Special Plan: Alasan Prabowo Copot Pimpinan BGN: dari SOP hingga Kualitas Makanan
Prabowo Subianto Ganti Pimpinan BGN Setelah Evaluasi 1,5 Tahun
Special Plan - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memutuskan untuk menggantikan tiga posisi pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 2 Juni 2026. Keputusan ini diambil setelah evaluasi intensif selama lebih dari setengah tahun, yang menyoroti beberapa kelemahan dalam operasional, tata kelola, serta kualitas layanan yang diberikan oleh badan tersebut.
Hasil Evaluasi Menjadi Dasar Pergantian
Pergantian dilakukan sebagai respons terhadap temuan evaluasi yang menunjukkan adanya pelanggaran dalam menjalankan standar operasional dan prosedur (SOP). Selain itu, penyesuaian tata kelola dan kualitas makanan yang disalurkan juga menjadi perhatian utama. Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, menjelaskan bahwa beberapa catatan penting telah diperoleh sebelum keputusan akhir diambil.
"Selama satu setengah tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera diperbaiki," kata Pras di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Pras menekankan bahwa keputusan ini bukanlah tindakan mendadak, melainkan hasil dari proses evaluasi yang sistematis. Proses tersebut melibatkan pengumpulan masukan dari berbagai pihak, termasuk kementerian terkait, masyarakat, dan para penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola BGN.
Perubahan Struktur Pimpinan BGN
Dalam upayanya meningkatkan efektivitas program, Prabowo mengganti posisi pimpinan BGN yang sebelumnya dijabat oleh Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sonjaya. Pemimpin baru yang ditetapkan adalah Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, serta Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala.
Perubahan ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan konsistensi dalam menyelenggarakan MBG. Program tersebut bertujuan memberikan asupan gizi yang seimbang kepada masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Pras menegaskan bahwa perbaikan kecil tetapi signifikan diharapkan muncul dari pergantian ini.
"Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional," kata Pras.
Pras menambahkan bahwa catatan-catatan yang diperoleh selama evaluasi menjadi dasar untuk memperbaiki sistem pengelolaan MBG. "Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini," ujarnya. Selain itu, ia menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah Presiden terus mengevaluasi berbagai aspek terkait program tersebut.
Komitmen Menteri Sekretaris Negara
Prasetyo Hadi juga menyoroti peran aktifnya dalam memberikan masukan ke Presiden. Ia menyampaikan bahwa selama masa evaluasi, banyak catatan yang dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan langkah-langkah perbaikan. "Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional," kata Pras.
Dalam pernyataannya, Pras menekankan bahwa langkah ini tidak hanya sebatas perubahan struktur organisasi, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Ia menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memastikan program ini berjalan sesuai harapan. "Kepala Negara terus mendengarkan dan menerima masukan dari berbagai pihak, baik dari kementerian terkait maupun masyarakat, termasuk para penerima manfaat MBG," tambahnya.
Respon dari DPR dan Kementerian Terkait
Keputusan pergantian pimpinan BGN mendapat apresiasi dari sejumlah pihak, termasuk anggota DPR. Dasco, salah satu tokoh dari lembaga legislatif tersebut, menyatakan bahwa kebijakan Prabowo untuk mengakui aspirasi masyarakat dalam pengelolaan program MBG merupakan langkah yang tepat. "Kami mendukung upaya pemerintah dalam memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada rakyat tetap terjaga," ujar Dasco.
Menurut Dasco, evaluasi yang dilakukan Presiden menunjukkan komitmen kuat untuk memperbaiki sistem. "Ini membuktikan bahwa pemerintah tidak hanya memperhatikan kebijakan, tetapi juga siap mengambil tindakan konkret untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat," imbuhnya. Ia menambahkan bahwa perubahan ini bisa menjadi peluang untuk mengoptimalkan MBG sebagai program yang berdampak luas.
Dengan mengganti tiga pimpinan BGN, Prabowo menunjukkan keseriusan dalam mengatasi masalah yang muncul. Evaluasi yang dilakukan selama hampir setengah tahun terakhir menyoroti kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki, seperti ketidaksesuaian SOP, kurangnya pengawasan tata kelola, serta risiko penurunan kualitas makanan. Perubahan ini diharapkan bisa memperkuat kepercayaan publik terhadap program MBG sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat.