New Policy: Kata Istana Soal Rencana Kantin Sekolah di Wilayah 3T Bakal Diubah Jadi Dapur MBG

Kata Istana Soal Rencana Kantin Sekolah di Wilayah 3T Bakal Diubah Jadi Dapur MBG

New Policy - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengambil keputusan strategis untuk memaksimalkan penggunaan kantin sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai alternatif penyediaan makanan bergizi gratis (MBG). Langkah ini diambil guna mengoptimalkan penggunaan anggaran secara lebih efisien, terutama di daerah-daerah yang jumlah penerima manfaatnya terbatas. Pemerintah juga membuka kemungkinan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga filantropi dan perusahaan, untuk memperkuat program tersebut.

Pembenahan Skema Pendanaan MBG

Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, rencana BGN untuk menggunakan kantin sekolah sebagai dapur MBG menjadi bagian dari upaya penataan sistem secara menyeluruh. "Saya pikir itu bagian dari yang sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita," ujarnya saat memberi keterangan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Ia menegaskan bahwa penggunaan fasilitas yang sudah ada, seperti kantin sekolah, merupakan salah satu skema yang akan diuji coba dalam rangka memastikan program tersebut berjalan efektif.

"Sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN," tambah Prasetyo.

Perbedaan Pendekatan dengan Skema Sebelumnya

Selama ini, program MBG mengandalkan pendanaan pemerintah untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur khusus. Namun, kini BGN mengambil pendekatan berbeda, yaitu memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada di masyarakat. Nanik S Deyang, Kepala BGN, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil karena jumlah penerima manfaat di wilayah 3T relatif kecil, sehingga membangun dapur baru dinilai tidak ekonomis.

"Kita intinya tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah," kata Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Kantin sekolah di beberapa daerah 3T hanya melayani puluhan hingga ratusan orang per hari. Dengan jumlah penerima manfaat yang terbatas, membangun dapur khusus akan menghabiskan dana yang bisa dialokasikan ke wilayah lain. Nanik menambahkan bahwa BGN sedang mengembangkan strategi efisiensi anggaran, termasuk memanfaatkan fasilitas umum yang sudah ada untuk mempercepat distribusi makanan bergizi.

Ekspansi Alternatif Sumber Dana

Dalam rangka mendukung kebijakan ini, pemerintah berencana membuka berbagai sumber pendanaan tambahan. Selain dana dari anggaran negara, BGN juga mengejar kolaborasi dengan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari badan usaha milik negara (BUMN) serta sektor swasta. Selain itu, hibah dari negara sahabat dan lembaga filantropi menjadi opsi yang dipertimbangkan.

Keputusan untuk mengoptimalkan kantin sekolah mengikuti kebijakan sebelumnya yang tidak membangun SPPG di wilayah 3T. Pada awalnya, BGN memilih fokus pada pembangunan dapur khusus, namun situasi di lapangan mengharuskan perubahan. "Karena 3T ini cuma ada yang isinya 200 orang, 81 orang, 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi tidak mungkin kita membangun dapur-dapur baru," papar Nanik.

Pemanfaatan Fasilitas yang Sudah Ada

BGN menekankan bahwa pemanfaatan kantin sekolah dan fasilitas umum lainnya bukan hanya opsi, tetapi bagian dari upaya mengurangi biaya operasional. Fasilitas seperti dapur umum atau kantin sekolah yang sudah terpasang bisa dimanfaatkan sebagai pusat distribusi makanan bergizi, tanpa harus menghabiskan dana tambahan. Nanik menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan program MBG di daerah-daerah yang kurang mampu memenuhi kebutuhan makanan secara mandiri.

Menurut Nanik, program MBG akan diterapkan dengan skema yang lebih fleksibel. Selain memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, BGN juga berencana mengatur logistik secara terpusat untuk mempercepat distribusi ke masyarakat. "Jadi yang sudah ada existing, entah dapurnya siapa, mungkin ada dapur umum atau apa, intinya tidak harus membangun dapur baru," tuturnya.

Pengaruh 3T Terhadap Strategi MBG

Wilayah 3T, yang terdiri dari daerah terpencil, terdepan, dan terluar, memiliki tantangan khusus dalam menyelenggarakan program MBG. Daerah-daerah ini sering kali terbatas dalam akses ke infrastruktur dan sumber daya, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih strategis. BGN berharap dengan memanfaatkan kantin sekolah, program MBG bisa tetap berjalan meski dengan anggaran yang lebih terbatas.

Prasetyo Hadi menyatakan bahwa penggunaan kantin sekolah sebagai dapur MBG akan diujicobakan di beberapa zona tertentu. "Kita akan melihat apakah skema tersebut dapat berjalan dan diberlakukan untuk wilayah tertentu, seperti 3T," ujarnya. Ia menambahkan bahwa ini bukan keputusan yang mudah, karena memerlukan evaluasi menyeluruh terkait efektivitas dan efisiensi.

Upaya Memperluas Cakupan Manfaat MBG

Menurut Nanik, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan cakupan manfaat program MBG. Dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, makanan bergizi bisa diberikan kepada lebih banyak masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kurang terjangkau oleh pembangunan infrastruktur baru. "MBG Masuk Daerah 3T, PU Telah Bangun 22 SPPG," kata Nanik, merujuk pada kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan dapur khusus di sejumlah wilayah.

Nanik menegaskan bahwa pendekatan ini merupakan bagian dari strategi efisiensi anggaran yang sedang dijalankan BGN. "Kita ingin memastikan bahwa anggaran yang terbatas bisa digunakan secara optimal, baik untuk kebutuhan penduduk maupun pengembangan program jangka panjang,"