Latest Program: BEM Bersatu Tuding Ada Intervensi Politik di Balik Aksi Tolak MBG, Guntur Romli: Cocokologi
BEM Bersatu Tuding Ada Intervensi Politik di Balik Aksi Tolak MBG, Guntur Romli: Cocokologi
Peluncuran Tuduhan dan Respons Politisi PDIP
Latest Program - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, membantah tudingan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu yang menyebut adanya intervensi aktor politik senior dalam aksi penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tuduhan tersebut, menurut Guntur, justru menyerang kebebasan gerakan mahasiswa yang seharusnya independen.
BEM Bersatu mengklaim bahwa keterlibatan tokoh-tokoh politik senior menjadi dasar untuk menyalahkan program pemerintah. Kritik mereka terhadap MBG, kata sumber, berawal dari kecurigaan bahwa pimpinan aksi menggunakan fasilitas mewah milik keluarga mantan pejabat militer. Seorang warga mengungkapkan, mobil SUV Fortuner yang digunakan oleh Tiyo Ardianto, seorang aktivis di balik aksi penolakan, diduga milik Siti Nuraeni, adik dari Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso. Sosok Setyo sendiri diketahui terkait dengan besan dari Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa, tokoh yang aktif dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo pada pemilu presiden 2024.
Perspektif Guntur Romli: Logika yang Dipaksakan
Guntur Romli menganggap tuduhan BEM Bersatu mengandung kesan dipaksakan. Ia menilai bahwa hubungan kekeluargaan tidak secara otomatis mencerminkan keterlibatan politik yang sama. Menurutnya, aksi penolakan MBG semata-mata berdasarkan kritik terhadap implementasi program tersebut, bukan karena pengaruh dari pihak tertentu.
"Jangan merendahkan gerakan independen mahasiswa dengan memberikan tuduhan ditunggangi oleh partai dengan bukti yang sumir dan tidak masuk akal," tegas Guntur saat diwawancarai Suara.com, Selasa (16/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa mobil Fortuner yang digunakan Tiyo adalah pinjaman, bukan milik pihak yang dianggap bertanggung jawab. "Mobil itu dikuasai oleh seseorang, yang merupakan adik dari seseorang yang besannya dari tokoh yang dulunya terlibat dalam pemenangan Pilpres 2024," lanjut Guntur. Dengan demikian, ia menilai bahwa rangkaian logika yang dibangun BEM Bersatu berusaha memperkuat kesan bahwa aksi penolakan MBG terjadi karena tekanan politik.
Perspektif Mahasiswa: Fakta Hukum sebagai Bukti
BEM Bersatu mencurigai bahwa keterlibatan mantan petinggi militer dalam aksi penolakan MBG menunjukkan adanya pengaruh dari kalangan politik. Namun, Guntur Romli menilai argumen ini tidak cukup kuat. Ia menegaskan bahwa kritik terhadap program MBG adalah bentuk aspirasi masyarakat yang ingin menilai kinerja pemerintah.
"Kritik terhadap MBG itu datang dari hampir semua lapisan masyarakat. Yang sekarang terbukti dengan ditangkapnya tiga eks pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) atas tuduhan korupsi," ujarnya. Fakta penangkapan para eks pimpinan BGN, menurut Guntur, menjadi bukti bahwa masalah dalam program MBG bukan sekadar kritik mahasiswa, tetapi juga bukti dari kelemahan sistem dalam pengelolaannya.
Konteks Politik: MBG dan Aksi Mahasiswa
Program MBG, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui distribusi bahan makanan, memicu reaksi dari berbagai kelompok. Selain kritik dari mahasiswa, ada juga penolakan dari sebagian masyarakat yang merasa tidak mendapat manfaat secara langsung. Guntur Romli menilai bahwa aksi yang dilakukan BEM Bersatu adalah bagian dari upaya menyampaikan aspirasi publik, bukan intervensi politik yang memaksa.
