Key Discussion: Wamendagri Dorong Penguatan Kerja Sama Daerah untuk Antisipasi Karhutla saat El Nino 20262027

Wamendagri Ajak Daerah Kolaborasi untuk Cegah Karhutla di Tahun El Nino

Key Discussion - Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diprediksi lebih tinggi selama periode El Nino 2026–2027, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengajak pemerintah daerah (Pemda) untuk memperkuat kerja sama lintas wilayah. Menurut Wiyagus, penanganan karhutla tidak bisa dilakukan secara孤立 karena dampaknya sering kali melampaui batas administratif. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan respons yang lebih efektif dan koordinasi yang terstruktur, terutama dalam situasi darurat seperti kemarau ekstrem.

Peran Daerah dalam Sistem Pengendalian Karhutla

Pada Rapat Koordinasi Khusus Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026, Wiyagus menekankan perlunya sinergi yang lebih solid antar daerah. Ia menegaskan bahwa tidak ada satu wilayah yang bisa bertindak sendirian, karena ancaman karhutla sering kali memengaruhi beberapa kabupaten atau kota sekaligus. "Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita tidak bisa memiliki ego sektoral, kemudian berpikir bahwa ini bukan wilayah saya," ujarnya dalam acara bertajuk "Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026 dan 2027" di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

"Di mana kerja sama dapat dilaksanakan untuk mengatasi kondisi darurat dan mendukung program strategis nasional, meskipun belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebelumnya," tambah Wiyagus.

Kemendagri, lembaga yang dipimpin Wiyagus, telah menyiapkan berbagai mekanisme untuk mendorong kolaborasi antar daerah. Salah satu langkahnya adalah pemanfaatan skema kerja sama daerah, yang diharapkan bisa memperkuat sistem respons terhadap bencana yang melibatkan beberapa wilayah. Langkah ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla, yang menekankan pentingnya integrasi kebijakan dan tindakan dari semua pemangku kepentingan.

Regulasi yang Mendukung Sinergi Daerah

Kemendagri menurunkan beberapa regulasi sebagai dasar untuk meningkatkan kolaborasi. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020. Regulasi ini memberikan ruang bagi Pemda untuk berkoordinasi lebih intensif dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla, terutama saat terjadi kondisi darurat seperti kemarau atau angin kencang.

Wiyagus menyoroti bahwa kerja sama antar daerah bisa menjadi pilar penting dalam menghadapi ancaman El Nino. Fenomena ini diprediksi akan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, sehingga perlu ada persiapan yang lebih matang. "El Nino 2026–2027 berpotensi menyebabkan intensitas panas yang lebih tinggi dan kekeringan yang memperparah kesulitan pengendalian karhutla," jelasnya.

Penguatan Kesiapsiagaan dan Kapasitas Daerah

Untuk memperkuat upaya tersebut, Kemendagri menyarankan integrasi perencanaan dan penganggaran daerah. Langkah ini bertujuan agar semua sektor, seperti BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP, serta aparatur desa dan kelurahan, bisa bekerja secara sinkron. Wiyagus menekankan bahwa peningkatan kapasitas aparatur adalah kunci dalam menghadapi tantangan musim kemarau yang diprediksi lebih panjang.

Ia juga menyoroti peran daerah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat. "Pemda harus meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi berkelanjutan, karena tindakan pencegahan karhutla memerlukan partisipasi aktif dari seluruh lapisan," ujarnya. Selain itu, Wiyagus meminta daerah untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana, termasuk alat pemadam dan sumber daya manusia, agar siap menghadapi keadaan darurat.

"Kerja sama antar daerah bukan hanya semata-mata untuk penanggulangan kebakaran, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menyelamatkan lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem," tambah Wiyagus.

Langkah-langkah yang diusulkan Kemendagri juga mencakup penguatan kelembagaan di tingkat lokal. Dengan mengembangkan desa mandiri bebas kebakaran, Pemda diharapkan bisa menciptakan sistem yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Wiyagus menegaskan bahwa perencanaan jangka panjang harus mengintegrasikan aspek kesiapsiagaan, bukan hanya fokus pada kebutuhan mendesak saat kebakaran terjadi.

Progres Pemulihan Pasca-Bencana di Sumatera

Sementara itu, Tito Karnavian, mantan Kepala Lembaga Siber Nasional dan Direktur Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menyoroti progres yang telah dicapai dalam pemulihan pascabencana di daerah-daerah di Sumatera. Menurut Tito, infrastruktur permanen yang rusak akibat bencana alam telah diperbaiki lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama di wilayah yang rawan kebakaran hutan.

Ia menuturkan bahwa pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dengan lebih baik dalam menangani dampak bencana. "Pemulihan di Sumatera makin progresif, terlihat dari peningkatan aksesibilitas dan pembangunan infrastruktur yang tahan banting," kata Tito. Langkah ini dianggap penting karena daerah-daerah di Sumatera menjadi salah satu lokasi yang paling terdampak oleh karhutla sepanjang masa.

Tito menambahkan bahwa kemajuan ini didukung oleh kebijakan pemerintah yang lebih terarah. "Kebijakan pencegahan dan penanggulangan bencana kini tidak hanya fokus pada pemadaman, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur yang bisa mengurangi risiko kekambuhan," ujarnya. Dengan demikian, peningkatan kesiapsiagaan bukan hanya menjadi prioritas untuk menghadapi karhutla, tetapi juga untuk memastikan stabilitas daerah dalam jangka panjang.

Kesiapan Menghadapi Perubahan Iklim

Dalam konteks El Nino, Wiyagus menyebut bahwa pemerintah daerah harus memperkuat sistem pengendalian karhutla sebagai bagian dari adaptasi terhadap perubahan iklim. "El Nino 2026–2027 menjadi pengingat bahwa kita perlu lebih siap menghadapi fluktuasi iklim yang ekstrem," terangnya. Kesiapan ini mencakup pemanfaatan teknologi dan data terkini untuk memprediksi titik rawan karhutla, serta peningkatan kelembagaan di tingkat desa untuk mencegah kebakaran sejak dini.

Wiyagus juga menyoroti pentingnya kerja sama dengan pihak swasta dan organisasi masyarakat dalam menghadapi tantangan ini. "Kolaborasi dengan berbagai pihak adalah jawaban untuk memastikan keberlanjutan upaya pencegahan karhutla," ujarnya. Dengan membangun sistem yang terpadu, daerah diharapkan bisa mengurangi kerugian ekonomi dan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan.

Kemendagri juga berencana menggelar pelatihan dan simulasi bersama dengan daerah-daerah rawan karhutla. "Melalui pelatihan, kita bisa memastikan bahwa semua stakeholder memahami prosedur respons darurat dan bisa bekerja sama secara efektif," kata Wiyagus. Dengan persiapan yang lebih matang, Pemda diharapkan mampu menghadapi kemarau dan El Nino dengan lebih optimis.

Dalam kesimpulannya, Wiyagus menekankan bahwa sinergi antar daerah bukan hanya kebutuhan, tetapi juga tanggung jawab bersama. "Kita harus bersatu untuk mencapai target penanggulangan karhutla yang lebih baik, karena keberhasilannya akan menentukan masa depan negeri kita," ujarnya. Dengan penguatan kerja sama, Kemendagri yakin potensi ancaman karhutla bisa diminimalkan, terutama di tengah meningkatnya frekuensi bencana alam yang dipengaruhi perubahan iklim