Key Discussion: Bicara Rokok Murah untuk Warga Miskin Anggota DPR PAN Kena Semprot Forum Konsumen
Key Discussion: DPR PAN Terima Kritik dari Forum Konsumen Soal Rokok Murah untuk Miskin
Key Discussion mengenai kebijakan rokok murah untuk warga miskin memicu reaksi tajam dari Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI). Anggota DPR dari Fraksi PAN, Andi Yuliani Paris, yang mengusulkan subsidi harga rokok bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kena semprot oleh Tulus Abadi, perwakilan FKBI. Tulus menilai pernyataan Andi Yuliani tidak hanya kurang tepat, tetapi juga bertentangan dengan prinsip regulasi dasar yang berlaku. Kebijakan tersebut, menurutnya, berpotensi mengurangi efektivitas upaya pemerintah dalam mengendalikan konsumsi produk adiktif.
Kebijakan Rokok Murah Bertentangan dengan UU Cukai
Usulan rokok murah untuk warga miskin dinilai oleh Tulus Abadi sebagai pelanggaran Undang-Undang Cukai. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa produk adiktif seperti rokok harus dijual dengan harga tinggi untuk membatasi konsumsinya, terutama di kalangan rumah tangga berpenghasilan rendah. "Cukai yang diterapkan pada rokok bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya, seperti penyakit perokok," jelas Tulus. Menurutnya, pengurangan harga bisa mengurangi kesadaran masyarakat akan bahaya kesehatan, terlebih bagi keluarga miskin yang seharusnya lebih sensitif terhadap pengeluaran.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rokok berdampak lebih besar pada pengeluaran keluarga miskin dibandingkan kebutuhan pangan. "Warga miskin menghabiskan 10-11 persen pengeluaran mereka untuk membeli rokok, sementara kebutuhan pokok hanya 3,5 persen," tambah Tulus. Ini menunjukkan bahwa pengurangan harga rokok tidak hanya membebani anggaran, tetapi juga melemahkan kebijakan pengendalian konsumsi yang bertujuan mengurangi risiko kesehatan.
"Key Discussion ini menyoroti ketidakseimbangan antara akses produk adiktif dan kebijakan perlindungan kesehatan. Harga murah pada rokok justru membuat warga miskin mudah terjebak dalam siklus konsumsi berlebihan, yang bisa memperparah kondisi ekonomi mereka," tutur Tulus dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).
Perlindungan Masyarakat dalam Regulasi
Tulus Abadi menekankan bahwa regulasi cukai dirancang untuk menjaga kesehatan masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah. "Harga tinggi pada rokok adalah bentuk perlindungan, bukan hambatan," katanya. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini bertujuan mengurangi penggunaan rokok, terutama pada keluarga miskin yang rentan terhadap dampak jangka panjang, seperti penyakit paru-paru atau kanker.
Key Discussion juga membahas tentang kebijakan yang mengabaikan prinsip normatif UU Cukai. Tulus mengingatkan bahwa produk adiktif harus dijual mahal agar masyarakat sadar akan bahayanya. "Jika harga rokok dipangkas, maka konsumsi akan meningkat, yang justru bertentangan dengan tujuan regulasi," ujarnya. Ia menilai, kebijakan ini perlu ditinjau kembali karena tidak mendukung keadilan ekonomi.
Menurut Tulus, kebijakan rokok murah justru merendahkan derajat warga miskin. "Key Discussion ini menunjukkan kurangnya pemahaman anggota DPR PAN terhadap peran cukai dalam melindungi kesehatan masyarakat," tambahnya. Pernyataan tersebut mendapat dukungan dari berbagai kelompok masyarakat yang menilai, meskipun bahan pokok naik, rokok tetap jadi produk yang perlu dijaga harga tingginya.
Implikasi Jangka Panjang dan Respons Publik
Key Discussion mengingatkan bahwa subsidi rokok murah bisa memperparah kebiasaan merokok di kalangan miskin. "Ini akan memperpanjang siklus kemiskinan, karena uang yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan dasar seperti pangan, justru terbuang untuk konsumsi rokok," kata Tulus. Ia juga menyoroti bahwa kebijakan ini bisa memperburuk kesejahteraan warga miskin secara jangka panjang.
Respons publik terhadap Key Discussion ini menunjukkan kekecewaan terhadap langkah anggota DPR PAN. Banyak warga miskin mengeluhkan bahwa subsidi rokok tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. "Key Discussion ini mengingatkan bahwa pemerintah perlu meninjau kembali strategi penjualan rokok, agar tidak merugikan masyarakat yang paling rentan," ujarnya. Dalam beberapa hari terakhir, berbagai kelompok masyarakat menggeruduk Kementerian Keuangan sebagai bentuk protes terhadap usulan tersebut.
Key Discussion ini juga menyoroti pentingnya kesadaran politik terhadap isu kesehatan. Tulus menilai, anggota DPR PAN perlu lebih memahami dampak sosial dari kebijakan yang diusulkan. "Harga murah pada rokok bukan hanya kebijakan ekonomi, tetapi juga kebijakan kesehatan yang memerlukan pertimbangan matang," pungkasnya. Dengan Key Discussion ini, FKBI berharap pemerintah mampu menyeimbangkan antara akses dan perlindungan, serta menggali solusi yang lebih efektif bagi masyarakat miskin.