Key Strategy: AMMSI Dukung BGN Sesuaian Operasional SPPG: Tak Ada Ruang Bagi Dapur Bermasalah
AMMSI Dukung BGN Sesuaikan Operasional SPPG: Tak Ada Ruang Bagi Dapur Bermasalah
Key Strategy - Asosiasi Mitra Makan Bergizi Gratis Seluruh Indonesia (AMMSI) menyambut positif kebijakan yang diterbitkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, terkait penyesuaian operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah tahun 2026. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara serta menjaga keberlanjutan pelaksanaan program tersebut. AMMSI menilai keputusan BGN selaras dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, terutama dalam konteks pembangunan gizi masyarakat yang berkelanjutan.
Dalam pernyataannya, AMMSI menekankan pentingnya harmonisasi antara kebijakan pemerintah dan praktik lapangan. Mereka mengatakan bahwa penyesuaian operasional MBG selama libur sekolah bukan hanya sekadar perubahan jadwal, tetapi juga tindakan afirmatif untuk memastikan program tetap berjalan sesuai rencana. Kebijakan ini dikeluarkan melalui Surat Edaran BGN Nomor 12/2026, yang secara spesifik menyasar pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama jeda libur akademik. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan adanya efisiensi biaya serta penghindaran dari kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan utama MBG.
Langkah Penting untuk Menertibkan Dapur Liar
Pemimpin AMMSI, Rizky Herdianto, Luqman Hakim, dan Aslikh Rina Ulyaddin, menyatakan bahwa Surat Edaran BGN tersebut telah menunjukkan komitmen kuat untuk mengurangi risiko penyimpangan tata kelola. Mereka menilai, kebijakan ini membuka peluang untuk meninjau kembali sistem pelayanan MBG yang selama ini dinilai masih ada kelemahan. Rizky menjelaskan bahwa keberadaan dapur informal yang tidak terdaftar dalam mekanisme resmi menjadi ancaman serius terhadap transparansi dan keberhasilan program.
"Penyesuaian operasional MBG selama libur sekolah adalah langkah penting untuk memperkuat tata kelola program. Dengan adanya pembatasan aktivitas selama periode jeda, kita bisa memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran dan tidak disalahgunakan," ujar Rizky, Sabtu (20/6/2026).
Menurut Rizky, penyimpangan dalam pengelolaan MBG sering kali terjadi akibat adanya praktik 'jual beli titik' yang melibatkan dapur-dapur tidak resmi. Meskipun portal pendaftaran mitra sudah ditutup sejak lama, masih ada pihak yang terus mengoperasikan dapur secara liar, yang dianggap sebagai penyebab surplus kebutuhan dan pemborosan dana negara. Dengan kebijakan BGN, AMMSI ingin memastikan bahwa semua fasilitas yang digunakan dalam program MBG diawasi secara ketat, sehingga tidak ada ruang bagi kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Harapan untuk Transparansi dan Akuntabilitas
AMMSI juga mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi tolok ukur utama dalam setiap tahapan pelaksanaan MBG. Mulai dari pendaftaran mitra hingga distribusi makanan, mereka menegaskan bahwa proses harus jelas dan terdokumentasi. "Jika tidak ada pengawasan yang ketat, anggaran besar untuk MBG bisa terbuang percuma dan tidak memberi dampak nyata bagi masyarakat," tambah Rizky.
Dalam konteks ini, AMMSI menyoroti perlunya evaluasi berkala terhadap keberadaan dapur-dapur yang beroperasi di luar mekanisme resmi. Mereka mengusulkan agar BGN bekerja sama dengan lembaga pengawas internal pemerintah, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk menertibkan seluruh dapur yang terdaftar atau belum. Rizky menekankan bahwa setiap mitra harus memenuhi kriteria yang ditentukan, termasuk kepatuhan terhadap prosedur pengadaan dan distribusi makanan bergizi.
Kebijakan penyesuaian operasional MBG selama libur sekolah juga diharapkan bisa menjaga kualitas layanan kepada anak-anak yang menjadi target utama program. Dengan memperketat pengawasan, dianggap bahwa risiko penyimpangan dalam proses pengelolaan dapur bisa diminimalkan. Rizky menyampaikan bahwa akuntabilitas adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap MBG sebagai program strategis yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat.
Menurut AMMSI, adanya dapur yang beroperasi tanpa mekanisme resmi tidak hanya menyebabkan pemborosan dana, tetapi juga mengurangi efektivitas program. Mereka menyoroti bahwa dana yang dialokasikan untuk MBG seharusnya digunakan untuk mendorong akses makanan bergizi bagi anak-anak yang kurang mampu, bukan untuk menjadikan program sebagai ladang keuntungan bagi pihak tertentu. "Libur sekolah adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi kesesuaian operasional, agar tidak ada lagi praktik ilegal yang merugikan keuangan negara," tegas Rizky.
Langkah penyesuaian ini dianggap sebagai bentuk pengendalian terhadap penggunaan anggaran. AMMSI meminta pemerintah untuk terus mengawasi setiap aspek pelaksanaan MBG, termasuk distribusi makanan dan keberadaan mitra yang terlibat. Mereka juga menekankan bahwa semua keputusan harus didasarkan pada data yang akurat dan pengalaman lapangan, bukan hanya asumsi atau tekanan politik. "Kita harus memastikan bahwa anggaran besar untuk MBG benar-benar memberi manfaat nyata, terutama bagi generasi penerus bangsa yang membutuhkan nutrisi seimbang," kata Rizky.
Sebagai bagian dari komitmen, AMMSI bersedia membantu pemerintah dalam mengawasi keberlangsungan program MBG. Mereka mengajak seluruh pihak, baik mitra maupun masyarakat, untuk memperkuat sistem pengawasan dan pelaporan. Dengan adanya harmonisasi antara kebijakan dan praktik, diharapkan program MBG bisa berjalan secara optimal, efektif, dan menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat. Rizky menegaskan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk MBG adalah milik seluruh rakyat, sehingga setiap penggunaannya harus dipertanggungjawabkan dengan hasil yang terukur dan berkelanjutan.
Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, AMMSI menawarkan kerja sama dengan berbagai lembaga untuk memastikan semua dapur yang terlibat dalam MBG memenuhi standar kualitas dan transparansi. Mereka juga berharap adanya insentif untuk mitra yang patuh pada prosedur serta sanksi tegas bagi pihak yang melanggar aturan. Dengan demikian, program MBG bisa menjadi contoh keberhasilan dalam pengelolaan dana publik yang baik, bukan hanya sekadar proyek yang muncul karena kebutuhan anggaran.
Kebijakan BGN dan Kesehatan Masyarakat
AMMSI memandang bahwa kebijakan BGN bukan hanya sekadar penyesuaian jadwal, tetapi juga bagian dari upaya memperbaiki tata kelola program. Mereka berharap keputusan ini bisa