Meeting Results: Connie Bakrie Sebut IKN Sekarang Kalah Tenar Sama Program MBG Rp1 Triliun Per Hari

Connie Bakrie Keluhkan Penurunan Perhatian Publik terhadap IKN

Meeting Results - Sejumlah tahun belakangan ini, perhatian masyarakat terhadap proyek strategis Indonesia, khususnya Ibu Kota Nusantara (IKN), terlihat semakin berkurang. Fokus publik lebih tertuju pada program sosial yang dinilai lebih mendesak, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap dana sebesar Rp1 triliun per hari. Hal ini diangkat oleh Connie Rahakundini Bakrie, seorang pengamat militer dan akademisi, dalam sebuah wawancara podcast di kanal YouTube Refly Harun.

Konseptualisasi IKN, yang merupakan proyek pembangunan berdampak jangka panjang, justru kalah relevansi dengan isu-isu yang muncul di ruang publik. Connie menyampaikan keluhan ini sebagai bagian dari pembahasan mengenai tata kelola negara yang seharusnya tetap menjadi sorotan meski dalam konteks yang berbeda. Ia menilai pengalihan fokus ke MBG telah membuat IKN terlupakan, meski anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut sangat besar.

"Sedihnya saya di Indonesia, ya kan, itu kok makin kayak nggak ada ya. Pokoknya contohnya program-program itu pendek, cepat, kalau bisa dana komandonya di depan, ya kan, kemudian begitu udah untung ya sudah, selesai,"

Kontribusi Connie juga mencakup kekhawatiran terhadap transparansi penggunaan dana negara dalam proyek IKN. Ia menyoroti bahwa kebijakan besar seperti ini memerlukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penggelapan atau penyalahgunaan. "Kita nggak perlu nunggu Perang Dunia Ketiganya, nggak usah. Kita udah bubar duluan, hancur duluan pasti. Karena koboi gitu, cara-cara kita mengelola negara tuh sangat koboi," pungkasnya.

Pertanggungjawaban Anggaran yang Tidak Jelas

Dalam wawancara tersebut, Connie menyoroti kurangnya pertanggungjawaban pemerintah terkait penggunaan ratusan triliun rupiah yang dialokasikan untuk pembangunan IKN. Ia menilai kejadian ini berpotensi merusak kredibilitas pengelolaan keuangan negara. "Tapi jangan lupa IKN itu udah berapa ratus triliun. Itu uang siapa? Dananya sudah ke mana saja? Kok nggak ada pertanggungjawaban?" katanya.

Keluhan Connie tidak hanya menyangkut anggaran IKN. Ia juga mengkritik tata kelola proyek-proyek besar yang cenderung kurang memperhatikan proses akuntabilitas. Menurutnya, sistem ini bisa mengakibatkan stagnasi atau kegagalan proyek jangka panjang. "Sedihnya, makin banyak program yang cepat terlaksana, tapi jangan lupa bahwa proyek strategis harus didasari transparansi dan mekanisme yang jelas," ujarnya.

Kasus Hambalang sebagai Perbandingan

Connie membandingkan situasi IKN dengan kasus Hambalang yang pernah menjadi sorotan nasional di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Meski Hambalang dulu mencuri perhatian, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut jauh lebih kecil dibandingkan IKN. "Kita dulu Hambalang saja Pak SBY bikin kita ramai, itu Hambalang segede apa dibandingin IKN?" tanyanya.

Dalam analisisnya, Connie menunjukkan bahwa adopsi MBG telah mengalihkan minat publik ke isu-isu yang lebih sederhana. Proyek besar seperti IKN, yang memerlukan pengelolaan yang terstruktur dan rencana jangka panjang, kini kurang mendapat perhatian karena dana yang dialokasikan untuk MBG dianggap lebih mendesak. "Besarnya perhatian terhadap MBG membuat publik seolah melupakan berbagai pertanyaan mengenai penggunaan anggaran IKN yang mencapai ratusan triliun rupiah," ujarnya.

Transparansi sebagai Kunci Stabilitas Negara

Keluhan Connie juga mencakup kebutuhan transparansi dalam semua proyek strategis. Ia menilai bahwa penggunaan anggaran negara yang besar memerlukan penjelasan yang jelas agar masyarakat bisa mengawasi. "Kalau bisa dana komandonya di depan, ya kan, kemudian begitu udah untung ya sudah, selesai," kata Connie, dikutip Sabtu (13/6/2026).

Menurutnya, penurunan sensitivitas masyarakat terhadap penggunaan dana besar dalam proyek negara bisa memicu masalah serius. Ia menilai ini merupakan indikasi bahwa proyek-proyek besar tanpa akuntabilitas justru lebih rentan terhadap penyalahgunaan. "Kok sekarang kita kayak mengulangi lebih gede lagi? Jadi kok ini dibiasakan," pungkasnya.

Proyek IKN dan Peran MBG Watch

Sebuah lembaga yang dikenal sebagai MBG Watch juga menyampaikan kecurigaan terhadap narasi yang mengelabui proyek IKN. Ia menilai ada indikasi bahwa program MBG digunakan untuk menutupi masalah-masalah yang muncul dalam pengelolaan dana proyek besar. "MBG Watch Curiga Narasi Selamatkan Aset Motor Listrik Hanya Tutupi Proyek Bermasalah," ujar Connie.

Dengan ini, Connie ingin menyoroti bahwa transparansi bukanlah hal yang sederhana. Ia menekankan bahwa setiap proyek besar harus disertai pengawasan ketat, bukan hanya sekadar pencairan dana. "Anggaran yang besar memerlukan pertanggungjawaban yang jelas agar bisa diakui oleh masyarakat," katanya.

Keluhan ini mengingatkan bahwa tata kelola negara tetap menjadi fokus utama, meski dalam situasi yang berbeda. Connie berharap pemerintah mampu memperlihatkan penggunaan dana IKN secara transparan, agar masyarakat tetap memiliki penilaian yang seimbang terhadap proyek pembangunan tersebut. "IKN itu proyek yang besar, jadi publik seharusnya tetap mengetahui ke mana dana itu mengalir," katanya.

Kesimpulan: Kekhawatiran terhadap Stabilitas Finansial

Connie menegaskan bahwa masalah keuangan negara tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ia menilai bahwa pengalihan fokus ke program MBG menunjukkan tanda-tanda adanya penyederhanaan pengelolaan dana, yang bisa berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. "Kalau mau menghindari masalah, setiap proyek harus ada pengawasan dan transparansi yang memadai," pungkasnya.

Dengan mengemukakan kekhawatiran ini, Connie berharap masyarakat tetap menyadari pentingnya pengawasan terhadap proyek-proyek besar. Ia menilai bahwa tanpa transparansi, proyek IKN bisa menjadi bahan kontroversi yang mengancam stabilitas negara. "Kita harus memastikan bahwa ratusan triliun rupiah itu digunakan dengan baik, bukan hanya sekadar menggelar kegiatan serupa," kata Connie.