Official Announcement: PDIP Kritik Pernyataan Prabowo soal Demo Bayaran, Dinilai Bernada Ancaman ke Rakyat

PDIP Kritik Pernyataan Prabowo soal Demo Bayaran, Dinilai Bernada Ancaman ke Rakyat

Official Announcement - Dalam acara Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026), Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa ia telah mengidentifikasi kelompok yang memicu aksi demonstrasi berbayar. Pernyataan tersebut menimbulkan reaksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang menganggap cara penyampaian informasi Prabowo berpotensi memicu kesan ancaman terhadap partisipasi rakyat dalam menyampaikan aspirasi.

Pernyataan Prabowo Mengenai Demonstrasi Bayaran

Prabowo menyoroti fenomena peserta aksi demonstrasi yang menurutnya tidak sepenuhnya memahami substansi tuntutan yang mereka ajukan. Ia menegaskan bahwa ada sejumlah orang yang ikut berdemo hanya karena menerima imbalan uang. "Saudara-saudara sekalian hati-hati lho, saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gua tahu itu," tegas Prabowo saat pidato di Gorontalo.

Menurut Presiden, para koordinator aksi yang mengorganisir demonstrasi dengan sistem bayaran perlu diberi peringatan agar tidak mengganggu keharmonisan masyarakat. Ia juga menyoroti bahwa peserta aksi sering kali mengatakan "mm mm mm" saat ditanya tentang tujuan mereka, menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap isu yang diangkat.

Tanggapan PDIP Terhadap Pernyataan Prabowo

Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, memberikan penjelasan bahwa informasi tentang pihak penggerak demo berbayar wajar dimiliki Presiden melalui intelijen dan aparat penegak hukum. Namun, ia menyoroti bahwa cara penyampaian informasi tersebut oleh Prabowo terkesan mengandung nada ancaman terhadap warga negara yang ingin berpartisipasi dalam dialog politik.

Andreas menjelaskan bahwa publik sudah mengerti bahwa Presiden memiliki kekuasaan untuk membedakan antara demonstrasi yang murni berdasarkan aspirasi rakyat dan yang disponsori oleh kepentingan tertentu. "Sebagai presiden dengan kelengkapan alat-alat negara, alat intelijen, alat penegak hukum, dan perangkat negaranya, memang seharusnya tidak sulit bagi Presiden untuk mengetahuinya. Tanpa Presiden menyampaikan di depan umum pun, kita memahami bahwa beliau mengetahui itu," ujarnya dalam wawancara dengan media, Kamis (25/6/2026).

“Justru yang dibutuhkan dari Presiden karena beliau mengetahui adalah langkah dan tindakan apa yang dilakukan; terhadap demonstrasi yang substantif dan mana demonstrasi bayaran,” tambahnya.

Andreas juga menekankan bahwa pentingnya menyampaikan informasi tersebut bukan hanya tentang keberadaan pihak penggerak demo, tetapi juga bagaimana negara merespons perbedaan jenis aksi tersebut. Ia mengkritik nada bicara Prabowo yang, menurutnya, bisa dianggap sebagai bentuk intimidasi terhadap masyarakat yang ingin menyuarakan pendapat.

“Kalau melihat ucapan Presiden dalam pidatonya, justru terkesan nada ancaman terhadap rakyatnya sendiri,” pungkas Andreas.

Konteks Pernyataan Prabowo di Gorontalo

Sebelumnya, Prabowo menyebutkan bahwa ia mengetahui identitas pihak-pihak yang berada di belakang beberapa aksi demonstrasi. Pernyataan ini disampaikan saat acara PENAS Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026). Ia mengakui adanya upaya untuk menggerakkan demo dengan sistem bayaran, namun menilai hal tersebut perlu ditegaskan agar masyarakat tidak terjebak dalam kesalahpahaman.

Prabowo juga mengajak masyarakat untuk menjaga kesatuan di tengah persaingan global yang semakin sengit. Namun, pandangan ini dinilai PDIP mungkin kurang efektif dalam membangun dialog yang lebih sehat antara pemerintah dan warga. Mereka berargumen bahwa mengungkap identitas pihak penggerak demo tidak melulu negatif, asalkan tidak disampaikan dengan cara yang merugikan kebebasan berbicara rakyat.

Analisis PDIP Mengenai Nada Ancaman

Andreas Hugo Pareira menilai bahwa meskipun Presiden memiliki hak untuk mengungkap informasi tentang demo berbayar, cara penyampaian tersebut bisa membuat rakyat merasa diintimidasi. Ia menjelaskan bahwa ada perbedaan antara informasi yang disampaikan secara profesional dan yang dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan berpendapat.

“Kalau melihat ucapan Presiden dalam pidatonya, justru terkesan nada ancaman terhadap rakyatnya sendiri,” lanjut Andreas. Ia menambahkan bahwa warga negara memiliki hak untuk berdemo tanpa takut dihukum atau dipermalukan, terlepas dari apakah mereka mengenal pihak-pihak di balik aksi tersebut atau tidak.

Menurut Andreas, pentingnya adalah bagaimana negara mengelola dua jenis demonstrasi ini. Ia menekankan bahwa jika Presiden ingin mengambil langkah tegas terhadap aksi berbayar, ia perlu menjelaskan secara transparan dan persuasif, bukan hanya menyampaikan informasi secara langsung. "Kita menghargai bahwa Presiden mengetahui identitas pihak-pihak tersebut, tetapi penekanan pada aspek ancaman bisa mengurangi ruang bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi mereka secara bebas," jelasnya.

Demokrasi dan Peran Pemerintah dalam Penyampaian Informasi

Kritik PDIP ini terkait dengan kekhawatiran bahwa pemerintah berpotensi memanipulasi narasi demonstrasi agar terlihat lebih mendukung kebijakan mereka. Andreas menyebut bahwa aksi demo berbayar bisa menjadi bagian dari dinamika demokrasi, tetapi jika disampaikan dengan cara yang mengarah pada tindakan represif, hal itu bisa mengancam kebebasan rakyat.

“Demo adalah bentuk komunikasi yang penting dalam demokrasi. Jika Presiden ingin mengambil langkah tegas terhadap aksi tertentu, ia perlu menjelaskan alasan serta proses penyelidikan yang jelas,”