Key Strategy: Negara Boncos Rp1 Triliun per Bulan, DPR Desak MBG Disetop Sementara

Negara Boncos Rp1 Triliun per Bulan, DPR Desak MBG Disetop Sementara

Charles Honoris Respons Dugaan Penggunaan Anggaran yang Diduga Mencapai Rp1 Triliun

Key Strategy - Charles Honoris, anggota Komisi IX DPR RI, memberikan tanggapan terhadap indikasi penggunaan anggaran yang diduga mencapai Rp1 triliun per bulan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai temuan ini merupakan peringatan penting yang harus diambil serius oleh pemerintah. "Pernyataan Pak Zulhas harus menjadi alarm serius bagi semua pihak. Kalau memang ada potensi pemborosan sampai Rp1 triliun per bulan, tentu ini tidak bisa dianggap sepele. Apalagi saat ini kondisi fiskal negara sedang menghadapi banyak tekanan," ujar Charles kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).

Komisi IX DPR RI, yang dipimpin oleh Charles, memandang perlu dilakukan tindakan pencegahan terhadap program MBG. Ia mengusulkan agar pemerintah memanfaatkan libur sekolah sebagai kesempatan untuk menghentikan sementara program tersebut. "Masa jeda ini sangat krusial untuk evaluasi menyeluruh tata kelola program agar lebih objektif dan transparan," jelasnya.

DPR Minta Audit Total Terhadap Dapur SPPG

Pada masa penghentian sementara, Charles menekankan perlunya audit total terhadap seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). "Audit harus mencakup segala aspek, mulai dari keamanan pangan, kualitas makanan, efisiensi anggaran, hingga transparansi proses pengadaan," tambahnya. Ia mengingatkan bahwa dapur-dapur yang tidak memenuhi standar atau mengulangi kejadian keracunan makanan harus ditutup permanen. "Keselamatan dan kualitas layanan harus menjadi prioritas utama," tegas Charles.

Charles juga menyampaikan perhatian khusus terhadap data keracunan makanan yang menunjukkan lebih dari 40 ribu anak menjadi korban selama program MBG berlangsung. "Kasus ini menunjukkan bahwa keamanan pangan menjadi isu utama yang tidak boleh diabaikan," katanya. Menurutnya, angka serapan anggaran atau jumlah penerima manfaat bukanlah ukuran keberhasilan yang cukup. "Program ini harus benar-benar meningkatkan status gizi anak secara nyata, aman dikonsumsi, dan dikelola secara efisien serta akuntabel," lanjut Charles.

MBG Watch Curiga Narasi Selamatkan Aset Motor Listrik Hanya Tutupi Proyek Bermasalah

Charles memperingatkan agar pemerintah tidak terjebak dalam upaya mengejar target kuantitas yang tidak selaras dengan kualitas dan manfaat nyata dari MBG. "Jangan sampai karena mengejar target kuantitas, kita mengabaikan keamanan pangan. Program yang baik adalah program yang benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar menghasilkan angka statistik besar," pungkasnya. Ia juga mengkritik narasi yang menyebut MBG sebagai solusi mengatasi masalah kesehatan anak, namun sebenarnya hanya menutupi proyek yang bermasalah.

Dalam menjelaskan konsep keberhasilan program, Charles menekankan bahwa indikator utama adalah perbaikan nyata pada gizi anak, bukan sekadar angka rekapitulasi. "Kita perlu memastikan setiap makanan yang diberikan benar-benar layak dikonsumsi dan tidak menyebabkan masalah kesehatan," jelasnya. Menurutnya, penghentian sementara MBG bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki sistem distribusi makanan yang dinilai tidak optimal.

Kasus Keracunan Makanan Jadi Bukti Kekhawatiran DPR

Kasus keracunan makanan yang terjadi selama MBG dianggap sebagai bukti kuat bahwa program tersebut belum mencapai tujuan utamanya. Charles menyatakan, "Kasus keracunan makanan selama lebih dari 40 ribu kali menunjukkan bahwa program ini justru mengakibatkan risiko bagi anak-anak." Ia meminta pemerintah segera memperbaiki kebijakan dan tata kelola MBG agar bisa menjaga keamanan makanan secara lebih ketat.

Charles Honoris menyoroti bahwa dampak negatif dari MBG perlu diperhitungkan secara berimbang. "Dengan anggaran yang besar, kita harus memastikan bahwa hasilnya benar-benar memberi manfaat. Jika tidak, ini bisa dianggap sebagai pemborosan yang merugikan keuangan negara," tegasnya. Ia juga mengkritik tata kelola keuangan yang dianggap masih berisiko. "Pemerintah harus lebih teliti dalam memantau penggunaan dana, terutama di bidang pangan yang sangat sensitif," jelas Charles.

DPR Dorong Perubahan Paradigma Evaluasi Program Unggulan

Charles mengusulkan perubahan cara mengukur keberhasilan MBG. "Kita tidak boleh hanya menilai berdasarkan jumlah penerima manfaat atau anggaran yang telah dibelanjakan. Yang terpenting adalah apakah program ini benar-benar memberi dampak positif pada kesehatan anak," ujarnya. Ia menilai bahwa saat ini, kualitas layanan dan efektivitas penggunaan anggaran lebih penting dibandingkan target kuantitas.

Komisi IX DPR RI juga meminta pemerintah mengevaluasi seluruh proses pengadaan makanan. "Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi tolok ukur utama, terutama dalam pengadaan makanan untuk anak-anak," tambah Charles. Ia menilai bahwa saat ini, banyak dapur SPPG belum memenuhi standar keamanan pangan. "Kita perlu memastikan setiap makanan yang diberikan aman, baik secara fisik maupun nutrisi," jelasnya.

Charles Honoris menegaskan bahwa setiap kebijakan yang berdampak besar pada keuangan negara harus memiliki pertimbangan matang. "MBG adalah program yang penting, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi beban bagi APBN," katanya. Ia berharap audit yang dilakukan akan mengungkap celah-celah dalam penggunaan dana dan memastikan setiap penyertaan dana benar-benar efektif.

Upaya Perbaikan Program dan Pemantauan Lebih Ketat

Dalam rangka menjaga kualitas program, Charles mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap seluruh aspek MBG. "Pemerintah perlu memperbaiki sistem distribusi makanan, memastikan setiap dapur SPPG memiliki standar yang sama," ujarnya. Ia menekankan bahwa program ini harus menjadi jaminan bagi kesehatan anak, bukan menjadi sumber pemborosan anggaran. "Kita perlu mengubah cara kerja agar MBG benar-benar mampu memenuhi harapan masyarakat," jelas Charles.

Kepada media, Charles juga menyampaikan bahwa penghentian sementara MBG bukanlah tindakan keras, tetapi langkah logis untuk mengevaluasi keberlanjutan program. "Sementara ini, kita bisa menyelidiki penyebab keracunan makanan dan memperbaiki sistem sebelum program dilanjutkan," tambahnya. Ia menilai bahwa dengan memperbaiki tata kelola, MBG bisa menjadi program yang lebih bermanfaat untuk masyarakat.

Dengan adanya indikasi pemborosan anggaran yang mencapai Rp1 triliun per bulan, Komisi IX DPR RI mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru dalam mengejar target. "Kita perlu memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan secara tepat sasaran," jelas Charles. Ia berharap kebijakan ini bisa menjadi contoh bagus dalam penggunaan dana publik yang lebih efisien dan akuntabel.