Meeting Results: Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap ‘Main-main’?

Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?

Peringatan Politik di Ambang Muktamar

Meeting Results - Pembicaraan tentang kepentingan politik praktis dalam tubuh Nahdlatul Ulama (NU) kembali mencuat jelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 5 Agustus 2026. Pernyataan tajam dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, menjadi sorotan karena mengkritik pihak-pihak yang membawa agenda kekuasaan ke dalam struktur organisasi. Dalam sebuah postingan di akun X pribadinya, Cak Imin mengingatkan bahwa NU tidak boleh menjadi platform untuk hubungan politik kompetitif, melainkan wadah yang menggabungkan kecerdasan sosial dan kekuatan kultural. "NU itu bukan organisasi politik yang membuat hubungan selalu kompetitif. NU itu orkestrasi kultural yang menyatukan, bukan saling menyingkirkan. Berbagai kemampuan dan kecerdasan sosial bersatu padu,"

tulis Cak Imin, Minggu (21/6/2026). Peringatan ini menggarisbawahi ketegangan antara PKB dan PBNU, terutama dalam upaya menjaga netralitas NU. Isu dualisme kepemimpinan yang sering muncul sebelumnya kini kembali menjadi sumber perdebatan, seiring persiapan muktamar yang akan menentukan arah organisasi lima tahun ke depan.

Inti Konflik: Kepentingan Politik dan Khittah NU

Konflik yang diangkat Cak Imin berakar dari kecemasan terhadap infiltrasi politik praktis ke dalam tubuh NU. Ia menegaskan bahwa kekuatan organisasi tersebut jangan hanya dihiasi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, terlebih menjelang proses suksesi kepemimpinan Nahdliyin. Pernyataannya dianggap sebagai tindakan pembersihan internal untuk mengembalikan nilai-nilai khittah, prinsip yang sejak awal menjadikan NU sebagai organisasi sosial-keagamaan yang tidak terlibat langsung dalam politik. Sejak 1926, khittah NU membawa misi untuk menghindari keterlibatan dalam dinamika kekuasaan politik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, struktur PBNU dinilai semakin rentan terhadap manuver politik mikro. Fenomena ini memicu kecemasan karena bisa mengubah orientasi NU menjadi lebih berpolitik, terutama saat kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dianggap menguasai lembaga yang sebelumnya dianggap netral.

Kritik Terhadap Dualisme Kepemimpinan

Pernyataan Cak Imin tidak hanya menargetkan pihak luar, tetapi juga mengarah ke internal PBNU. Ia menyoroti adanya oknum yang secara terang-terangan memanfaatkan struktur organisasi untuk memperkuat pengaruh politik. Fenomena ini dikhawatirkan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap muruah historis NU, yang sejak awal mengutamakan persatuan melalui pendekatan kultural dan sosial. "Saat ini, banyak pihak yang dengan sengaja menggeser fokus NU dari keagamaan menuju politik. Kita harus bersihkan organisasi ini dari mereka yang hanya bermain-main," imbuh Cak Imin. Isu ini semakin memanas seiring perbedaan pandangan antara kubu PKB dan PBNU. Sebagai partai yang lahir dari NU, PKB selama ini dianggap memiliki kemampuan memengaruhi arah organisasi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara kedua belah pihak menjadi terasa kaku. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, pernah menyatakan bahwa PBNU dan PKB tidak memiliki hubungan yang erat, bahkan sebanding dengan hubungan organisasi dengan partai politik lainnya.

Dinamika Internal Sebelum Muktamar

Muktamar ke-35 dijadwalkan menjadi ajang penting untuk menentukan arah PBNU dan Rais Aam. Karena itu, para kader dan pengurus NU secara intensif melakukan persiapan. Namun, di balik proses konsolidasi tersebut, terjadi ketegangan antar kelompok. Beberapa pihak dinilai memanfaatkan momentum ini untuk menempuh strategi politik, baik melalui perubahan lokasi acara maupun manuver dalam konsolidasi pengurus. "Insya Allah Muktamar NU akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 5 Agustus tahun 2026," kata Saifullah Yusuf, Sekretaris Jenderal PBNU, di Jakarta. Kebutuhan untuk menegaskan netralitas NU menjadi semakin mendesak, terutama saat aspirasi untuk memilih ketua umum yang berpengaruh dari segi politik mulai menguat. Pemimpin muda yang diusung PKB, seperti Gus Miftah, disinyalir menjadi pilihan untuk memperkuat pengaruh partai dalam keputusan muktamar.

Proses Suksesi dan Posisi PKB

Dalam beberapa bulan terakhir, dinamika internal PBNU semakin memanas. Pembahasan lokasi Muktamar, struktur organisasi, dan kandidat kepemimpinan menjadi pusat perhatian. Beberapa kelompok dinilai aktif memainkan peran untuk menempuh agenda politik, terutama menjelang suksesi kepemimpinan yang dianggap kritis. Cak Imin, dengan pernyataannya, mencoba meredam usaha pihak-pihak yang dinilai tidak menjunjung netralitas NU. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan di dalam organisasi harus dijaga dari intervensi eksternal yang dianggap mengubah tujuan NU menjadi alat untuk mencapai kepentingan partai.

Pola Kecurangan dalam Struktur PBNU

Kritik terhadap dualisme kepemimpinan NU tidak terlepas dari tafsir Khittah yang ditegaskan dalam Muktamar Situbondo 1984. Keputusan itu menegaskan bahwa NU harus tetap menjadi organisasi yang netral dari politik praktis. Namun, dalam praktiknya, struktur PBNU sering kali terlibat dalam transaksi kekuasaan yang dianggap mengurangi prinsip khittah. Situasi ini memicu kritik tajam dari Cak Imin, yang menyatakan bahwa NU jangan hanya dipakai untuk mengisi ruang politik. Pernyataannya dianggap sebagai upaya memperkuat posisi PKB sebagai figur sentral yang berkomitmen pada persatuan kultural. Selain itu, langkah ini juga berupaya menekan faksi-faksi yang dinilai menginginkan arah kepemimpinan yang berbeda.

Kemungkinan Pemimpin Masa Depan PBNU

Kebutuhan untuk menegaskan netralitas NU menjadi lebih krusial saat muktamar berlangsung. Jika tidak diatasi, permainan politik dalam organisasi bisa mengubah orientasi keagamaan menjadi agenda kekuasaan. Cak Imin berharap Muktamar ke-35 melahirkan kepemimpinan yang menyejukkan, seperti era KH Hasyim Muzadi, tokoh yang dianggap membawa harmoni dan konsensus dalam organisasi. Isu "main-main" dalam NU semakin menjadi pusat perdebatan. Sejumlah pihak dinilai menggunakan kekuasaan untuk mengontrol struktur organisasi, sementara yang lain mempertahankan prinsip khittah. Dinamika ini memicu perebutan pengaruh antar kubu, dengan PKB mencoba membangun momentum untuk mengisi posisi kep