Menurutnya, seseorang yang terlibat dalam aksi penolakan MBG tidak harus secara langsung menjadi representasi dari partai tertentu. "Adik-kakak belum tentu memiliki pilihan politik yang sama. Besanan juga belum tentu mengambil keputusan secara seragam," tambah Guntur. Dengan demikian, ia menilai bahwa tudingan BEM Bersatu terkesan memperkuat kesan bahwa kritik terhadap MBG disebabkan oleh alasan politik yang tidak jelas.
Motif di Balik Tuduhan: Pertanyaan Guntur Romli
Di akhir pernyataannya, Guntur Romli mempertanyakan motif BEM Bersatu mengeluarkan tuduhan tersebut. Ia menilai bahwa BEM Bersatu berusaha menyerang gerakan mahasiswa lain yang kritis terhadap program pemerintah. "Apa BEM Bersatu itu mau bela koruptor MBG?" tanyanya dengan nada sinis.
Guntur menegaskan bahwa program MBG tidak selalu bebas dari masalah. Dengan adanya penangkapan eks pimpinan BGN, ia menilai bahwa aksi penolakan MBG adalah bentuk pengawasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, bukan konspirasi dari pihak tertentu. "Ini bukan sekadar kritik, tapi juga tindakan untuk menegakkan transparansi dalam sistem distribusi makanan," tambahnya.
Analisis dan Dampak Tuduhan
Tuduhan intervensi politik yang dikeluarkan BEM Bersatu berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap gerakan mahasiswa. Guntur Romli menilai bahwa jika tuduhan tersebut dibiarkan berkembang, maka kritik terhadap program pemerintah akan dianggap sebagai perbuatan yang tidak independen. Dengan demikian, ia meminta agar semua pihak tidak menyerang kebebasan gerakan mahasiswa dengan alasan yang tidak didasarkan.
Di sisi lain, BEM Bersatu menyatakan bahwa tuduhan tersebut dikeluarkan sebagai upaya untuk memperkuat kredibilitas aksi mereka. Mereka menegaskan bahwa hubungan kekeluargaan dengan mantan pejabat militer menjadi bukti bahwa ada pihak yang terlibat dalam mengarahkan aksi tersebut. Namun, Guntur Romli memandang bahwa keterlibatan kekeluargaan tidak selalu mengartikan kesamaan visi politik.
Politik memang sering kali menghadirkan jaringan kekuasaan yang saling terhubung. Namun, Guntur menekankan bahwa kritik terhadap MBG adalah alat untuk menegakkan akuntabilitas. "Selama ini, gerakan mahasiswa dinilai sebagai bagian dari proses demokrasi. Jika kita menuduh mereka sebagai bagian dari kekuasaan, maka kita berada di sisi yang berbeda," pungkasnya.
Kesimpulan dan Perbedaan Perspektif
Perbedaan pandangan antara BEM Bersatu dan Guntur Romli mencerminkan dinamika politik dalam memperjuangkan kepentingan publik. Sementara BEM Bersatu menekankan peran pihak politik dalam mengarahkan aksi penolakan MBG, Guntur Romli berpendapat bahwa kritik dari mahasiswa adalah bentuk perjuangan masyarakat yang independen.
Menurut Guntur, penggunaan fasilitas mewah oleh pimpinan aksi hanyalah salah satu indikator, bukan bukti utama. Ia meminta agar tindakan pengawasan terhadap program pemerintah tidak disalahartikan sebagai intervensi politik. Dengan demikian, kritik terhadap MBG harus dilihat sebagai bagian dari proses demokrasi, bukan sekadar konspirasi.
Kebijakan yang muncul dari pemerintah sering kali diawali oleh keputusan politik, tetapi keberhasilannya bergantung pada keterlibatan masyarakat. Guntur Romli berharap bahwa aksi penolakan MBG akan memicu diskusi yang lebih dalam, bukan hanya menyebarkan kesan bahwa gerakan mahasiswa terpengaruh oleh kekuasaan.