Meeting Results: Gaji Dokter Timpang! Menkes: Ada yang Miliaran, Ada yang Selevel Tukang Parkir

Gaji Dokter Timpang! Menkes: Ada yang Miliaran, Ada yang Selevel Tukang Parkir

Meeting Results - Pada rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan isu ketimpangan pendapatan yang dialami para tenaga medis di Indonesia. Menurutnya, selisih antara penghasilan dokter spesialis di berbagai daerah bisa mencapai perbedaan yang sangat signifikan, bahkan hingga ribuan kali lipat. Hal ini menjadi sorotan utama dalam upaya penataan sistem perawatan kesehatan yang lebih adil.

Kesenjangan Tunjangan di Berbagai Wilayah

Menkes Budi mengungkapkan, data yang dihimpun menunjukkan perbedaan besar dalam tunjangan dokter spesialis. Sebagai contoh, di Kabupaten Bone, gaji yang diterima oleh tenaga medis hanya sebesar Rp3 juta per bulan, sedangkan di Mahakam Ulu, kota yang berada di Kalimantan, jumlahnya bisa mencapai Rp80 juta. Angka ini menggambarkan ketimpangan yang nyata, terutama antara daerah terpencil dan kota besar.

“Gap penghasilan antara dokter di berbagai wilayah sangat mencolok. Saya tidak enak menyampaikan di Jakarta sendiri, pasti bapak/ibu semua tahu kondisinya,” ujar Budi saat berbicara di rapat tersebut.

Kesenjangan serupa juga ditemukan pada profesi dokter gigi. Di Indragiri, Riau, tunjangan yang diberikan untuk dokter gigi hanya Rp1 juta per bulan, sementara di Cianjur, Jawa Barat, angka tersebut melonjak hingga Rp30 juta. Perbedaan ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan tenaga medis, tetapi juga mungkin memicu stagnasi dalam perekrutan profesional di daerah-daerah yang kurang berkembang.

Hambatan bagi Dokter Muda dalam Praktik

Dalam pidatonya, Budi juga menyoroti tantangan yang dihadapi para dokter muda dalam mengakses sistem Surat Izin Praktik (SIP). Ia menyebut, banyak dokter senior yang menguasai kuota SIP di rumah sakit, sehingga mengurangi peluang bagi generasi muda untuk memperoleh tempat kerja. Fenomena ini, menurutnya, menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi tenaga medis, terutama di unit pelayanan kesehatan yang kritis.

“Padahal dokter yang sudah lama bekerja mungkin tidak aktif penuh, tetapi bisa mendapatkan penghasilan hingga 3.000 kali lipat dibandingkan dokter baru,” terang Budi. Ia menambahkan, situasi ini membuat banyak dokter muda merasa tertinggal dan sulit untuk mengembangkan karier mereka.

Menkes menegaskan, sistem SIP yang kini didominasi oleh dokter senior menyebabkan penggunaan kuota secara tidak merata. Seorang dokter senior, kata Budi, sering kali mengklaim seluruh SIP yang diberikan, padahal mereka tidak bekerja penuh di tempat tersebut. Hal ini memicu keluhan dari generasi muda yang ingin mengabdi di lingkungan medis, tetapi terbentur oleh ketidakseimbangan kuota.

Koordinasi dengan Kementerian Lain untuk Pembenahan

Budi menjelaskan, meskipun Kemenkes memiliki wewenang dalam penataan penggajian dan distribusi tenaga medis, perbaikan sistem ini memerlukan kerja sama dengan kementerian terkait. Ia menyebutkan, perlu ada koordinasi intensif dengan Kementerian PANRB (Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) serta Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), karena beberapa kebijakan pendapatan dan kuota SIP tidak sepenuhnya berada dalam lingkup wewenang Kemenkes.

Dalam upaya mengatasi masalah ini, Menkes Budi menegaskan bahwa pihaknya sedang berupaya memperbaiki sistem penggajian dan meningkatkan akses bagi dokter muda. Ia menekankan perlunya pengaturan yang lebih adil, agar setiap tenaga medis, baik dari daerah terpencil maupun kota besar, mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkembang.

Revisi UU Pemilu dan Isu-Isu Terkait

Selain membahas ketimpangan pendapatan, rapat kerja tersebut juga membahas beberapa isu politik dan legislatif yang sedang menjadi sorotan. Seperti diketahui, DPR sedang berupaya merevisi Undang-Undang Pemilu yang sedang bergulir, terutama dalam hal penyesuaian ambang batas dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Budi menyatakan bahwa pihaknya mengakui pentingnya revisi tersebut, karena bisa memengaruhi kebijakan kesehatan dalam jangka panjang.

Dalam konteks ini, Menkes memandang bahwa koordinasi antar lembaga pemerintah adalah kunci untuk menciptakan kebijakan yang lebih berkelanjutan. Ia mengatakan, penyempurnaan sistem penggajian dan SIP harus diintegrasikan dengan reformasi dalam sektor politik, agar keadilan bisa terwujud secara menyeluruh. “Kita tidak bisa memisahkan isu ketimpangan pendapatan dari faktor-faktor yang lebih luas, seperti kebijakan pemerintah dalam perekrutan dan pengembangan tenaga profesional,” tambahnya.

Menkes Budi juga menyoroti pentingnya transparansi dalam sistem penggajian. Ia menekankan bahwa selisih pendapatan yang begitu besar bisa menimbulkan ketidakpuasan di kalangan tenaga medis, terutama yang baru lulus. “Teman-teman dokter spesialis yang lulusan sama, pasti merasa sedih melihat perbedaan ini. Kok dokter saya di sana bisa dapat Rp80 juta, sementara saya hanya Rp3 juta,” ungkapnya dengan nada kecewa.

Ketimpangan ini, menurut Budi, tidak hanya memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem profesi medis. Ia menegaskan, Kemenkes berkomitmen untuk memperbaiki kondisi ini, meski tantangan terkadang terasa besar. Dengan adanya reformasi dan koordinasi yang lebih baik, Budi berharap perbedaan pendapatan dapat diperkecil, sehingga setiap tenaga medis dapat bekerja dengan semangat yang sama, tanpa dibedakan oleh lokasi atau masa kerja.

Dalam kesimpulan, Menkes Budi mengingatkan bahwa ketimpangan pendapatan di sektor kesehatan adalah masalah yang perlu segera diperbaiki. Ia berharap, melalui kemitraan dengan lembaga pemerintah lain, sistem ini dapat dikelola secara lebih adil, agar tenaga medis