Latest Program: Sukseskan Program Presiden, Mendagri Tinjau Program BSPS di Jayapura

Sukseskan Program Presiden, Mendagri Tinjau Program BSPS di Jayapura

Latest Program - Minggu (21/6/2026), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan kunjungan ke Kampung Mosso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, untuk memverifikasi pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini, yang merupakan inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto, bertujuan meningkatkan kualitas perumahan rakyat di seluruh Indonesia, terutama di wilayah Indonesia Timur. Tito menjelaskan bahwa inspeksi ini dilakukan guna memastikan keberhasilan program yang diharapkan mampu memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Kehadiran Mendagri menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung peningkatan infrastruktur perumahan, khususnya untuk kelompok yang berpenghasilan rendah.

Tujuan dan Penekanan Kepedulian Presiden

Dalam sambutannya, Tito mengungkapkan bahwa program BSPS adalah bentuk kepedulian Presiden Prabowo terhadap kesejahteraan masyarakat. "Hari ini kita datang ke titik ini, simbol untuk memulai kegiatan renovasi atau bedah rumah sebanyak 22.379 unit di seluruh wilayah Tanah Papua, dengan 4.500 unit khususnya berada di Provinsi Papua," tutur Tito. Ia menekankan bahwa jumlah ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan perumahan yang memang sering menjadi isu utama di daerah-daerah terpencil. Program ini diharapkan bisa mengatasi kondisi hunian yang tidak memadai, terutama bagi warga yang kurang mampu.

"Jadi, ini bukan sekadar program umum, tapi langkah konkret untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat," ujar Tito Karnavian.

Menurut Tito, program BSPS memiliki peran penting dalam mempercepat peningkatan akses perumahan layak huni. Ia menjelaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat di lapangan bisa memberikan dorongan lebih besar bagi kepala daerah untuk terlibat aktif dalam pelaksanaannya. "Kepala daerah harus berperan penuh, karena keberhasilan program ini bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah," tambahnya. Hal ini penting karena daerah sering menghadapi keterbatasan dana dan sumber daya untuk menyelesaikan permasalahan perumahan secara mandiri.

Kondisi Rumah yang Diperbaiki

Selama inspeksi, Tito bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti serta sejumlah pejabat terkait berdialog langsung dengan dua warga penerima manfaat, yaitu Jems Nufri dan Sem Nota Foa. Kedua individu ini telah tinggal di Kampung Mosso sejak lama, dan rumah mereka menjadi contoh nyata dari kebutuhan perbaikan perumahan. Dalam mengecek kondisi bangunan, Tito menyatakan bahwa rumah-rumah tersebut layak mendapatkan bantuan karena mengalami kerusakan berat, seperti dinding yang rapuh, fondasi yang tidak stabil, serta atap yang sering bocor saat hujan.

Ia menambahkan bahwa kondisi hunian yang tidak memadai di Tanah Papua merupakan tantangan serius yang memengaruhi kesejahteraan warga. "Dengan angka rumah tidak layak huni mencapai 30 persen di Papua Raya, kita harus segera mengambil tindakan untuk memperbaikinya," ungkap Tito. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar satu dari tiga penduduk mengalami kesulitan dalam memiliki tempat tinggal yang layak, yang menjadi alasan utama untuk meluncurkan BSPS. Tito menjelaskan bahwa program ini dirancang agar masyarakat tidak hanya mendapatkan bantuan fisik, tapi juga pengarahan tentang cara merawat hunian mereka.

Peran Pemerintah Pusat dan Kerja Sama Daerah

Program BSPS, yang dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), diluncurkan sebagai upaya mengatasi keterbatasan anggaran daerah (APBD) yang sering dialokasikan untuk bidang lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan. "APBD sudah fokus pada urusan pendidikan dan kesehatan, sehingga perlu dukungan dari pihak lain untuk menangani perumahan," ujarnya. Dalam konteks ini, peran pemerintah pusat sangat krusial, karena mampu memberikan sumber dana yang cukup besar untuk proyek-proyek skala besar.

Tito juga menekankan bahwa keterlibatan PKP dalam program ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni. "Ini adalah langkah lompatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya, karena sebelumnya kebanyakan daerah hanya mampu memperbaiki rumah secara bertahap," jelasnya. Dengan BSPS, masyarakat bisa memperoleh bantuan langsung, sehingga mempercepat proses perbaikan dan memperluas manfaatnya. Ia mengajak seluruh pihak, termasuk kepala daerah, untuk mendukung penuh pelaksanaan program ini.

"Sudah [mari kepala daerah untuk] dukung penuh, karena ini menjadi bagian penting dari pembangunan nasional," tegas Tito.

Kehadiran Tito di Jayapura juga menunjukkan komitmen tinggi terhadap pemerintahan daerah. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah dan organisasi, bisa bekerja sama untuk memastikan program ini berjalan lancar. Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri dan Wali Kota Jayapura Abisai Rollo turut hadir dalam kegiatan ini, serta sejumlah pejabat terkait. Tito berharap kunjungan ini bisa memotivasi daerah lain untuk meniru inisiatif serupa.

Kemajuan Pemulihan Pascabencana

Tito juga menyebutkan bahwa pemulihan pascabencana di Sumatera semakin progresif, dengan infrastruktur permanen yang dipercepat pengerjaannya. Hal ini menunjukkan bahwa program BSPS tidak hanya fokus pada perumahan biasa, tapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kembali daerah yang terkena bencana. "Kita perlu menyelesaikan berbagai masalah sekaligus, termasuk perbaikan rumah dan peningkatan infrastruktur," tuturnya. Dengan pendekatan yang terpadu, program ini diharapkan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dalam konteks keberhasilan program BSPS, Tito menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menjelaskan bahwa rencana ini akan terus dikembangkan, termasuk peningkatan jumlah rumah yang diperbaiki di tahun-tahun berikutnya. "Kita perlu mengembangkan program ini agar bisa mencakup lebih banyak warga, terutama yang terlupakan oleh kebijakan lain," tambahnya. Dengan dukungan yang solid, Tito yakin bahwa program BSPS akan menjadi langkah efektif dalam mengurangi angka rumah tidak layak huni di Indonesia Timur.