Key Strategy: Mana yang Turun Duluan? Banner Demo Mahasiswa di DPR Sindir Kenaikan BBM hingga Jabatan Prabowo

Mana yang Turun Duluan? Mahasiswa Sindir DPR dan Kenaikan BBM dalam Karangan Bunga di DPR

Key Strategy - Senin, 15 Juni 2026, Badan Eksekutif Kerakyatan Daerah Jakarta menghiasi Gedung DPR RI dengan dua karangan bunga sebagai bentuk protes. Pemasangan bunga ini dilakukan di area depan gedung Senayan, Jakarta, di akhir hari. Karangan bunga tersebut menjadi simbol ketidakpuasan mahasiswa terhadap kinerja DPR RI yang dinilai tidak mewakili kepentingan rakyat.

Kritik Terhadap Kebijakan Pemerintah dan Jabatan DPR

Demo yang dihadiri oleh massa dari berbagai universitas ini berfokus pada kebijakan pemerintah pusat, terutama terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan peran anggota DPR. Mahasiswa menyatakan bahwa lembaga legislatif ini selama ini tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat. Mereka menilai DPR lebih mengutamakan kepentingan pemerintah daripada kebutuhan rakyat.

Karangan bunga pertama bertuliskan "Selamat atas Kegagalan Rezim Prabowo Gibran" dan yang kedua menyampaikan "Selamat atas Gagalnya Kinerja DPR RI". Selain itu, di gerbang kiri gedung DPR terpajang banner putih berupa pertanyaan pilihan ganda dengan opsi: A. BBM, B. Dolar, C. Prabowo, D. Nabi Isa. Tulisan "Prabowo" pada banner diwarnai dengan pilox merah dan dihiasi coretan garis lurus sebagai tanda cemooh.

Aksi Demonstrasi yang Memanas

Aksi demonstrasi dimulai sekitar pukul 15.40 WIB ketika massa Universitas Paramadina tiba di area depan DPR. Mereka membawa mobil komando untuk mendukung aksi unjuk kekuatan. Menurut pantauan Suara.com pada pukul 16.40 WIB, jumlah peserta aksi bertambah signifikan. Universitas Trilogi dan Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI (Institut STIAM) juga turut serta dalam peristiwa ini.

Demo ini menyoroti kegagalan DPR dalam mewujudkan kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Massa menyatakan bahwa lembaga tersebut selama ini diam saat pemerintah menerbitkan kebijakan strategis. Hal ini menimbulkan rasa tidak puas di kalangan mahasiswa, yang menilai DPR tidak transparan dalam mengambil keputusan.

Kritik Tajam terhadap DPR

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Trilogi, Farizal, mengungkapkan bahwa DPR tidak menunjukkan sikap tegas dalam menanggapi kenaikan harga BBM. "Kita sama-sama tahu kenaikan Pertamax adalah keharusan, tetapi ketika harga naik secara mendadak, seperti jam 12 malam, masyarakat langsung panik. Pertalite jadi langka karena semua beralih ke subsidi," jelasnya dalam wawancara.

"Kenaikan BBM yang tiba-tiba membuat masyarakat mengalami ketidaknyamanan, terutama dalam kebutuhan sehari-hari. DPR seharusnya bisa menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat, tapi kenyataannya mereka terlihat tidak mampu merespons dengan baik," tambah Farizal.

Sementara itu, Sekretaris Jendral Senat Mahasiswa Universitas Paramadina, Adjie, mengkritik kinerja DPR. Menurutnya, lembaga ini kerap menjadi alat pemerintah pusat untuk memperkuat kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat. "Jika DPR tidak menjalankan tugasnya, gelombang masyarakat akan semakin besar. Kami tidak akan ragu untuk memperkuat suara kami," tegas Adjie.

Farizal juga menyoroti kinerja DPR yang dianggap tidak adil. "DPR selalu mengakomodir kepentingan pemerintah, tetapi mereka tidak memperhatikan aspirasi rakyat. Undang-undang yang dihasilkan terkesan hanya melegalisasi keputusan pemerintah," katanya. Kritik ini menunjukkan ketidakpuasan mahasiswa terhadap kebijakan yang dianggap tidak inklusif.

Peran Prabowo-Gibran dalam Konteks Kritik

Kenaikan BBM dianggap sebagai salah satu penyebab utama ketidakpuasan massa. Mahasiswa menyindir bahwa Rezim Prabowo-Gibran kurang responsif dalam menghadapi isu ekonomi. "Kenaikan harga bahan bakar yang cepat memicu ketidakstabilan ekonomi. DPR seharusnya bisa mempercepat penyesuaian kebijakan agar dampaknya tidak terlalu berat," ujar seorang peserta aksi.

DPR RI juga disalahkan karena terkesan lebih memihak kepentingan tertentu. "DPR selama ini hanya menuruti keinginan pemerintah, padahal rakyat juga memiliki hak untuk mengatur kebijakan yang mengenai kehidupan sehari-hari," kata Rizky, Ketua BEM Institut STIAM. Ia menilai DPR tidak melibatkan masyarakat secara aktif dalam penyusunan kebijakan strategis.

"Kami merasa diabaikan. Dengan kenaikan BBM, rakyat mengalami beban yang berat, tetapi DPR tetap diam. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak memperhatikan aspirasi masyarakat," lanjut Rizky.

Massa aksi menekankan bahwa kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada pengguna bahan bakar, tetapi juga mengganggu kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Mereka menilai bahwa kebijakan pemerintah harus didiskusikan secara transparan dengan DPR sebagai representasi masyarakat.

Permintaan Keterlibatan DPR

Demo ini menjadi ajang bagi mahasiswa untuk menyampaikan keinginan agar DPR lebih aktif dalam mengambil keputusan. "DPR harus menjadi mitra yang tangguh, bukan hanya alat untuk mewujudkan agenda pemerintah," pungkas Adjie. Ia berharap ada perubahan dalam struktur kebijakan yang dianggap tidak lagi mewakili kepentingan rakyat.

Karangan bunga dan banner ini menjadi simbol kesatuan mahasiswa dalam menuntut tindakan tegas dari DPR. Mereka menilai bahwa lembaga ini harus menjadi wadah untuk mendorong kebijakan yang lebih adil. "Kami ingin DPR lebih proaktif dalam menjawab masalah yang ada," tambah Farizal.

Aksi ini menunjukkan semangat mahasiswa dalam menuntut perubahan. Meski terkesan bersifat sindiran, langkah ini diharapkan mampu mengingatkan DPR untuk lebih bertanggung jawab terhadap kebutuhan rakyat. Mahasiswa menilai bahwa kenaikan BBM dan kebijakan lainnya harus didiskusikan secara terbuka agar tidak menimbulkan kegundahan di tengah masyarakat.

Dengan kritik tajam dan pendekatan yang kreatif, mahasiswa mencoba menyampaikan pesan mereka melalui visual yang menarik. Pemasangan banner dan karangan bunga ini tidak hanya menyoroti isu BBM, tetapi juga memperlihatkan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak. Mereka menuntut adanya komunikasi yang lebih baik antara DPR dan rakyat.

Reporter: Cornelius Juan Prawira