Mira Hayati Lunasi Denda Rp 1 Miliar dalam Kasus Kosmetik Bermerkuri

Mira Hayati Lunasi Denda Rp 1 Miliar dalam Kasus Kosmetik Bermerkuri

Mira Hayati Lunasi Denda Rp 1 Miliar - Pada Rabu (10/6), Mira Hayati, yang terlibat dalam kasus peredaran kosmetik berbahaya, berhasil menyelesaikan pembayaran denda senilai Rp1 miliar di Kejaksaan Negeri Makassar. Langkah ini merupakan hasil eksekusi putusan Mahkamah Agung yang telah memperkuat hukum terhadap kasus tersebut. Proses ini menandai penyelesaian salah satu kewajiban hukum yang ditetapkan dalam persidangan.

Pembayaran denda dilakukan secara tunai, dengan kejaksaan mengirimkan uang tersebut ke kas negara. Sebagai bukti pembayaran, pihak keluarga juga mengembalikan sertifikat tanah yang sebelumnya digunakan sebagai jaminan. Aksi ini dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Makassar, yang menjadi tempat penegakan hukum terhadap perusahaan kosmetik yang terbukti mengandung merkuri.

Proses Eksekusi Putusan Mahkamah Agung

Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Soetarmi, pembayaran denda merupakan bagian dari eksekusi putusan Mahkamah Agung yang berlaku tetap. "Pembayaran denda sebesar Rp1 miliar telah dilaksanakan oleh perwakilan keluarga terpidana secara tunai," ujarnya, mengutip sumber berita ANTARA. Uang tersebut langsung ditransfer ke kas negara, menunjukkan kepatuhan terpidana terhadap hukum.

"Hari ini telah dilaksanakan pembayaran pidana denda sebesar Rp1 miliar oleh perwakilan keluarga terpidana secara tunai. Selanjutnya, uang tersebut langsung disetorkan ke kas negara," kata Soetarmi.

Putusan yang dijalankan adalah Mahkamah Agung Nomor 12016 K/Pid.Sus/2025, yang ditandatangani pada 19 Desember 2025. Dalam proses tersebut, Mira Hayati diberi hukuman dua tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Pembayaran denda ini menjadi tindak lanjut dari putusan tersebut, dengan proses yang dipantau oleh sejumlah pihak terkait.

Peran Keluarga dalam Pemenuhan Kewajiban

Keluarga Mira Hayati menjadi pengurus dalam pembayaran denda, karena terpidana sendiri sedang menjalani hukuman penjara. Proses ini diawali dengan pemberian sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai jaminan. "Sebelumnya pihak keluarga menyerahkan sertifikat sebagai bentuk jaminan kesanggupan membayar denda," terang Soetarmi. "Karena kewajiban tersebut telah terpenuhi, sertifikat langsung kami kembalikan kepada pihak keluarga," tambahnya.

Sertifikat yang dikembalikan merupakan bukti bahwa perusahaan kosmetik yang dipimpin Mira Hayati telah memenuhi kewajiban hukumnya. Selain itu, kejaksaan juga menyatakan bahwa dana denda telah dicatatkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sesuai aturan yang berlaku.

Kasus yang Menjerat Mira Hayati

Kasus Mira Hayati bermula dari produk kosmetik yang ditemukan mengandung merkuri dan bahan berbahaya lainnya. Produk-produk ini dibuat tanpa izin resmi, sehingga menimbulkan risiko kesehatan bagi pengguna. Dalam penyelidikan, ditemukan bahwa merkuri dapat menyebabkan keracunan, bahkan kanker, jika digunakan secara rutin.

Dalam perjalanan persidangan, Mira sempat divonis 10 bulan penjara dan denda Rp1 miliar oleh Pengadilan Negeri Makassar pada Juli 2025. Namun, putusan tersebut diperkuat dengan peningkatan hukuman menjadi empat tahun penjara di Pengadilan Tinggi Makassar. Mahkamah Agung akhirnya memberikan putusan kasasi yang memangkas hukuman menjadi dua tahun penjara, dengan denda tetap sebesar Rp1 miliar.

Putusan kasasi tersebut berlaku hukum tetap sejak 18 Februari 2026, ketika Mira Hayati mulai menjalani masa pidananya. Dengan pelunasan denda yang dilakukan pada 10 Juni, salah satu tugas dalam perkara ini telah selesai. Hal ini menunjukkan komitmen kejaksaan dalam menegakkan hukum secara profesional.

Komitmen Kejaksaan dalam Menegakkan Hukum

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Sila H. Pulungan, memberikan apresiasi terhadap penyelesaian eksekusi denda ini. "Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh jajarannya menjadi contoh terbaik dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum," ujar Sila. Ia juga menekankan pentingnya pengoptimalan eksekusi pidana denda dan uang pengganti dalam setiap kasus.

Dalam penerapan hukum, kejaksaan memastikan bahwa semua prosedur dilakukan secara transparan dan terbuka. Penasihat hukum terpidana, tim jaksa, dan pihak bank serta keluarga terlibat dalam proses ini, sehingga memastikan tidak ada kecurangan. "Kami berupaya memastikan bahwa setiap tahap eksekusi denda diawasi secara ketat," tambah Sila.

Kasus ini menunjukkan bagaimana regulasi tentang produk kosmetik berbahaya dijalankan. Produk yang bermerkuri dikenal sebagai penyebab gangguan kesehatan, termasuk keracunan kulit dan efek jangka panjang pada tubuh manusia. Selain itu, kejaksaan juga menegaskan bahwa pihak pelaku wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Langkah Selanjutnya dan Pengaruh Kasus

Setelah denda lunas, kasus ini dipandang sebagai penyelesaian lengkap terhadap kewajiban hukum Mira Hayati. Namun, perusahaan kosmetik