New Policy: Mahfud MD Tantang Prabowo Buka-bukaan: Siapa yang Bayar Demo Mahasiswa?

Mahfud MD Tantang Prabowo Buka-bukaan: Siapa yang Bayar Demo Mahasiswa?

New Policy - Pada hari Kamis, 25 Juni 2026, di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyoroti isu tentang aksi demonstrasi mahasiswa yang diduga dibiayai oleh pihak tertentu. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto menjelaskan secara jelas siapa saja yang terlibat dalam mengorganisirkan demo tersebut, dengan tujuan memberi penjelasan yang transparan kepada masyarakat.

Menurut Mahfud, kejelasan mengenai sumber dana aksi demonstrasi penting untuk memastikan publik memahami fakta yang sebenarnya. Ia mengatakan, jika Presiden Prabowo memang memiliki informasi mengenai pelaku pendanaan, maka seharusnya identitas mereka diungkapkan secara langsung. "Ini yang harusnya diomongin terang-terangan. Jika BEM ini dibayar, siapa yang memberi uang? Mestinya Pak Prabowo menjelaskan siapa yang membiayai aksi itu," ujarnya dalam wawancara dengan media.

Pemecah Kebuntuan dengan Transparansi

Kebijakan transparansi pemerintah, menurut Mahfud, menjadi kunci untuk menghindari kesalahpahaman. Ia menekankan bahwa mahasiswa selama ini berani menyuarakan kritik mereka dengan objektif, mengungkapkan kebijakan atau institusi yang dianggap kurang baik. "Mahasiswa bisa menjelaskan kalau kritik pemerintah menyebut kasus, MBG, korupsi, atau berbagai isu lain. Mereka menyebut pelaku, menyebut institusi, itu bagian dari perjuangan mereka," terang Mahfud.

Dalam konteks ini, Mahfud mengkritik jika hanya disebutkan bahwa aksi mahasiswa dibayar tanpa menjelaskan siapa yang menjadi target perbaikan. "Jika hanya bilang mahasiswa dibayar, lalu siapa yang harus diperbaiki di tengah kita? Kita perlu tahu siapa yang terlibat secara nyata," imbuhnya.

Sejarah Pergerakan Mahasiswa: Praktik yang Tidak Asing

Mahfud juga menunjukkan bahwa praktik pendanaan dan penyusupan terhadap gerakan mahasiswa bukanlah fenomena baru. Ia mengingatkan bahwa di masa lalu, ada individu yang berperan ganda sebagai aktivis dan informan yang menerima bayaran. "Contohnya, dalam sejarah pergerakan mahasiswa, ada orang yang sekaligus menjadi anggota dan pengawas, terutama di tengah perjuangan tertentu," kata Mahfud.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berperan sebagai penyusup atau pendana hanya merupakan bagian kecil dari seluruh gerakan mahasiswa. "Kelompok seperti itu memang ada, tapi mereka tidak mewakili keutuhan perjuangan mahasiswa. Biasanya mudah dikenali, terutama ketika berbeda arah dari gerakan utama," jelasnya.

Langkah untuk Memperkuat Solidaritas Mahasiswa

Dalam kesempatan ini, Mahfud juga meminta mahasiswa agar tetap bersatu dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berusaha memecah belah. "Saat ini, ada BEM tandingan dan BEM lainnya, tapi perjuangan mereka harus tetap objektif. Jika ada yang ingin diperbaiki, biarkan mereka mengungkapkan argumen secara jelas," tegas Mahfud.

Ia menyoroti bahwa perbedaan pendapat dalam aksi demonstrasi adalah hal wajar, asalkan tidak menyebabkan pecahnya solidaritas antar mahasiswa. "Kritik yang disampaikan oleh mahasiswa selama ini selalu berbasis fakta dan kebijakan, jadi mereka harus tetap menjaga konsistensi dalam menyuarakan aspirasi mereka," ujarnya.

Di sisi lain, Mahfud membandingkan antara kejelasan informasi yang diberikan oleh pihak pemerintah dan kebijakan mahasiswa dalam menyampaikan kritik. "Kalau mahasiswa menyebutkan pelaku dan institusi, itu sudah jelas. Tapi jika hanya disebutkan bahwa aksi mereka berbayar, maka masyarakat bisa merasa bingung. Kita perlu tahu siapa yang menguntungkan dari semua ini," tambah Mahfud.

