Latest Program: Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR

Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR

Latest Program - Kritik terhadap peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Komponen Cadangan (Komcad) dalam mengawal aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta belum berhenti. Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dave Laksono, memberikan pernyataan resmi terkait isu ini, dengan menekankan pentingnya kerja sama antara institusi pertahanan dan kepolisian dalam menjaga kestabilan wilayah serta keamanan masyarakat.

Penjelasan tentang Koordinasi dengan Polri

Dave Laksono menjelaskan bahwa penggunaan TNI dan Komcad dalam penegakan hukum tidaklah sembarangan. Menurutnya, koordinasi antara aparat pertahanan dan kepolisian menjadi bagian dari upaya untuk memastikan situasi demonstrasi tetap terkendali. "Pembentukan Komcad sendiri merupakan bagian dari strategi pertahanan nasional yang dirancang untuk memperkuat daya siap tanggap negara di berbagai skenario," tambahnya.

Dalam wawancara dengan Suara.com, Dave menegaskan bahwa TNI memiliki mandat utama untuk melindungi kedaulatan NKRI serta menjaga keutuhan bangsa. "Namun, dalam kondisi tertentu, seperti ketika terjadi gangguan keamanan di Kota Jakarta, TNI dan Komcad dapat bertindak sebagai bentuk dukungan untuk menjaga stabilitas nasional," kata Dave.

Pemahaman tentang Fungsi Komcad

Komisi I DPR RI, yang memimpin pengawasan sektor pertahanan, mengakui bahwa Komcad berperan penting dalam sistem pertahanan semesta. Dave Laksono menyebut bahwa organisasi ini dibentuk sebagai bagian dari Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), yang memiliki peran strategis dalam menghadapi ancaman luar dan dalam.

Menurutnya, Komcad dirancang untuk menjadi benteng tambahan dalam menghadapi berbagai kondisi kritis. "Dengan adanya Komcad, pemerintah dapat merespons aksi demo yang memicu ketidakstabilan secara lebih cepat dan terarah," jelas Dave. "Ini bukan hanya tentang keamanan fisik, tetapi juga tentang menjaga keselarasan antara kekuasaan pertahanan dan keamanan publik."

Respons terhadap Kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil

Kritik dari sejumlah kelompok masyarakat sipil terhadap penggunaan TNI dan Komcad di tengah aksi demonstrasi mahasiswa dianggap sebagai bentuk kekhawatiran terhadap pembagian tugas antara aparat keamanan dan pertahanan. "Beberapa pihak menganggap langkah tersebut mengubah fokus penggunaan kekuatan pertahanan dari pertahanan ke penegakan hukum," ujar Bhatara Ibnu Reza, perwakilan dari koalisi masyarakat sipil.

Bhatara menilai penggunaan Komcad dalam demo mahasiswa bisa memicu perdebatan tentang efektivitas kebijakan pertahanan. "Jika Komcad sering dikorbankan untuk mengatasi tuntutan demonstran, maka potensi ancaman dari luar mungkin terlewat dari perhatian utama," tambahnya. "Ini memicu pertanyaan, apakah prioritas kekuatan pertahanan tetap diarahkan pada keamanan negara atau kepentingan politik."

Koridor Hukum dan Peran Sinergi

Dave Laksono menjelaskan bahwa setiap pengerahan kekuatan pertahanan harus tetap berada dalam koridor hukum yang jelas. "Koordinasi antara TNI, Komcad, dan Polri diizinkan selama tidak melanggar hak-hak warga negara," tegasnya. "Namun, pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan kekuatan ini tidak disalahgunakan."

Menurut Dave, sinergi antara aparat pertahanan dan keamanan menjadi kunci dalam menciptakan situasi yang stabil. "TNI tidak hanya bertugas melindungi keutuhan wilayah, tetapi juga bekerja sama dengan Polri untuk meminimalkan konflik antara massa dan pihak penegak hukum," imbuhnya. "Ini penting agar tidak terjadi perpecahan dalam masyarakat."

Kementerian Pertahanan: Perintah untuk Pengerahan Komcad

Dalam rangka mendukung penegakan hukum di tengah aksi demo, Kementerian Pertahanan telah menerbitkan Surat Nomor B/752/VI/2026/BACADNAS tertanggal 11 Juni 2026. Surat ini memerintahkan sekitar 500 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam Komponen Cadangan untuk mengikuti Apel Siaga Komcad di Kementerian Pertahanan pada 12 Juni 2026.

Apel siaga tersebut dianggap sebagai langkah pemerintah untuk memastikan siapnya Komcad dalam menangani situasi kritis. "Pemerintah menilai bahwa dengan adanya kesiapan yang terencana, institusi pertahanan dapat bergerak cepat saat diperlukan," kata Kapuspen TNI. Namun, keputusan ini menuai pro kontra, terutama dari kelompok yang mengkhawatirkan pengaruh Komcad terhadap kebebasan berdemo.

Perspektif DPR terhadap Kebijakan Pertahanan

Komisi I DPR RI menyatakan komitmennya untuk terus memantau penggunaan kekuatan pertahanan. "Kami sebagai mitra pengawas pemerintah berupaya memastikan semua kebijakan pertahanan tetap berpijak pada amanat konstitusi dan kepentingan rakyat," kata Dave Laksono.

Ia menambahkan bahwa peran TNI dan Komcad tidak hanya terbatas pada peperangan atau bencana alam. "Kedua institusi ini juga harus berperan dalam menjaga harmoni sosial, terutama saat masyarakat membutuhkan perlindungan tambahan," papar Dave. "Dengan demikian, penggunaan mereka dalam penegakan hukum di saat genting adalah langkah yang perlu dipertimbangkan."

Menurut Dave, penggunaan Komcad dalam demo mahasiswa di Jakarta bukanlah keputusan yang tidak terukur. "Ini dilakukan setelah evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keamanan saat itu. Jika ada kebutuhan untuk memperkuat pengawalan, maka TNI dan Komcad dapat bertindak sebagai bagian dari solusi," jelasnya.

Analisis tentang Keseimbangan Peran

Dave Laksono juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara tugas pertahanan dan keamanan. "TNI memiliki peran utama dalam melindungi wilayah, sementara Polri bertugas mengawasi penerapan hukum. Kombinasi keduanya adalah cara terbaik untuk memastikan segala aspek kestabilan negara terpenuhi," ujarnya.

Menurutnya, penggunaan Komcad dalam aksi demo bukanlah hal yang baru. "Sebelumnya, institusi ini juga pernah dikorbankan untuk menghadapi berbagai peristiwa sosial di Jakarta," kata Dave. "Namun, sekarang ini semakin sering muncul pertanyaan tentang apakah kekuatan pertahanan