Main Agenda: Tak Relevan, Aksi Reformasi Jilid II Dinilai Bukan Aspirasi Mahasiswa

Tak Relevan, Aksi Reformasi Jilid II Dinilai Bukan Aspirasi Mahasiswa

Main Agenda - Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, organisasi Spektrum Literasi Demokrasi (SLD) mengadakan acara sarasehan di Jakarta pada Jumat, 26 Juni 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk menyikapi gelombang protes yang kini melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dalam diskusi tersebut, peserta mengungkapkan pandangan mengenai isu-isu yang muncul dalam rangka mengevaluasi kinerja pemerintahan saat ini.

Perlunya Stabilitas Pemerintahan

Fauzan Ohorella, perwakilan dari Forum Pemuda Indonesia Raya (FPIR), menyatakan bahwa upaya mempertahankan kestabilan pemerintahan Prabowo-Gibran sangat penting dalam konteks konsistensi politik. Ia mengkritik sejumlah isu yang dianggap tidak relevan, terutama terkait dengan aksi yang diklaim sebagai Reformasi Jilid II. Menurut Fauzan, isu ini lebih bersifat pengalihan fokus dari aspirasi mahasiswa ke arah yang tidak terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat.

"Ini adalah bentuk reaksi masyarakat terhadap kekurangan dalam pengelolaan pemerintahan, tetapi Reformasi Jilid II justru dianggap tidak mewakili keinginan mahasiswa secara utuh. Kita harus tetap menjaga solidaritas nasional terhadap pemerintahan yang saat ini dijalankan," ujar Fauzan Ohorella dalam acara tersebut.

Isu UMKM dan Pekerjaan Kelompok Pemuda

Sejumlah narasumber seperti Wawan Sugiyanto dan Niswatus Shabrina juga memberikan perspektif terkait langkah-langkah penguatan sektor kecil dan menengah (UKM). Wawan, yang bertindak sebagai Staf Khusus Wakil Menteri Tenaga Kerja (Stafsus Wamenaker), mengatakan bahwa terdapat isu besar mengenai perusahaan-perusahaan multinasional yang ingin memutus hubungan dengan Indonesia, serta potensi pengangguran yang meningkat.

"Masalah utama di sini bukan hanya kesalahan pemerintah, tetapi juga bagaimana buruh bisa menyesuaikan tuntutan mereka dengan kapasitas perusahaan. UMKM juga turut menjadi bagian penting dari lapangan kerja, jadi dukungan terhadap sektor ini harus terus ditingkatkan," jelas Wawan Sugiyanto.

Peran Media dalam Menyeimbangkan Aspirasi

Narasumber lain, Niswatus Shabrina, Direktur Administrasi Lembaga Pers Mahasiswa Islam PB HMI, menekankan bahwa media memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang edukatif. Menurutnya, tuntutan publik hari ini sebagian besar berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, tetapi media sering kali memperbesar isu yang tidak langsung terkait dengan kepentingan utama masyarakat.

"Aspirasi rakyat bisa dinyatakan melalui berbagai cara, termasuk media sosial. Tapi, kita harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan tetap bermanfaat dan tidak menyimpang dari konteks pergerakan mahasiswa. Media justru seharusnya menjadi wadah edukasi, bukan hanya alat promosi," tambah Shabrina.

Penyeimbang Demokrasi dan Konflik Aspirasi

Dalam diskusi, Shabrina juga mengungkapkan bahwa aspirasi publik memiliki ruang untuk dinyatakan, tetapi perlu diimbangi dengan cara yang tidak mengganggu stabilitas nasional. Ia menyoroti peran media sebagai pilar demokrasi, yang seharusnya tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga membantu masyarakat memahami dinamika politik secara lebih luas.

"Kita bisa lihat bagaimana algoritma media sosial mempercepat penyebaran isu-isu tertentu. Banyak kanal podcast, misalnya, menciptakan narasi yang keluar dari fokus utama pergerakan mahasiswa. Itu justru mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih penting bagi masyarakat," pungkas Shabrina.

