Key Strategy: 3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan

3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan

Key Strategy - Program pelatihan dasar kemiliteran yang diikuti oleh ribuan calon pengelola koperasi desa di Indonesia menimbulkan kecaman setelah tiga peserta tercatat meninggal dunia dalam kurun waktu beberapa hari terakhir. Kejadian tersebut memicu tanggapan dari berbagai lembaga, termasuk organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International, yang menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap metode pelatihan tersebut.

Detail Program Latihan

Latihan fisik berdurasi 45 hari yang menjadi bagian dari program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) diikuti oleh sekitar 35.000 peserta. Program ini bertujuan mempersiapkan individu sebagai pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Namun, kejadian kematian tiga peserta menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi metode pelatihan yang bersifat militeris dengan kemampuan manajerial yang diperlukan untuk mengelola koperasi desa.

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengungkapkan bahwa pelatihan ini diadakan di fasilitas militer dan melibatkan pengawasan oleh Tim Kesehatan Pusat. Meski pemerintah menyatakan akan mengevaluasi program tersebut, mereka tetap mempertahankan pelaksanaan untuk seluruh peserta. Angka kematian yang tercatat mencapai tiga orang, yaitu Novia Rahmadhani Sihotang, Yonanda Muhammad Taufiq, dan Anisa Muyassaroh, memperparah kekhawatiran mengenai keamanan dan efektivitas pelatihan.

Korban yang Meninggal

Korban pertama, Novia Rahmadhani Sihotang, dilaporkan meninggal dunia pada Selasa, 23 Juni 2026, di Jakarta. Menurut Kepala Biro Informasi Setjen Kemenhan Brigjen Rico Ricardo Sirait, kematian Novia disebabkan oleh penyakit tuberkulosis yang mungkin tidak terdeteksi secara sempurna selama proses skrining kesehatan. Sebelumnya, dua peserta lain yakni Yonanda Muhammad Taufiq meninggal pada 17 Juni 2026 di Baturaja dan Anisa Muyassaroh pada 18 Juni 2026 di Balikpapan. Meski penyebab kematian dua korban pertama belum diungkap secara resmi, situasi ini memicu upaya investigasi lebih lanjut.

Reaksi dari Pihak Terkait

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengkritik klaim pemerintah bahwa semua peserta telah lulus tes kesehatan. Ia menegaskan bahwa keluarga korban dan masyarakat umum berhak mengetahui penyebab pasti kematian. "Karena itu, kami mendorong pembentukan tim independen untuk melakukan penyelidikan," ujarnya dalam keterangan yang diterima oleh suara.com, Kamis (25/6/2026).

“Keluarga korban dan masyarakat berhak mengetahui penyebab pasti kematian para peserta. Karena itu, ia mendorong pembentukan tim independen untuk melakukan penyelidikan,” kata Usman dalam keterangan yang diterima suara.com, Kamis (25/6/2026).

Besides that, Usman juga menekankan perlunya peninjauan terhadap mekanisme program tersebut. Menurutnya, pelatihan militer yang berat dapat mengganggu kesehatan peserta, terutama jika mereka memiliki kondisi medis yang tidak diketahui sebelumnya. Ia menyarankan bahwa pelatihan seharusnya lebih fokus pada penguatan kapasitas manajerial dan bisnis, bukan pada aktivitas fisik yang intensif.

Di sisi lain, Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyampaikan keprihatinan atas meninggalnya tiga peserta. Ia menilai program tersebut tidak sesuai dengan tujuan membangun SDM pengelola koperasi. “Jika peserta dipersiapkan untuk jabatan manajerial, fokus utama sebaiknya diberikan pada pelatihan manajemen koperasi saja, penguatan kapasitas organisasi, dan teknis yang relevan,” ujar Hasanuddin kepada wartawan, Kamis (25/6/2026).

“Kalau memang peserta dipersiapkan untuk jabatan manajerial di Koperasi Desa, maka fokus utama sebaiknya diberikan pada pelatihan manajemen koperasi saja, penguatan kapasitas organisasi, dan pelatihan teknis yang secara relevan,” ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Kamis (25/6/2026).

Hasanuddin juga menyoroti pentingnya proses skrining kesehatan yang ketat. Menurutnya, jika pemeriksaan medis tidak akurat, risiko kematian dapat meningkat ketika peserta menjalani latihan fisik berat. "Keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama. Program yang bertujuan membangun kapasitas SDM tidak boleh mengorbankan aspek kesehatan dan keamanan," tambahnya.

Pandangan serupa disampaikan oleh pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Agustinus Subarsono. Ia mengkritik model pelatihan militer yang berpotensi mengubah tata kelola koperasi desa yang mengedepankan partisipasi anggota dan musyawarah menjadi sistem komando yang berorientasi pada pengendalian hierarkis. "Penggunaan unsur kemiliteran dalam pelatihan ini bisa mengurangi kebebasan anggota koperasi dan memperkuat struktur otoriter," jelas Subarsono.

Menyusul kejadian tersebut, Amnesty International menyerukan agar program Latsarmil segera dihentikan. Mereka menilai pelatihan fisik yang berat tidak sesuai dengan kebutuhan kompetensi pengelola koperasi, yang lebih menekankan kemampuan manajerial dan kapasitas bisnis. Kritik ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan aktivis kemanusiaan, yang menilai metode pelatihan ini perlu direformasi agar tidak membahayakan peserta.

Sebagai respons atas kejadian ini, Kemenhan menjanjikan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Latsarmil. Namun, berbagai pihak tetap bersuara agar pelatihan tersebut dihentikan sementara. Mereka berargumen bahwa intensitas latihan fisik yang tinggi dapat mengancam keselamatan peserta, terutama jika para peserta memiliki kondisi kesehatan yang rentan.

Di tengah pro kontra ini, pemerintah mempertahankan penjelasan bahwa program Latsarmil tetap penting untuk membangun disiplin dan kerja sama antar peserta. Namun, adanya tiga kematian dalam periode yang singkat memaksa para pengambil kebijakan untuk meninjau ulang mekanisme seleksi dan pengawasan medis selama pelatihan berlangsung. Sementara itu, keluarga korban serta masyarakat umum terus menunggu klarifikasi lebih lanjut mengenai penyebab pasti kematian tersebut.