Kontribusi Mahasiswa dalam Dinamika Politik

Mahfud juga mengakui bahwa aksi demonstrasi merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam proses politik. Namun, ia menekankan bahwa transparansi diperlukan agar semua pihak tidak merasa tertipu. "Mahasiswa memang aktif dalam memperjuangkan keadilan, tapi mereka juga harus bisa menunjukkan bukti yang jelas jika ada yang membiayai aksi mereka. Jadi, jangan hanya menyebutkan 'dibayar' tanpa memberi penjelasan," pungkasnya.

Dalam kesimpulannya, Mahfud MD mengajak semua pihak, termasuk pemerintah, untuk bersikap terbuka. "Transparansi adalah kunci. Jika ada informasi yang penting, sebaiknya diungkapkan segera. Jangan biarkan masyarakat bingung karena ketidakjelasan informasi," tutur Mahfud. Ia juga berharap mahasiswa tetap mempertahankan kohesi dalam aksi mereka, meski ada berbagai pihak yang mencoba menggoyahkan perjuangan mereka.

Sumber dana aksi demonstrasi, menurut Mahfud, bisa berasal dari berbagai jalur. Ada kemungkinan berasal dari organisasi, individu, atau bahkan pihak tertentu yang ingin memengaruhi opini publik. "Ini semua bisa terjadi, tapi harus ada bukti yang jelas agar masyarakat bisa memahami perbedaan antara aksi yang bertujuan memperbaiki dan aksi yang hanya memecah belah," tambahnya.

Dalam konteks kebebasan berpendapat, Mahfud menilai bahwa aksi mahasiswa tetap layak dilakukan selama tidak mengandung kesan terkesan terbiasa dibayar. "Kritik yang disampaikan mahasiswa adalah bagian dari dinamika politik, tapi mereka harus bisa menunjukkan bahwa aksi mereka objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu," ujarnya.

Sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menekankan pentingnya sikap kritis dan terbuka dari semua pihak, termasuk pihak yang mengkritik mahasiswa. "Jika ingin menilai aksi mahasiswa, sebaiknya tunjukkan data yang jelas. Jangan hanya menyebutkan 'dibayar' tanpa memberi konteks yang jelas," imbuhnya.

Dengan begitu, Mahfud berharap masyarakat dapat memilah antara kritik yang benar dan kritik yang dibayangi oleh kepentingan tertentu. Ia juga menegaskan bahwa transparansi dan bukti yang jelas adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pergerakan sosial.

Pendekatan Mahasiswa: Aktif tapi Objektif

Sementara itu, Mahfud mengingatkan bahwa mahasiswa, sebagai bagian dari masyarakat, memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi. "Mereka harus aktif menyampaikan aspirasi, tapi juga bisa kritis terhadap pihak-pihak yang membayangi aksi mereka," katanya. Ia menilai, jika mahasiswa mampu menjelaskan latar belakang aksi mereka secara jelas, maka kepercayaan publik bisa terbangun.

Dengan semangat keterbukaan, Mahfud MD menegaskan bahwa setiap aksi demonstrasi harus diiringi dengan informasi yang lengkap. "Jika memang ada pendanaan dari pihak tertentu, maka mereka harus bersedia menunjukkan bukti. Jangan biarkan masyarakat menilai bahwa mahasiswa hanya bergerak karena dana," pungkas Mahfud.

Dalam pernyataannya, Mahfud juga mengingatkan bahwa transparansi tidak hanya tentang sumber dana, tapi juga tentang tujuan aksi. "Kalau mahasiswa menyuarakan kritik yang beralasan, itu bagus. Tapi jika hanya disebut 'dibayar' tanpa menyebutkan apa yang ingin mereka perbaiki, maka itu bisa dianggap sebagai upaya menipu masyarakat," tuturnya.

Secara keseluruhan, Mahfud MD berharap kejelasan akan tercapai, agar semua pihak bisa saling memahami dan berkolaborasi. "Transparansi dan objektivitas adalah kunci. Jangan biarkan kepentingan pribadi mengambil alih perjuangan yang sebenarnya," ujarnya, menutup wawancara tersebut.