Ratusan Juta Duit Proyek Jadi Bukti – Bupati Langkat Tak Berkutik Saat Ditangkap!

Operasi Tangkap Tangan KPK di Langkat: Bupati Terjaring dalam Kasus Korupsi Proyek

Ratusan Juta Duit Proyek Jadi Bukti - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di tiga lokasi berbeda di Sumatera Utara, termasuk di wilayah Langkat, Binjai, dan Medan. Dalam operasi tersebut, tujuh individu berhasil diamankan, dengan salah satunya adalah Bupati Langkat Syah Afandin. Penyidik KPK juga menyita uang tunai yang mencapai ratusan juta rupiah, diperkirakan sebagai bagian dari biaya proyek yang dipungut oleh pihak swasta dari kepala daerah.

Dugaan Korupsi di Dinas Pendidikan dan Perumahan

Kasus ini mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan proyek-proyek di Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat. Uang yang disita oleh petugas diperkirakan terkait dengan penerimaan gratifikasi dari penyelenggaraan proyek yang dianggap tidak transparan. Dalam penjelasannya, Budi Prasetyo, juru bicara KPK, menyebutkan bahwa tujuh orang yang ditahan meliputi satu kepala daerah, satu aparatur sipil negara (ASN), serta lima pihak swasta.

"Dari tujuh orang yang diamankan tersebut, salah satunya adalah Bupati Langkat," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (3/7/2026).

Bupati Syah Afandin ditahan di rumah pribadinya yang terletak di Medan. Selain itu, penyidik juga menempelkan garis segel KPK di sejumlah lokasi yang disinyalir terkait dengan perkara ini. Langkah ini bertujuan untuk mengamankan barang bukti sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Proses penyelidikan dilakukan secara menyeluruh, termasuk pengumpulan bukti serta pemeriksaan awal terhadap para tersangka.

Menurut Budi, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan awal di Polrestabes Medan terhadap tujuh orang yang diamankan dalam operasi tersebut. Dalam beberapa jam, salah satu dari mereka, yaitu Bupati Langkat, dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih mendalam. Langkah ini menunjukkan komitmen KPK dalam mengungkap tindakan kriminal yang terjadi di tingkat pemerintahan daerah.

Kasus Serupa Sebelumnya di Kuansing

Ini merupakan operasi tangkap tangan ke-15 yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Sebelumnya, lembaga antirasuah sudah berhasil menangkap beberapa kepala daerah serta pejabat negara dalam berbagai jenis kasus, seperti suap, gratifikasi, pemerasan, jual beli jabatan, dan korupsi pengadaan barang dan jasa. Terkini, sebelum kasus Langkat, KPK telah menyita Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, dalam OTT terkait dugaan suap dan praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintah setempat.

Kasus di Langkat menggarisbawahi bahwa KPK tetap aktif dalam menindak tindakan korupsi, bahkan di daerah yang sebelumnya dianggap cukup aman. Tindakan korupsi ini dianggap sebagai bentuk pengaburan proses pengadaan barang dan jasa yang seharusnya transparan dan akuntabel. Dalam penyelidikan, KPK juga mencurigai adanya penerimaan gratifikasi tambahan yang belum terungkap.

Proses Penyelidikan yang Terus Berjalan

Proyek yang menjadi fokus dalam OTT ini mencakup beberapa bidang, seperti pendidikan dan perumahan, yang dalam praktiknya seringkali menjadi celah bagi penyalahgunaan wewenang. Uang yang disita oleh KPK sebelumnya disinyalir merupakan hasil dari penipuan atau pemberian fee proyek yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam penyelidikan lebih lanjut, KPK akan memeriksa alur dana serta dokumentasi proyek untuk mengonfirmasi dugaan korupsi tersebut.

Para tersangka yang diamankan dalam operasi ini diperkirakan terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek tersebut. KPK juga berharap dengan mengamankan barang bukti dan menempelkan segel, proses penyelidikan bisa berjalan lebih lancar. Selain itu, lembaga antirasuah akan melibatkan pihak-pihak terkait untuk memperjelas keseluruhan urutan peristiwa serta alasan pengambilan uang tersebut.

Dalam pernyataannya, Budi Prasetyo menegaskan bahwa KPK terus memperluas penyelidikan, termasuk mengecek kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat. "Tim sedang mendalami apakah ada penerimaan gratifikasi tambahan," tambahnya. Dengan demikian, kasus Langkat bukan hanya menjadi contoh kecil dari tindakan korupsi, tetapi juga menunjukkan bahwa KPK tetap menjadi pihak yang siap mengungkap praktik buruk di berbagai sektor pemerintahan.

Impak pada Pemerintahan Daerah

Kasus korupsi yang menjerat Bupati Langkat ini memberikan dampak signifikan terhadap pemerintahan daerah setempat. Dengan pemerintah daerah yang dianggap sebagai pusat penerimaan dana proyek, masyarakat pun mempertanyakan kredibilitas pengelolaan anggaran dan transparansi dalam pembangunan. Penyelidikan oleh KPK diharapkan bisa memperjelas kontribusi pihak-pihak yang terlibat, termasuk apakah ada pihak internal pemerintah yang terlibat dalam penyimpangan tersebut.

Pelaksanaan OTT ini juga menunjukkan bahwa KPK tetap aktif dalam menyelidiki kasus korupsi, tidak hanya di daerah besar seperti Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah lain yang berpotensi mengalami kesalahan pengelolaan dana. KPK berharap dengan operasi seperti ini, ada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemerintahan yang bersih dan terbuka.

Sebagai penutup, operasi tangkap tangan KPK di Langkat menegaskan bahwa kejahatan korupsi tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat daerah. Dengan menangkap Bupati Langkat, KPK memperlihatkan upayanya untuk mengungkap keseluruhan jaringan korupsi, termasuk peran pihak swasta yang menjadi penggerak dalam pembiayaan proyek-proyek tersebut. KPK juga berharap kejadian ini bisa menjadi bahan pembelajaran bagi para pejabat pemerintah dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.