DPR dan Isu Dugaan Uang Rp20 Juta

Sebuah subtopik tambahan yang dibahas adalah isu dugaan pengalihan demonstrasi melalui dana Rp20 juta, yang disebut oleh DPR sebagai upaya beli idealisme. Fauzan Ohorella menyatakan bahwa isu ini muncul sebagai bagian dari strategi untuk mengakibatkan kekacauan dalam pemerintahan. Ia menegaskan bahwa isu Reformasi Jilid II adalah bentuk dari sosial kontrol, bukan penyebab utama kerusuhan.

"Pemerintahan Prabowo-Gibran membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk mahasiswa. Jika isu Reformasi Jilid II tidak relevan, maka kita harus berhati-hati dalam menyebarkan narasi yang bisa memecah belah kepercayaan masyarakat," tambah Fauzan.

Perspektif tentang Stabilitas Nasional

Sementara itu, Wawan Sugiyanto memaparkan bahwa isu UMKM dan pengangguran tidak bisa dipisahkan dari dinamika sosial saat ini. Menurutnya, pengangguran tidak hanya berasal dari perusahaan besar, tetapi juga dari sektor kecil yang perlu didukung secara penuh. Ia menekankan bahwa kesejahteraan buruh harus menjadi prioritas, tetapi jangan sampai mengganggu keberlanjutan pemerintahan.

"UMKM adalah fondasi ekonomi yang sangat penting. Kita harus memperkuat sektor ini agar mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih inklusif. Jika hanya fokus pada perusahaan besar, maka kita bisa kehilangan peluang untuk membangun stabilitas ekonomi nasional," ujar Wawan.

Harmonisasi Antara Aspirasi dan Kestabilan

Acara tersebut juga menjadi panggung untuk mendiskusikan bagaimana perjuangan mahasiswa bisa berjalan harmonis tanpa merusak ketenangan nasional. Fauzan Ohorella mengingatkan bahwa aksi reformasi harus tetap menjaga keseimbangan antara perubahan dan kestabilan. Ia berharap bahwa isu-isu yang muncul tidak hanya menjadi alat untuk memicu konflik, tetapi juga sebagai bentuk perbaikan tata kelola pemerintahan.

"Aspirasi mahasiswa adalah bagian dari perjuangan demokrasi, tetapi kita harus bisa menyampaikannya secara proporsional. Jika semua isu diperbesar, maka kita bisa kehilangan fokus pada tujuan utama reformasi," jelas Fauzan.

Pandangan Terhadap Dinamika Sosial

Kelompok pemuda dan mahasiswa yang hadir dalam sarasehan ini sepakat bahwa aksi massa merupakan bentuk kontrol sosial yang alami. Namun, mereka juga menyoroti pentingnya kejelasan dalam menyampaikan pesan. Fauzan menegaskan bahwa isu Reformasi Jilid II sekarang tidak lagi menjadi bagian dari perjuangan mahasiswa, melainkan alat untuk menciptakan perpecahan.

"Kita harus membedakan antara aspirasi yang benar-benar relevan dengan tuntutan yang bisa dibilang tidak terukur. Jika pergerakan mahasiswa bisa berjalan tanpa mengganggu stabilitas, maka itu akan menjadi bentuk reformasi yang lebih kuat," pungkas Fauzan.

Dalam kesimpulan, sarasehan ini menegaskan bahwa aksi sosial dan aspirasi mahasiswa harus dikelola secara bijak. Stabilitas pemerintahan dan penguatan sektor UMKM dianggap sebagai prioritas utama, sementara media harus berperan sebagai penyeimbang dalam penyampaian informasi. Isu-isu yang muncul perlu diawasi agar tidak menjadi pengalih dari realitas yang lebih dalam, seperti kebutuhan ekonomi dan politik masyarakat.