indonesia," ujar Marsinah.

Dalam aksi, peserta menyoroti sejumlah kebijakan yang dianggap tidak memberikan solusi. Kritik terutama disampaikan terhadap MBG, yang dinilai justru membebani guru honorer. Penghentian sementara beberapa SPPG, menurut Marsinah, menjadi bukti tekanan publik terhadap kebijakan tersebut.

Aliansi tersebut juga menyoroti kebijakan Danantara sebagai pengalihan dana yang tidak efisien. Mereka menilai dana tersebut seharusnya dialihkan ke bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. "Kalau bisa kita desak terus sampai itu berhenti, dananya dikembalikan untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," tegas Marsinah.

Partisipasi Beragam Kalangan Masyarakat

Aksi demonstrasi dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga ibu-ibu yang anaknya menjadi penerima manfaat dari MBG. Peserta aksi menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat dan menginginkan perubahan politik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Marsinah menegaskan bahwa tuntutan mereka tidak akan berhenti sampai kebijakan yang dianggap tidak tepat berhenti. "Kita aksi terus sampai Prabowo-Gibran ini turun," ujarnya, sambil menambahkan bahwa kritik terhadap kepemimpinan nasional adalah respons terhadap kegagalan memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Dalam kondisi ekonomi yang semakin memburuk, massa berharap adanya reformasi kebijakan yang lebih transparan dan mampu menyelesaikan masalah struktural. Kritik terhadap MBG, Koperasi Desa Merah Putih, serta Danantara menjadi bagian dari upaya menyelamatkan dana publik dari penyimpangan.

Aksi demonstrasi ini juga menunjukkan solidaritas dari berbagai kalangan, termasuk pengusaha kecil dan pelaku usaha sektor informal. Mereka memandang bahwa kebijakan pemerintah harus lebih berpijak pada kebutuhan rakyat biasa, bukan hanya pada isu-isu yang tampak mulia.

Saat ini, Aliansi Rakyat Memanggil berencana menggelar aksi lanjutan untuk menekankan tuntutan mereka. Mereka berharap pengambilan keputusan politik akan lebih cepat dan akurat, serta mampu menjawab tantangan ekonomi yang menghantui bangsa Indonesia.

Kebijakan yang dianggap tidak efektif juga menimbulkan kecemasan terhadap stabilitas perekonomian jangka panjang. Selain itu, aksi ini menegaskan bahwa masyarakat tidak hanya menginginkan perubahan, tetapi juga kepastian bahwa dana yang dialokasikan untuk kepentingan rakyat akan digunakan secara bijak.