Latest Program: Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar

Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar

Latest Program - Pengamat politik M. Jamiluddin Ritonga mengungkapkan saran kepada pemerintah agar sementara waktu mengistirahatkan Muhammad Qodari. Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk mencegah konflik antara pihak pemerintah dan mahasiswa memburuk, terutama karena respons Qodari dinilai tidak memungkinkan terbukanya ruang diskusi yang luas.

Respon Qodari Dinilai Menutup Ruang Dialog

Dalam pernyataannya, Jamiluddin menyoroti bahwa ucapan Qodari yang menolak penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi memicu ketegangan lebih dalam. Ia mengatakan, pernyataan itu memperkuat kesan bahwa pemerintah enggan membuka peluang negosiasi dengan mahasiswa, sehingga aksi protes bisa meluas.

“Demonstrasi akan terus membesar bila pemerintah meresponsnya terlalu hitam putih,” ujar Jamiluddin kepada Suara.com, Jumat (19/6/2026).

Qodari sendiri mempertahankan pandangan bahwa MBG tidak boleh dihentikan. Ia menekankan bahwa program ini adalah janji Presiden Prabowo Subianto selama masa kampanye, serta telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Meski demikian, Jamiluddin menilai penolakan tersebut terkesan kurang mengakomodir kepentingan mahasiswa.

Kesempatan untuk Membuka Komunikasi yang Lebih Efektif

Menurut Jamiluddin, posisi Qodari sebagai pejabat yang bertugas menghubungkan pemerintah dengan publik membuatnya wajib menawarkan penjelasan yang lebih fleksibel. Ia menambahkan, pernyataan Qodari terkesan membatasi ruang untuk perdebatan, sehingga mahasiswa merasa aspirasinya tidak terdengar.

“Kalau sudah berpikir menang kalah, itu sama saja sudah menutup ruang lobi dan negosiasi,” ujarnya.

Kelompok mahasiswa, seperti BEM DIY, juga menyampaikan keluhan bahwa komunikasi dengan pemerintah terasa tidak responsif. Mereka menganggap bahwa respons Qodari mengindikasikan pemerintah tidak bersedia berdiskusi lebih jauh mengenai tuntutan mereka. Kondisi ini berpotensi menyebabkan kegaduhan yang semakin mengguncang.

Pembentukan Tim Khusus untuk Merespons Aspirasi Masyarakat

Jamiluddin memberikan rekomendasi agar pemerintah membentuk tim khusus yang bertugas merespons berbagai aspirasi masyarakat. Tim ini, menurutnya, harus menggabungkan berbagai bidang seperti komunikasi, politik, psikologi, sosiologi, dan budaya. Dengan demikian, pemerintah bisa memetakan tuntutan yang berkembang serta merumuskan jawaban yang lebih strategis.

Dalam konteks ini, tim khusus dianjurkan tidak hanya berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan publik, tetapi juga berkomitmen untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Ia menekankan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah harus selaras dengan aspirasi yang terungkap, termasuk tuntutan mahasiswa.

Potensi Konflik yang Meningkat

Jamiluddin memperingatkan bahwa sikap tegas Qodari dalam menolak usulan penghentian MBG bisa memicu kelompok-kelompok masyarakat lain untuk menambahkan dukungan pada aksi demonstrasi. "Respon Qodari itu akan semakin membuat mahasiswa bertahan pada tuntutannya. Bahkan bisa saja mahasiswa akan semakin mengintensifkan tuntutannya dengan jumlah peserta yang terus membesar," kata Jamiluddin.

Dengan mengistirahatkan Qodari, pemerintah diharapkan bisa menghindari kesan bahwa mereka tidak mau mendengar keluhan publik. Jamiluddin menambahkan, hal ini penting untuk menjaga hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat, terutama di tengah isu-isu yang sedang hangat dibicarakan.

Peran Tim Khusus dalam Mengurangi Tensi

Tim khusus yang dibentuk, menurut Jamiluddin, akan memberikan wawasan lebih lengkap tentang kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan menyisipkan ahli dari berbagai disiplin, pemerintah bisa memahami dinamika yang terjadi, termasuk cara masyarakat merespons kebijakan tertentu.

Lebih dari itu, tim ini juga diharapkan bisa menjadi pihak yang aktif menjembatani antara pihak pemerintah dan kelompok masyarakat. Hal ini berarti tim tersebut tidak hanya bertugas menyampaikan pesan, tetapi juga mampu berdiskusi secara empatik dan terbuka. "Semua respons dan dialog yang dilakukan tim seharusnya diikuti oleh kebijakan yang selaras dengan tuntutan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa," ujarnya.

Jamiluddin menekankan bahwa pendekatan yang lebih komunikatif dan penuh empati bisa menjadi kunci untuk meredakan ketegangan. Ia menilai jika pemerintah terus berbicara dengan sikap kaku, maka aksi demonstrasi akan semakin menguat dan bisa mengganggu stabilitas sosial.

Analisis atas Kebutuhan Komunikasi yang Lebih Dinamis

Dalam konteks kebijakan pemerintah, Jamiluddin menganggap bahwa tim khusus ini harus menjadi mitra yang lebih responsif. Hal ini mencakup kemampuan untuk menangkap perubahan masyarakat, menganalisis konflik, serta membangun kepercayaan yang lebih kuat. "Kebutuhan masyarakat untuk dipandang sebagai bagian dari proses kebijakan harus diperhatikan, karena ini bisa menjadi dasar untuk kesepakatan bersama," tambahnya.

Dengan membangun hubungan yang lebih baik, pemerintah bisa menghindari kegaduhan yang terus meningkat. Jamiluddin menilai bahwa upaya untuk memahami dan memperhatikan aspirasi masyarakat adalah langkah awal yang penting sebelum menentukan kebijakan. Tim khusus akan menjadi alat untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan kebutuhan.

Hal ini terutama penting karena aksi mahasiswa tidak hanya menggambarkan kekecewaan terhadap kebijakan tertentu, tetapi juga menjadi sarana untuk menyuarakan isu-isu yang lebih luas. Maka, respons yang tepat dari pemerintah akan mampu membangun konsensus dan mengurangi konflik.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pengamat ini menegaskan bahwa istirahatkan Qodari sementara waktu adalah langkah sementara yang dibutuhkan. Dengan demikian, pemerintah bisa menilai dampak dari respons yang telah diberikan, sekaligus menghindari penegakan kebijakan yang terkesan tidak fleksibel. Selain itu, Jamiluddin juga berharap pemerintah bisa melakukan evaluasi terhadap struktur komunikasi yang ada, agar tidak terjadi kesenjangan informasi.

Menurutnya, ke