New Policy: Militerisme Menguat! 1.047 Pembela HAM Diserang di Era Prabowo-Gibran
New Policy: Militerisme Meningkat, 1.047 Pembela HAM Diserang di Era Prabowo-Gibran
New Policy - Dalam era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, New Policy dianggap memperkuat dominasi militer dalam ruang publik. Lembaga pemantau Hak Asasi Manusia (HAM) Imparsial melaporkan adanya serangan terhadap 1.047 pembela HAM, termasuk aktivis, jurnalis, dan akademisi, yang mengalami ancaman fisik, penangkapan, serta bentuk-bentuk represi lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan New Policy memperlihatkan tren membangun atmosfer ketakutan di kalangan masyarakat sipil.
Imparsial merilis kertas posisi berjudul "Militerisme Menguat, Pembela HAM Dibungkam" yang mengungkapkan adanya strategi New Policy untuk memperkuat narasi penistaan dan menggambarkan kritik sipil sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. Pendekatan ini dianggap mengarahkan perhatian publik pada isu keamanan, sementara mengabaikan kebebasan partisipasi warga negara. Selain itu, peneliti menyoroti bahwa New Policy menciptakan ruang yang semakin ketat bagi kelompok-kelompok yang berusaha menyuarakan kepentingan sosial.
Strategi Represi dan Penargetan Massal
Peneliti Imparsial, Wira Piliang, menjelaskan bahwa New Policy melibatkan penangkapan massal yang tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga di ruang-ruang seperti pertemuan umum atau media sosial. Tindakan ini dirancang untuk melumpuhkan gerakan massa, dengan menyasar individu-individu yang dianggap menjadi penggerak perubahan. "New Policy memperkuat sistem penindasan melalui penggunaan kekuatan keamanan secara sewenang-wenang," kata Wira.
“Dengan New Policy, kebijakan pemerintah mengarah pada penegakan hukum yang lebih keras, terutama terhadap kelompok yang berani mengecam tindakan pemerintahan,” ujar Wira.
Selain itu, pihak-pihak yang terlibat dalam New Policy menunjukkan kecenderungan untuk menyebarkan stigma negatif terhadap pembela HAM. Serangan-serangan yang terjadi menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam kehidupan sipil semakin dalam, dengan tindakan represi yang dianggap sebagai bentuk pembungkaman kekuasaan sipil.
Konteks Penangkapan dan Narasi Politik
Menurut data yang diterbitkan oleh Imparsial, 959 dari 1.047 korban serangan adalah anggota aksi massa yang terlibat dalam protes selama bulan Agustus 2025. Dari jumlah tersebut, 612 orang dinyatakan bersalah dalam proses peradilan. Pihak-pihak seperti Partai Sosialisme Indonesia (PSI) mengkritik New Policy karena dianggap memperkuat dominasi institusi keamanan atas masyarakat sipil.
Peneliti lain, Riyadh Putuhena, menegaskan bahwa New Policy menunjukkan kecenderungan kebijakan pemerintahan yang menempatkan keamanan di atas kebebasan. Ia menyoroti bahwa konsep militerisme dalam New Policy tidak hanya memperkuat dwifungsi militer, tetapi juga mengubah paradigma keterlibatan kekuasaan dengan kehidupan sosial. "New Policy menggambarkan kritik sebagai ancaman, sehingga kekuasaan semakin menekan ruang partisipasi warga negara," tambah Riyadh.
Dalam beberapa kasus, aparat keamanan diduga terlibat langsung dalam penangkapan pembela HAM. Diperkirakan, 10 personel polisi, 7 anggota TNI, serta 19 individu lainnya terlibat dalam tindakan represi tersebut. Isu ini semakin mengkhawatirkan karena menunjukkan bahwa New Policy memungkinkan kekuasaan melalui peran militer sebagai alat kontrol sosial.
Tantangan dan Perubahan dalam Masyarakat
Kebijakan New Policy dianggap semakin meningkatkan ketergantungan masyarakat sipil pada institusi keamanan. Dengan memperkuat narasi militeristik, pemerintahan Prabowo-Gibran mencoba membangun konsensus bahwa kebebasan berbicara harus dipertahankan melalui ketegasan kekuasaan. Hal ini berdampak pada perubahan sikap publik, di mana kritik terhadap kebijakan pemerintah dianggap tidak lagi layak diperjuangkan.
Di tengah krisis sosial yang semakin memanas, New Policy menjadi alat untuk mengalihkan fokus masyarakat dari isu-isu keadilan ke kelompok yang dianggap sebagai musuh kestabilan. Represi terhadap pembela HAM semakin menjadi bagian dari strategi yang bertujuan untuk menstabilkan kontrol pemerintah, terlepas dari suara yang berbeda dalam masyarakat.
Kesimpulan dan Tantangan Masa Depan
Temuan Imparsial menunjukkan bahwa New Policy memperkuat dominasi militer dalam kehidupan sipil. Dengan menggandeng lembaga keamanan dalam penegakan hukum, pemerintahan ini semakin memperlihatkan upaya untuk membangun kekuasaan yang ketat. Tantangan utama bagi masyarakat adalah bagaimana menghadapi kebijakan New Policy yang terus memperlebar kesenjangan antara kekuasaan dan kebebasan sipil.
Kasus penangkapan massal di bawah New Policy menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan pemerintah bisa memengaruhi kehidupan politik dan sosial. Meski ada kemungkinan penangkapan tersebut untuk menstabilkan situasi, tetapi secara umum dianggap sebagai upaya untuk menekan kemampuan masyarakat sipil dalam mengkritik kebijakan yang berlaku. Dengan terus berjalan New Policy, perlu adanya peninjauan lebih lanjut terhadap kebebasan partisipasi warga negara dalam menjaga keadilan sosial.