Latest Program: MBG Watch Curiga Narasi Selamatkan Aset Motor Listrik Hanya Tutupi Proyek Bermasalah

MBG Watch Curiga Narasi Selamatkan Aset Motor Listrik Hanya Tutupi Proyek Bermasalah

Latest Program - Kritik terus menggema setelah pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penggunaan 21.801 unit motor listrik yang dibeli dengan dana sebesar Rp1,03 triliun sebagai bagian dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan ini dianggap tidak sepenuhnya transparan oleh sejumlah pihak, terutama karena ada kekhawatiran bahwa pemanfaatan aset tersebut justru mengalihkan perhatian dari masalah yang lebih mendasar dalam pengelolaan anggaran. Persoalan ini memicu pertanyaan tentang kebutuhan nyata dari program tersebut dan apakah pengadaan motor listrik benar-benar mendukung tujuan utamanya.

Perencanaan Anggaran Dinilai Tidak Memadai

Anggota MBG Watch, Agus Sarwono, mengkritik dasar keputusan pemerintah dalam membeli motor listrik untuk MBG. Menurutnya, perencanaan anggaran yang digunakan tidak memenuhi standar ketepatan dan proporsionalitas. "Pengadaan motor listrik tersebut harus dijelaskan dengan jelas apakah memang diperlukan untuk program ini, atau hanya menjadi alasan untuk menyelamatkan pengeluaran yang sudah terlanjur dilakukan," ujar Agus. Ia menilai adanya kecenderungan pemerintah memakai narasi "penyelamatan aset" sebagai alasan untuk terus melanjutkan penggunaan motor listrik, padahal ada indikasi bahwa proyek ini memiliki masalah yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Kritik terus menggema karena pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penggunaan 21.801 unit motor listrik yang dibeli dengan dana sebesar Rp1,03 triliun sebagai bagian dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan ini dianggap tidak sepenuhnya transparan oleh sejumlah pihak, terutama karena ada kekhawatiran bahwa pemanfaatan aset tersebut justru mengalihkan perhatian dari masalah yang lebih mendasar dalam pengelolaan anggaran.

Pemerintah didesak melakukan audit menyeluruh terhadap proses pengadaan motor listrik. Hal ini dilakukan karena saat ini proyek tersebut sedang diperiksa oleh aparat hukum. Angus menekankan bahwa upaya penyelamatan aset bukanlah solusi akhir, melainkan cara untuk menutupi kelemahan dalam perencanaan awal. "Negara justru sibuk mencari fungsi untuk barang yang sudah dibeli, tanpa terlebih dahulu menjawab apakah pengadaan itu benar-benar berdasarkan kebutuhan nyata program," tambahnya.

Proses Pengambilan Keputusan Anggaran Disoal

Agus menyoroti bahwa masalah utama dalam polemik ini bukan hanya terkait penggunaan motor listrik, melainkan juga proses perencanaan dan pengambilan keputusan anggaran yang melatarbelakangi proyek tersebut. Ia menyoroti keterbukaan terhadap data yang diungkapkan oleh Jupnas Gizi, organisasi yang juga mempertanyakan kontradiksi informasi dalam program MBG. "Apakah belanja publik senilai sekitar Rp1,03 triliun tersebut dibuat melalui perencanaan yang tepat, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan?" tanyanya.

Menurut Agus, pemerintah seharusnya lebih dulu menjawab apakah pengadaan motor listrik senilai sekitar Rp1,03 triliun itu memang didasarkan pada kebutuhan nyata program, bukan sekadar mencari cara agar barang yang sudah terlanjur dibeli dapat digunakan. "Keputusan untuk terus melanjutkan pengadaan atau pemanfaatan 21.801 motor listrik MBG mencerminkan pemikiran yang salah. Negara justru sibuk mencari fungsi untuk barang yang sudah dibeli, tanpa terlebih dahulu menjawab apakah pengadaan itu benar-benar berdasarkan kebutuhan nyata program," kata Agus kepada suara.com, Jumat (12/6/2026).

Agus juga mempertanyakan argumen bahwa motor listrik harus tetap dimanfaatkan karena sudah terlanjur dibeli dan dibiayai negara. Ia menilai pendekatan ini berisiko mengaburkan tujuan utama dari program MBG, yang seharusnya fokus pada peningkatan kesehatan masyarakat. "Jika aset tersebut tidak memiliki kontribusi langsung pada tujuan program, maka pengadaannya justru menimbulkan kerugian yang bisa saja lebih besar," tambahnya.

Kerugian Negara Dilihat dari Berbagai Sudut

Lebih lanjut, Agus menyatakan bahwa kerugian negara tidak hanya muncul ketika aset tidak terpakai, tetapi juga saat pengadaannya dilakukan tanpa dasar yang jelas. "Kerugian negara bisa terjadi dari awal, ketika kebutuhan program diragukan, usulan awal ditolak, dan prosesnya sekarang sedang diperiksa oleh aparat hukum," ujarnya. Ia menekankan bahwa penting untuk menilai apakah pengadaan motor listrik sejak awal memiliki justifikasi yang kuat, bukan hanya fokus pada bagaimana memanfaatkan barang yang sudah dibeli.

Agus Sarwono menyoroti bahwa narasi "penyelamatan aset" sering digunakan sebagai alasan untuk mengabaikan proses pengambilan keputusan yang tidak transparan. Menurutnya, jika pemerintah terus mengutamakan narasi ini daripada melakukan audit menyeluruh, maka masyarakat berhak curiga bahwa proyek tersebut tidak hanya bermasalah dalam pemanfaatan aset, tetapi juga dalam penggunaan dana publik secara keseluruhan. "Jika pemerintah lebih menekankan narasi 'penyelamatan aset' daripada audit menyeluruh, maka publik berhak curiga bahwa yang sedang diselamatkan bukan kepentingan program, tetapi keputusan pengadaan yang sejak awal bermasalah," kata Agus.

Kritik terhadap pengadaan motor listrik MBG juga menyoroti ketidaksesuaian data yang diungkapkan. Jupnas Gizi, yang sebelumnya memamerkan capaian program, kini mempertanyakan keberadaan kontradiksi dalam data tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam pengelolaan informasi yang bisa memengaruhi kredibilitas program. "Jika data program tidak konsisten, maka keputusan anggaran yang diambil mungkin juga tidak berdasar," ujar Agus.

Agus menilai bahwa penggunaan motor listrik sebagai bagian dari MBG memicu pertanyaan tentang efektivitas program tersebut. Dengan dana yang besar, ia mempertanyakan apakah motor listrik benar-benar diperlukan untuk menyelesaikan masalah gizi masyarakat, ataukah menjadi alat untuk menutupi kelemahan proyek lain. "Pemanfaatan aset bisa menjadi langkah sementara, tetapi jika tidak didasarkan pada analisis yang matang, maka ini bisa berujung pada penggunaan anggaran yang tidak optimal," jelasnya.

Dalam konteks ini, Agus menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses pengadaan motor listrik. Ia menilai bahwa