Key Strategy: BEM UI Sindir BBM ‘Elite’ yang Turun: Rakyat dan Ojol Butuhnya Pertamax Murah!
BEM UI Sindir BBM 'Elite' yang Turun: Rakyat dan Ojol Butuhnya Pertamax Murah!
Key Strategy - PT Pertamina mengubah harga beberapa jenis bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di Jakarta, 1 Juli 2026, sebagai respons terhadap perubahan harga minyak global. Meski kebijakan ini dianggap sebagai langkah kecil untuk mengatasi tekanan inflasi, kalangan mahasiswa menyindir bahwa perubahan harga tersebut tidak merata. Mereka menilai kebijakan ini lebih menguntungkan segmen tertentu daripada masyarakat luas, terutama para pengemudi ojek online (ojol) yang mengandalkan Pertamax sebagai bahan bakar utama.
Mahasiswa Tegaskan Penurunan Harga Pertamax Masih Jauh
Aliansi mahasiswa mengkritik keputusan Pertamina yang hanya menurunkan harga BBM nonsubsidi tertentu, menyiratkan bahwa pengurangan ini belum cukup meringankan beban masyarakat luas. Mereka menegaskan bahwa Pertamax, yang digunakan oleh sebagian besar penduduk Jakarta, tetap memiliki harga yang terasa berat bagi konsumen rakyat biasa.
"Kalau Pertamax Turbo sama Dex kan bisa dilihat ya itu mayoritas masyarakat yang memesan BBM itu dari kalangan mana," ujar Yatalathof Ma'shum Imawan, Ketua BEM UI.
Usai aksi memperingati Hari Bhayangkara di depan Gedung ASEAN, Yatalathof menegaskan bahwa tuntutan mahasiswa sejak awal berfokus pada penurunan harga Pertamax. "Kami masih memandang bahwa BBM yang urgent untuk diturunkan harganya kembali normal itu Pertamax. Karena Pertamax itu bahkan ojol pun juga pakai," tambahnya.
Menurut Yatalathof, penurunan harga Pertamax Turbo dan Dexlite tidak memberi dampak signifikan bagi kebanyakan warga. Ia menilai bahwa kebijakan ini hanya berdampak pada kelompok kecil, sementara Pertamax yang menjadi pilihan utama sebagian besar masyarakat harus lebih mendapat perhatian. "Berpengaruh pasti berpengaruh, tapi masalahnya kan seberapa tingkat pengaruhnya gitu ya. Karena kita melihat tadi yang memakai Pertamina Turbo dan juga Dex kan itu sangat sedikit dibanding yang Pertamax," jelas Yatalathof.
Penyesuaian Harga BBM Nonsubsidi di Jabodetabek
Sebelumnya, Pertamina resmi menyesuaikan harga BBM nonsubsidi mulai Rabu (1/7/2026). Di wilayah Jabodetabek, harga Pertamax Turbo turun dari Rp20.750 menjadi Rp19.300 per liter. Dexlite juga mengalami penyesuaian harga menjadi Rp19.700 per liter, sementara Pertamina Dex kini dijual dengan harga Rp21.150 per liter.
Penyesuaian tersebut merupakan hasil evaluasi berkala yang mengacu pada formula pemerintah serta perkembangan harga minyak dunia. Namun, meski beberapa jenis BBM nonsubsidi mengalami penurunan, harga Pertamax tetap berada di angka Rp16.250 per liter. Pertamax Green 95 juga tidak mengalami perubahan, dijual Rp17.000 per liter. Sementara itu, Pertalite dan BioSolar yang bersubsidi tetap dipasarkan dengan harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter, masing-masing.
Yatalathof menilai bahwa kebijakan ini dianggap tidak merata, karena Pertamax menjadi bahan bakar utama masyarakat awam, sementara jenis BBM lainnya hanya diminati segmen tertentu. "Kebijakan ini justru memperkuat kesan bahwa BBM 'elite' lebih diutamakan, sementara kebutuhan rakyat biasa terabaikan," katanya.
Pertamina Turunkan Harga BBM Nonsubsidi, Tapi Rakyat Masih Terjepit
Menurut mahasiswa, penurunan harga BBM nonsubsidi kelas atas seperti Pertamax Turbo dan Dexlite memang memberi manfaat, tetapi manfaatnya sangat terbatas. Jumlah pengguna jenis BBM ini relatif kecil dibandingkan Pertamax yang digunakan oleh lebih dari 90% masyarakat Jakarta. "Meski ada penyesuaian, rakyat dan ojol masih butuh Pertamax dengan harga lebih murah," tegas Yatalathof.
Kritik terhadap kebijakan Pertamina ini semakin menguat karena beberapa faktor. Pertama, Pertamax menjadi bahan bakar utama untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk transportasi umum dan kendaraan pribadi. Kedua, biaya penggunaan BBM ini memiliki dampak langsung pada pengeluaran keluarga rakyat biasa, terutama di tengah tekanan inflasi yang sedang tinggi. Ketiga, pengemudi ojol yang bergantung pada BBM murah untuk menjalankan usaha mereka merasa bahwa penurunan harga Pertamax Turbo dan Dexlite tidak memberi solusi yang memadai.
Aliansi mahasiswa, yang terdiri dari BEM UI, BEM Pancasila, BEM NF, BEM PNJ, serta beberapa BEM lainnya, memastikan akan terus mendorong pemerintah dan Pertamina. "Kami tidak akan berhenti menuntut. Karena tadi kembali lagi, bahkan sekelas ojol pun mereka pakai Pertamax gitu kan. Jadi memang ini dirasakan bahkan ke kalangan paling bawah," tutupnya.
Kebijakan Pertamina ini juga menimbulkan perdebatan mengenai keadilan distribusi harga bahan bakar. Meski ada penurunan, mahasiswa menilai bahwa kebutuhan masyarakat luas belum terpenuhi. Dengan Pertamax yang tetap dijual dengan harga Rp16.250 per liter, mereka merasa bahwa keputusan ini tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari sebagian besar penduduk Jakarta. "Kalau hanya mengubah harga untuk segmen tertentu, maka kebijakan ini tidak akan memberi dampak signifikan bagi masyarakat luas," pungkas Yatalathof.
Waspada! Kebijakan B50 Bisa Picu Krisis Minyak Goreng dan Bencana Lingkungan
Di samping kritik terhadap harga Pertamax, mahasiswa juga mengingatkan soal dampak jangka panjang dari kebijakan bahan bakar B50. Mereka menilai bahwa penurunan harga BBM nonsubsidi bisa memicu krisis minyak goreng dan bencana lingkungan akibat sawit. "Kebijakan B50 ini seharusnya menjadi fokus utama, karena penggunaannya akan mengubah pola konsumsi masyarakat dan menyebabkan kenaikan harga bahan bakar yang lebih signifikan," jelas Yatalathof.
Dengan harga Pertamax yang tetap tidak berubah, mahasiswa menganggap bahwa kebijakan ini tidak efektif dalam meringankan beban kehidupan masyarakat. Mereka meminta Pertamina untuk melihat lebih jauh kebutuhan rakyat dan ojol, serta mengadopsi kebijakan yang lebih berpijak pada realitas ekonomi kebanyakan warga Jakarta. "Rakyat dan ojol membutuhkan Pertamax dengan harga yang lebih terjangkau, bukan hanya kelas atas yang dirasa lebih penting," tegas Yatalathof.
Kritik yang disampaikan oleh BEM UI ini menjadi sorotan karena memperlihatkan perhatian mahasiswa terhadap isu ekonomi dan kebijakan