Meeting Results: Saran Mitigasi Korupsi Diabaikan, Ombudsman Bongkar Celah Maladministrasi di BGN dan Imipas

Saran Mitigasi Korupsi Diabaikan, Ombudsman Bongkar Celah Maladministrasi di BGN dan Imipas

Kepatuhan Administrasi dan Tata Kelola Layanan Publik Diuji

Meeting Results - Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola layanan publik serta kepatuhan administrasi di Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Penemuan celah-celah dalam pengelolaan program-program yang dijalankan kedua lembaga ini menimbulkan kekhawatiran akan maladministrasi yang bisa berujung pada korupsi.

Dalam laporan yang diungkapkan, Ombudsman menyoroti adanya ketidaksesuaian dalam implementasi rekomendasi sebelumnya terkait peningkatan transparansi dan pengendalian konflik kepentingan dalam pengadaan makanan bergizi. Meski sejumlah tindakan korektif sudah disampaikan, langkah-langkah perbaikan belum sepenuhnya diterapkan secara maksimal di lapangan. Hal ini menurut anggota Ombudsman Nuzran Joher, menjadi indikasi bahwa sistem pengawasan di kedua lembaga masih kurang efektif.

Program Makan Bergizi: Masalah Keterbukaan dan Pemantauan

Terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ombudsman melakukan deteksi dini melalui kajian Rapid Assessment yang diberikan ke pimpinan BGN pada bulan September 2025. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa proses pengadaan makanan bergizi masih memiliki potensi kelemahan yang bisa memicu kesalahan administratif.

“Secara sistem organisasi, fungsi deteksi dini pencegahan tetap berjalan penuh. Kami telah menyampaikan hasil kajian yang berisi potensi maladministrasi kepada pimpinan BGN terdahulu,” ujar Nuzran dalam pernyataannya, Selasa (9/6/2026).

Nuzran menekankan bahwa ketidaktepatan dalam memenuhi rekomendasi dapat mengurangi efektivitas upaya pencegahan korupsi. "Sangat disayangkan saran-saran perbaikan tata kelola dan mitigasi konflik kepentingan dalam pengadaan tersebut tidak diindahkan secara maksimal," tambahnya. Hal ini menunjukkan bahwa ada celah dalam pengelolaan program yang memungkinkan terjadinya praktik tidak transparan.

Keimigrasian dan Kerentanan bagi Warga Negara Asing

Di sektor layanan keimigrasian, Ombudsman menemukan adanya kerentanan sistemik dalam pengelolaan kependudukan bagi warga negara asing (WNA). Berdasarkan Laporan Hasil Analisis (LHA), terdapat celah administratif yang berpotensi mengakibatkan maladministrasi. Kondisi ini menurut Nuzran bisa membatasi kemampuan masyarakat asing untuk mengawasi proses pelayanan mereka.

Kerentanan tersebut diungkapkan sebagai akibat minimnya sarana pengaduan yang tersedia di kantor-kantor imigrasi. Hal ini membuka kemungkinan terjadinya intimidasi, pelayanan tidak profesional, hingga pungutan tambahan yang tidak resmi. Ombudsman mengusulkan bahwa lembaga Imipas harus memperbaiki fasilitas pengaduan agar lebih mudah diakses dan transparan bagi seluruh WNA.

KSP sebagai Penyelaras Prioritas Nasional

Dalam rangka meningkatkan koordinasi lintas sektor, Ombudsman menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto memperkuat peran Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai pengawal program-program prioritas nasional. Nuzran Joher menegaskan bahwa KSP memiliki fungsi penting dalam memastikan kontrol dan manajemen isu strategis.

“Berdasarkan mandat wewenangnya, KSP memiliki fungsi krusial dalam pengendalian program prioritas nasional serta pengelolaan isu strategis. Ombudsman menyarankan agar KSP dapat dioptimalkan sebagai jembatan akselerasi koordinasi lintas sektoral,” pungkas Nuzran.

Ombudsman menilai bahwa KSP perlu lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan yang menjadi fokus pemerintah. Dengan demikian, tercipta keselarasan antarlembaga dalam mempercepat penyelesaian masalah struktural yang berkaitan dengan pelayanan publik.

KPK dan Isi Komunikasi dengan Silmy Karim

Dalam rangka memperdalam pemeriksaan terkait pengelolaan program, KPK juga memeriksa komunikasi antara Silmy Karim, direktur khusus Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta pihak terkait dari Kampung Rusia. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan adanya tindakan korupsi yang tersembunyi dalam proses pengadaan atau pelayanan.

Nuzran menilai bahwa keterbukaan informasi menjadi kunci dalam memastikan transparansi. Ia berharap KPK dapat menjelaskan lebih lanjut isi komunikasi tersebut, terutama dalam konteks keberlanjutan program MBG dan layanan keimigrasian. Dengan memperjelas peran pihak-pihak terkait, proses pengawasan akan lebih akurat dan mengurangi risiko manipulasi administrasi.

Langkah Masa Depan untuk Perbaikan

Ombudsman RI berencana mengadakan rapat koordinasi dengan pimpinan baru BGN dalam waktu dekat. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memperoleh pembaruan informasi terkait tata kelola lembaga tersebut serta mengevaluasi sejauh mana rekomendasi yang telah diberikan berhasil diimplementasikan.

Nuzran juga mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap standar pelayanan publik merupakan alat penting untuk menjaga integritas program-program pemerintah. Ia berharap BGN dan Imipas bisa lebih responsif dalam mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah yang telah ditemukan.

Kesimpulan dan Harapan Masa Depan

Sebagai lembaga pengawas independen, Ombudsman RI terus memantau tindak lanjut dari saran-saran yang diberikan. Dengan perbaikan tata kelola, transparansi, dan keterlibatan aktif dari KSP, diharapkan celah-celah administratif bisa tertutup, serta korupsi di sektor gizi dan imigrasi bisa diminimalkan.

Program MBG dan layanan imigrasi bagi WNA menjadi dua proyek yang perlu lebih diperhatikan. Nuzran mengingatkan bahwa masyarakat harus memiliki akses yang merata untuk mengawasi proses pengadaan dan pelayanan, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga. Dengan demikian, langkah-langkah mitigasi korupsi tidak hanya menjadi tugas kejaksaan, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh lembaga pemerintah.