Main Agenda: Bongkar Alasan Geruduk Menteri, SEMA UGM: Mereka Banyak Mengibul dan Khianati Rakyat!

Aksi Geruduk Forum Diskusi oleh SEMA UGM

Main Agenda - Di malam Senin, 15 Juni 2026, Serikat Mahasiswa Gadjah Mada (SEMA UGM) melakukan aksi membanjiri forum diskusi yang diadakan di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM bersama pejabat pemerintah. Aksi ini dimulai dengan mahasiswa memprotes kebijakan pemerintah serta jawaban para pejabat yang dinilai kurang memuaskan terhadap berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini.

Motif Mahasiswa dalam Menolak Jawaban Pejabat

Ketua SEMA UGM, Mesa, menjelaskan bahwa tindakan mahasiswa bukan sekadar bentuk penolakan terhadap acara, melainkan sebagai upaya untuk mengawasi pemerintahan. Mereka menganggap forum tersebut sebagai kesempatan untuk memperjelas kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Mahasiswa menilai bahwa para pejabat yang hadir, termasuk Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, tidak layak berbicara tentang nilai-nilai Pancasila jika masih ada masalah yang belum terselesaikan.

"Mereka tidak layak membicarakan Pancasila selama Indonesia masih membungkam suara rakyat. Mereka memandang kritik sebagai gangguan, sementara mereka juga menggunakan uang rakyat untuk program-program yang dinilai tidak memberikan manfaat nyata," ujar Mesa.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menekankan bahwa forum diskusi tidak hanya tentang pembicaraan, tetapi juga tantangan aktual yang mengancam keadilan. Mereka menilai bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah masih terlalu berpijak pada kepentingan pihak tertentu, mengabaikan aspirasi masyarakat yang lebih luas.

Kritik terhadap Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Mesa juga memberikan pernyataan tajam terhadap Budiman Sudjatmiko, yang sebelumnya dianggap sebagai tokoh inspiratif dalam gerakan mahasiswa. Kini, menurutnya, sosok tersebut dianggap sebagai simbol pengkhianatan. "Dulu, Budiman adalah inspirasi kita. Kini, dia justru memperlihatkan sikap yang berbeda, bahkan mengabaikan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan masalah rakyat," tegas Mesa.

Salah satu isu yang diangkat mahasiswa adalah situasi di Papua. Saat ditanya tentang kebijakan pemerintah di wilayah tersebut, para pejabat justru menawarkan mahasiswa untuk menjadi relawan. Hal ini membuat mahasiswa merasa dihargai sebagai alat untuk memperkuat citra pemerintah, bukan sebagai mitra diskusi.

"Mereka meminta kami menjadi volunteer. Bukan itu jawaban yang seharusnya. Mereka punya kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelesaikan isu itu, bukan kita yang harus berusaha membantu mereka," tambah Mesa.

Aksi ini juga menjadi momentum untuk mengungkap ketegangan antara mahasiswa dan pejabat. Menurut Mesa, konflik muncul karena jawaban para pejabat dianggap tidak mengenai inti masalah yang dibawa oleh mahasiswa. "Mereka banyak mengibul, berbohong, dan tidak menjawab dengan jujur. Mereka selalu menghindari pertanyaan-pertanyaan kritis yang diajukan," ujar Mesa.

Antusiasme Mahasiswa dalam Mengawal Kebijakan

SEMA UGM menegaskan bahwa aksi ini bukan bentuk kekacauan, melainkan tuntutan untuk mengawal kebijakan pemerintah. Mereka ingin menegaskan bahwa kampus harus tetap menjadi ruang terbuka untuk dialog, bukan hanya untuk penyampaian informasi yang disusun secara selektif.

Dalam pernyataannya, Mesa menyoroti kebutuhan untuk memastikan data yang disampaikan oleh pejabat tidak direkayasa. "Datanglah ke UGM, tapi jangan membawa data yang dipilih-pilih agar terlihat positif. Kita ingin mendengar kebenaran, bukan bualan," jelasnya.

Sejumlah mahasiswa juga menyampaikan kekecewaan terhadap kinerja program-program yang dicanangkan pemerintah. Terutama, program MBG (Membangun Bangsa yang Berkualitas) dan Kopdes Merah Putih yang dinilai tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat. "Program-progam ini justru membuang dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rakyat," tambah Mesa.

Kejar-Kejaran sebagai Respons atas Ketidakefektifan Forum

Mesa menepis anggapan bahwa mahasiswa sengaja menciptakan kekacauan setelah forum berakhir. Ia menjelaskan bahwa aksi kejar-kejaran terjadi karena para pejabat dianggap menghindari pertanyaan-pertanyaan kritis. "Kami tidak akan mengejar mereka jika mereka memberikan jawaban sederhana, seperti apakah mereka merasa bersalah?" kata Mesa.

KEJAKSAAN dan tindakan mahasiswa dianggap sebagai bentuk protes terhadap kinerja para pejabat yang dinilai tidak responsif. Mereka ingin menegaskan bahwa kekuasaan harus dijalankan secara adil, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

SEMA UGM memastikan bahwa aksi ini hanya bagian dari upaya mereka untuk terus mengawal pemerintahan. Mereka menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam menjamin keadilan dalam pengambilan kebijakan. "Mahasiswa adalah suara rakyat yang harus terus dihidupkan. Kami memiliki tanggung jawab sejarah untuk mengingatkan penguasa bahwa kekuasaan bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kepentingan rakyat," pungkas Mesa.

Pertanggungjawaban dalam Memperjuangkan Keadilan

Meski terlihat keras, SEMA UGM tetap mempertahankan bahwa forum akademik tetap diperlukan. Namun, mereka menekankan bahwa ruang diskusi harus diisi dengan fakta dan pertanyaan yang relevan, bukan dengan alasan-alasan yang dipaksakan.

Dalam pandangan Mesa, aksi geruduk tidak hanya tentang mengecam kebijakan, tetapi juga tentang membangun kesadaran kolektif. "Kita harus terus bergerak, karena keadilan tidak akan tercapai tanpa perjuangan. Kampus adalah tempat untuk berpikir, bukan untuk menyalahkan," ujarnya.

Dengan aksi ini, SEMA UGM berharap masyarakat lebih waspada terhadap program-program yang dianggap tidak transparan. Mereka menilai bahwa kekuasaan yang dipegang oleh para pejabat harus diawasi dengan ketat, terutama saat kebijakan-kebijakan yang diambil berdampak besar terhadap rakyat. "Pancasila adalah dasar negara, tapi jika para pejabat tidak menjalankan kebijakan sesuai dengan nilai-nilai itu, maka mereka harus bertanggung jawab," tutup Mesa.

SEMA UGM juga memperkuat bahwa gerakan mahasiswa akan terus berlangsung. Mereka yakin bahwa keadilan dan keterbukaan harus tetap menjadi prioritas, terlepas dari tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, aksi geruduk ini diharapkan menjadi bagian dari perjuangan terus-menerus untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik dan adil sesuai prinsip-prinsip Pancasila.