Latest Program: Pengamat Sentil Pemerintah: Perbesar Telinga untuk Dengar Suara Rakyat!
Pengamat Sentil Pemerintah: Perbesar Telinga untuk Dengar Suara Rakyat!
Latest Program - Di tengah dinamika politik yang terus berubah, sejumlah ahli memperingatkan pemerintah agar lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik. Dalam acara Dialog Persatuan Nasional di Jakarta pada 22 Juni 2026, Boni Hargens, seorang pengamat politik, menekankan perlunya responsivitas pemerintah terhadap keluhan masyarakat, khususnya bila ada kebijakan yang dirasa tidak sesuai dengan harapan rakyat.
Langkah Penegakan Hukum Dapat Jadi Contoh Kepemimpinan yang Baik
Boni menyampaikan bahwa sejumlah tindakan konkret pemerintah dalam menegakkan hukum memberikan semangat positif. Contohnya, keputusan untuk mengganti eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs setelah terbukti melakukan korupsi dan memperbesar biaya pengadaan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dianggap sebagai bentuk keseriusan dalam memperbaiki kebijakan yang mungkin merugikan masyarakat.
“Pemerintah juga harus perbesar telinga untuk mendengar dan juga harus merespons dengan cepat,” ujar Boni, dalam Dialog Persatuan Nasional yang digelar oleh Indonesia Milenials Center, di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).
Menurutnya, keberhasilan sebuah program pemerintah tidak cukup hanya dari niat baik, tetapi juga dari pelaksanaannya. Jika implementasi tidak tepat, masyarakat akan mengeluarkan kekecewaan, bahkan memprotes. “Karena sebetulnya kan niat pemerintah itu sangat baik di dalam banyak program, seperti MBG dan sebagainya. Tetapi ada pelaksanaan yang menurut masyarakat itu bermasalah, lalu mereka menyampaikan protes,” tambahnya.
Boni juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan rakyat. Ia mengatakan bahwa masyarakat perlu diberi ruang untuk berbicara, agar setiap kebijakan bisa lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. “Nah, dalam hal seperti ini memang komunikasi itu sangat penting,” pungkasnya.
Persatuan Nasional Jadi Kunci Stabilitas Negara
Dialog persatuan nasional di Jakarta pada 22 Juni 2026 menekankan bahwa masyarakat perlu bersatu dan menghindari polarisasi yang semakin menguat. Boni mengingatkan bahwa kondisi politik yang terpecah-pecah bisa mengganggu stabilitas negara, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang kompleks.
“Saat ini, masyarakat perlu membangun kesatuan dan tidak terpolarisasi atas pro-kontra kebijakan pemerintah,” lanjut Boni, yang juga meminta pemerintah untuk memperkuat pengelolaan program-program nasional agar lebih transparan dan akuntabel. Ia menyoroti bahwa pelaksanaan yang buruk dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, sehingga menyebabkan perpecahan yang lebih luas.
Di sisi lain, Yerikho Menurung, Direktur Indonesia Millenials Center, menyatakan bahwa persatuan nasional adalah fondasi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, tanpa kesatuan yang kuat, perbaikan dalam kebijakan dan pengelolaan pemerintahan akan sulit tercapai.
“Tata kelola pemerintahan yang baik tidak akan bisa tercapai tanpa adanya persatuan yang radikal. Karena sudah termaktub di dalam sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, dan itu kita harus menerapkan secara konsisten,” jelas Yerikho.
Kontribusi pemerintah dalam menegakkan hukum juga menjadi contoh bahwa kebijakan bisa dijalankan dengan efektif bila ada komitmen untuk mengatasi masalah korupsi. Kebijakan MBG, misalnya, dinilai berhasil dalam menekan pemberdayaan pangan dan mengurangi kesenjangan sosial. Namun, Boni menekankan bahwa keberhasilan ini hanya akan maksimal jika ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaannya.
“Kita apresiasi langkah pemerintah melakukan penegakan hukum, menangkap beberapa oknum yang terlibat dalam penyalahgunaan program MBG ini. Dengan begitu, masyarakat merasa bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpijak pada kebutuhan mereka,” ujar Boni.
Dalam arahan Zulhas, yang dianggap sebagai salah satu kebijakan penting, ia menekankan bahwa sekolah-sekolah elit tidak perlu menjadi pusat utama dari program MBG. Kebijakan tersebut lebih baik fokus pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. “Dengan memperhatikan kelompok yang lebih rentan, kita bisa memastikan bahwa program ini benar-benar mencapai tujuannya,” kata Zulhas.
Menurut Boni, polarisasi yang terjadi belakangan ini membuat situasi politik di Indonesia menjadi tidak menentu. “Faksionalisasi, perpecahan di dalam masyarakat sipil, polarisasi politik, itu terjadi secara vulgar belakangan dan itu yang membuat situasi ini tidak menentu. Nah, maka kita butuh persatuan nasional, konsolidasi segala elemen,” imbuhnya.