Meeting Results: Imigrasi Indonesia Pimpin Pertemuan DGICM-Australia di Kamboja, Bahas Penguatan Keamanan Kawasan

Imigrasi Indonesia Pimpin Pertemuan DGICM-Australia di Kamboja, Bahas Penguatan Keamanan Kawasan

Meeting Results - Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia, Hendarsam Marantoko, menjadi pemimpin dalam diskusi di forum The 21st DGICM + Australia Consultation yang diadakan di Siem Reap, Kamboja. Forum ini merupakan bagian dari rangkaian The 29th DGICM dan Pertemuan Terkait Lainnya. Perwakilan dari Indonesia dan Australia secara bersama (co-chair) memimpin pertemuan ini, dengan Damien Kilner, First Assistant Secretary (Immigration) Department of Home Affairs Australia, sebagai salah satu pimpinan utama.

Tujuan Pertemuan

Pertemuan ini bertujuan memperkuat kerja sama keimigrasian antar negara anggota ASEAN dan Australia. Topik utama yang dibahas mencakup pertukaran informasi, pengelolaan keamanan perbatasan, serta penanganan kejahatan lintas negara. Tujuan utama adalah menjalin kolaborasi yang lebih erat untuk menghadapi dinamika keamanan di kawasan Asia Tenggara.

Pembukaan Diskusi

Dalam sesi pembuka, Dirjen Imigrasi menekankan pentingnya kolaborasi antara Indonesia dan Australia, serta negara anggota ASEAN lainnya, dalam menjaga stabilitas kawasan. Ia menyampaikan bahwa forum ini diharapkan menjadi langkah baru untuk memperkuat kemitraan bilateral dan multilateral.

“Forum ini kita harapkan dapat menjadi arah baru kemitraan ASEAN-Australia yang lebih solid dalam merespons dinamika perbatasan. Dengan membangun kepercayaan mutual dan keterbukaan informasi, kita sedang menyusun standardisasi operasional yang lebih tangguh di lini depan keimigrasian dan perbatasan,” ujar Hendarsam.

Isu Kunci yang Dibahas

Banyak topik yang menjadi fokus utama, termasuk penguatan fasilitasi perbatasan. Saat ini, warga negara Indonesia (WNI) serta warga Brunei Darussalam telah mendapat akses lebih mudah ke fasilitas SmartGate di Australia. Teknologi ini mempercepat proses pemeriksaan dan mengurangi risiko kejahatan transnasional.

Sementara itu, negara anggota seperti Kamboja, Lao PDR, dan Filipina mengingatkan tentang tantangan keamanan yang semakin kompleks. Isu yang dibahas mencakup migrasi tidak teratur, perdagangan orang, penyelundupan manusia, serta maraknya skema penipuan daring. Mereka menekankan perlunya koordinasi yang lebih terpadu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Kemitraan Digital dan AI

Untuk menghadapi tantangan digital, Singapura dan Australia mengusulkan inisiatif baru berupa kerja sama dalam pemanfaatan data dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Teknologi ini diharapkan mampu modernisasi layanan keimigrasian serta meningkatkan kemampuan penyaringan di tingkat perbatasan.

Program Kerja Strategis

Pertemuan ini juga melahirkan kesepakatan untuk melanjutkan ASEAN-Australia Programme of Work periode 2026–2027. Program ini berisi berbagai inisiatif untuk memperkuat kapasitas regional. Hendarsam menjelaskan bahwa inisiatif ini sangat relevan dengan perubahan pola migrasi dan kejahatan transnasional yang terjadi saat ini.

"Kerja sama ASEAN-Australia penting untuk memperkuat kapasitas dan ketahanan kawasan dalam menghadapi perubahan pola migrasi, mobilitas tenaga kerja, kejahatan transnasional, penyelundupan manusia, perdagangan orang, dan penyalahgunaan kanal keimigrasian," jelasnya.

Indonesia sendiri berkomitmen menggelar Cyber Resilience Programme pada bulan Agustus 2026. Program ini dirancang dengan pendekatan train-the-trainer, sehingga mampu meningkatkan kesiapan petugas lini depan dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang sering terhubung dengan jaringan transnasional.

Program Kerja Lainnya

Di samping program cyber resilience, ada beberapa inisiatif strategis lainnya yang ditetapkan. Misalnya, Border Control Agency Management Programme (BCAMP) di Vietnam, Investigative Interviewing Programme di Filipina, serta Document Examination and Facial Comparison Training di Malaysia. Program-program ini bertujuan memperbaiki sistem pengelolaan keimigrasian dan meningkatkan keakuratan identifikasi individu.

Kesiapan Indonesia Menjadi Tuan Rumah

Sebagai langkah strategis, Indonesia secara resmi menyatakan kesiapan untuk menjadi tuan rumah The 22nd DGICM + Australia Consultation pada tahun 2027. Pertemuan ini akan diadakan di Bali, dengan persiapan logistik dan substansi yang dimulai sejak awal guna mendorong agenda prioritas keimigrasian.

"Indonesia siap menjadi tuan rumah The 22nd DGICM + Australia Consultation di Bali pada 2027. Kami akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendorong agenda prioritas seperti secure information sharing, interoperabilitas data keimigrasian, ketahanan siber, data dan AI, perlindungan pekerja migran, serta kerja sama operasional melawan online scam dan kejahatan transnasional," tutup Dirjen Imigrasi.

Langkah Indonesia ini menunjukkan komitmen dalam memimpin pengembangan kemitraan dengan Australia. Sebagai negara yang aktif dalam isu keamanan regional, kontribusi Indonesia diharapkan mendorong inisiatif lebih luas dalam meningkatkan kualitas layanan keimigrasian dan menjaga stabilitas kawasan.

Langkah Terintegrasi untuk Keamanan Regional

Dalam diskusi, para delegasi sepakat bahwa koordinasi keimigrasian harus terus ditingkatkan. Hal ini mencakup penguatan tata kelola informasi, pembagian risiko, serta penerapan teknologi modern dalam pengawasan perbatasan. Dengan adanya sinergi yang lebih baik, diharapkan kejahatan lintas negara dapat diminimalkan melalui respons yang cepat dan efektif.

Kamboja dan negara anggota lainnya juga menyoroti perlunya investasi dalam pelatihan petugas keimigrasian. Mereka menyatakan bahwa kemampuan identifikasi dan analisis data adalah kunci dalam menangani tantangan keamanan. Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam pelatihan tersebut, serta mengalokasikan sumber daya yang cukup guna mendukung program-program yang ditetapkan.

Selain itu, pihak Australia dan Indonesia sepakat mengembangkan kerangka kerja kolaborasi yang lebih jelas. Kerangka ini mencakup mekanisme pengambilan keputusan bersama, serta pembagian tugas dalam penanganan kejahatan transnasional. Dengan adanya kerangka ini, diharapkan respons kawasan menjadi lebih terpadu dan responsif terhadap perubahan dinamika migrasi.

Langkah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai lembaga seperti polisi, imigrasi, dan organisasi internasional. Dengan partisipasi aktif dari seluruh negara, kawasan Asia Tenggara diperkirakan akan lebih siap menghadapi ancaman kejahatan lintas negara. Penguatan keamanan tidak hanya di tingkat kebijakan, tetapi juga di tingkat operasional menjadi prioritas utama dalam pertemuan ini.

Sebagai penutup, Hendarsam Marantoko mengucapkan terima kasih kepada delegasi yang hadir serta mengingatkan pentingnya kerja sama yang terus menerus. Ia