New Policy: Aktivis 98 Kritik Manajemen Politik Prabowo: Lamban, Bikin Rumit Situasi

Aktivis 98 Kritik Manajemen Politik Prabowo: Lamban, Bikin Rumit Situasi

New Policy - Barisan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil kembali menggelar aksi protes di beberapa kota besar Indonesia, menyoroti kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Demonstrasi ini bertujuan untuk menggambarkan ketidakpuasan publik terhadap respons pemerintah yang dianggap kurang cepat dalam mengatasi berbagai isu kebijakan nasional. Aksi yang diorganisasi oleh berbagai organisasi kegiatan sosial dan akademisi mencerminkan kecemasan masyarakat terhadap perkembangan politik, ekonomi, hingga kebijakan lingkungan.

Dalam rangkaian tuntutan mereka, massa menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan yang dinilai tidak efektif. Menurut kelompok penolak, MBG justru menguras anggaran pendidikan dan tidak sebanding dengan manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Program tersebut dianggap memicu polemik sebab lebih menekankan aspek kebutuhan pangan daripada solusi jangka panjang terhadap krisis ekonomi. Selain itu, massa juga menuntut pengurangan harga bahan bakar minyak (BBM) dan stabilitas harga Pertamax, yang dianggap memperburuk tekanan inflasi terhadap daya beli masyarakat.

Kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak hanya berfokus pada isu ekonomi, tetapi juga mencakup perubahan dalam UU TNI. Revisi undang-undang tersebut, kata demonstran, memberi ruang bagi militer untuk meningkatkan pengaruhnya di ranah sipil. Tuntutan mereka menyatakan bahwa hal ini berpotensi mengurangi otonomi lembaga kekuasaan lain dan merusak keseimbangan demokrasi. Aktivis juga menyoroti perampasan ruang hidup masyarakat adat serta krisis lingkungan, yang dianggap tidak mendapat perhatian memadai dari pemerintahan Prabowo.

Tuntutan Utama Demonstran

Aksi unjuk rasa yang berlangsung di Jakarta, Surabaya, serta kota-kota lain memperlihatkan konsistensi keinginan masyarakat untuk mendapatkan respons yang lebih cepat dan transparan. Massa mengungkapkan kekecewaan terhadap kurangnya kebijakan yang mengarah pada perbaikan kualitas hidup warga. Isu ekonomi menjadi sorotan utama, terutama terkait dengan tekanan inflasi yang terus meningkat dan depresiasi nilai tukar rupiah. Situasi ini membuat masyarakat akar rumput kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, sehingga memicu ketegangan sosial yang lebih luas.

Selain masalah ekonomi, kelompok demonstran menyoroti revisi UU TNI sebagai isu politik paling sensitif. Mereka menilai perubahan dalam struktur kekuasaan militer akan mengarah pada perluasan dominasi politik yang kurang seimbang. "Revisi ini seperti membuka pintu bagi militer untuk terlibat dalam urusan sipil," kata salah satu aktivis, menambahkan bahwa hal tersebut berisiko mengganggu supremasi sipil dalam sistem pemerintahan.

Kelompok seperti Cipayung Plus dan berbagai aliansi kampus menjadi penggerak utama aksi protes ini. Mereka memperkuat tuntutan dengan menyebutkan bahwa perluasan ruang hidup masyarakat adat dan krisis lingkungan juga merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan yang kurang responsif. Dalam pernyataan mereka, penolakan terhadap revisi UU TNI dan penurunan harga BBM menjadi dua poin utama yang dianggap mengancam kesejahteraan publik.

Manajemen Politik Prabowo Dikritik

Di tengah serangkaian aksi protes, kritik terhadap manajemen politik Prabowo semakin mengeras. Akademisi, praktisi hukum, dan mantan aktivis menilai bahwa pemerintahan tersebut gagal mengelola dinamika politik dengan bijak. Respons terhadap keresahan masyarakat dianggap lambat, dan kebijakan yang diambil terlihat kurang strategis, sehingga memperparah perasaan tidak puas di kalangan rakyat.

"Presiden Prabowo terlalu lamban dan tidak cerdas dalam manajemen politik, makanya situasi nasional makin rumit dan tidak ada perubahan yang dirasakan masyarakat dalam dua tahun awal pemerintahannya," ujar Firman Tendry, mantan aktivis 1998 sekaligus praktisi hukum, dalam wawancara dengan Suara.com, Selasa (30/6/2026). Pernyataan ini mencerminkan sentimen yang meluas di kalangan masyarakat sipil, yang merasa bahwa kebijakan pemerintah belum mampu memberikan solusi yang memadai.

Perluasan tuntutan terhadap MBG juga menjadi sorotan. Aktivis menilai program tersebut menguras anggaran pendidikan dan tidak sebanding dengan manfaat yang diberikan kepada warga. Di sisi lain, kritik terhadap penurunan harga kebutuhan pokok terus bergulir karena dianggap tidak cukup mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan. DPR, dalam peran aktifnya, juga mendesak peningkatan anggaran riset hingga Rp8 triliun dari Rp4 triliun saat ini. Langkah ini diharapkan dapat mendukung kebijakan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Situasi ketidakpuasan ini juga memengaruhi kinerja pemerintah dalam menangani konflik agraria. Massa menilai bahwa anggaran yang dialokasikan tidak mencukupi untuk mengatasi masalah seperti perpindahan penduduk atau pengambilan tanah yang tidak adil. Tuntutan mereka menekankan perlunya perubahan kebijakan yang lebih berpijak pada kebutuhan masyarakat adat dan lingkungan hidup. Dengan begitu, konflik yang berkepanjangan dapat diatasi sebelum merembes ke tingkat yang lebih serius.

Krisis Kepercayaan Masyarakat

Aksi yang berlangsung di berbagai kota menunjukkan bahwa masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Kebijakan yang diambil dianggap tidak mencerminkan kebutuhan utama rakyat, sehingga menciptakan kesan bahwa manajemen politik Prabowo tidak mengakui peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Mereka menilai pemerintah lebih fokus pada kepentingan elite dibandingkan pada isu-isu yang lebih mendesak.

Selain itu, massa menyoroti bahwa revisi UU TNI berpotensi memperkuat kekuasaan militer dalam ranah sipil. Hal ini dinilai mengancam keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, serta membuat peran lembaga kekuasaan lain menjadi semakin kurang signifikan. Kritik ini juga memperlihatkan kecemasan terhadap kemungkinan terjadinya penegakan hukum yang tidak adil atau intervensi militer dalam politik.

Aksi demonstrasi yang terus berlangsung diharapkan dapat memberikan tekanan pada pemerintah untuk melakukan reformasi. Aktivis menilai bahwa langkah-langkah seperti evaluasi kebijakan, penurunan harga BBM, serta penolakan revisi UU TNI harus menjadi prioritas dalam masa pemerintahan Prabowo. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan perubahan yang signifikan dalam dua tahun pertama. Namun, hingga saat ini, kebijakan yang dijalankan masih dinilai tidak memenuhi harapan publik.

Kritik terhadap manajemen politik Prabowo juga berkaitan dengan tuntutan peningkatan anggaran riset. Aktivis menilai bahwa jumlah anggaran yang dialokasikan saat ini belum mampu mendukung inovasi dan pengembangan kebijakan yang lebih berkelanjutan. DPR diharapkan berperan aktif