Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 82,4 Persen, Sari Yuliati: Hasil Kerja Nyata dan Konsistensi

Kepercayaan Masyarakat terhadap Polri Mencapai 82,4 Persen, Sari Yuliati: Hasil Kerja Nyata dan Konsistensi

Facing Challenges - Menurut survei terbaru yang dilakukan Litbang Kompas, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Korps Bhayangkara mencapai 82,4 persen pada pertengahan tahun 2026. Angka ini mencerminkan respons positif publik terhadap upaya polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama beberapa tahun terakhir.

Peningkatan angka kepercayaan tersebut didorong oleh kinerja Polri dalam menangani berbagai isu yang memicu kekhawatiran masyarakat. Diantaranya adalah kasus judi online yang semakin marak, tindak pidana perdagangan orang, serta peredaran narkotika yang mengancam generasi muda. Keberhasilan penegakan hukum di bidang-bidang ini menjadi bukti nyata bahwa Polri mampu memenuhi harapan publik.

Profesionalisme dan Akuntabilitas Polri Diuji

Komisi III DPR RI mencatat bahwa peningkatan kepercayaan publik bukan hanya hasil dari narasi politik, tetapi juga refleksi dari tindakan nyata yang dilakukan oleh institusi kepolisian. Sari Yuliati, sebagai salah satu anggota komisi tersebut, mengapresiasi perubahan positif yang terjadi, terutama dalam pemberantasan praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

Menurut Sari, kepercayaan masyarakat terhadap Polri berawal dari kejelasan tindakan yang diambil oleh institusi tersebut. "Masyarakat mulai merasakan perubahan dalam cara Polri memberikan layanan, menjalankan hukum, dan hadir sebagai bagian dari kekuatan negara," ujarnya, Sabtu (27/6/2026). Ia menekankan bahwa transparansi dan konsistensi dalam operasional adalah kunci utama menguatkan citra Polri.

Dalam konteks ini, Sari Yuliati menyoroti peran keberanian Polri dalam melakukan pembersihan internal. Ia menilai bahwa kekuatan institusi tidak hanya terlihat dari penindasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga dari kemampuan mereka untuk mengatasi masalah dalam lingkaran sendiri. "Ketegasan terhadap anggota yang melanggar aturan adalah sinyal bahwa Polri serius berbenah dan memperkuat integritasnya," tambahnya.

Fokus pada Isu Krusial: Judi Online, TPPO, dan Narkotika

Angka kepercayaan yang tinggi terutama didukung oleh upaya Polri dalam mengatasi masalah-masalah krusial yang dihadapi masyarakat. Judi online, yang kian meresahkan, menjadi salah satu fokus utama. Polri dinilai berhasil mengendalikan praktik ini melalui peningkatan kapasitas kepolisian dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder.

Selain itu, penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) juga menjadi poin penting. Kehadiran Polri di berbagai wilayah, baik perkotaan maupun pelosok daerah, telah membantu mengurangi kasus-kasus human trafficking yang sering terjadi secara diam-diam. "Kehadiran polisi yang aktif dan responsif membantu masyarakat merasa lebih aman," kata Sari.

Pola peredaran narkotika yang terus meningkat menjadi tantangan lain bagi Polri. Dengan penguatan regulasi dan penggunaan teknologi, kepolisian mampu mempercepat proses penangkapan pelaku serta memperluas jangkauan pemeriksaan di tingkat lapangan. Ini mengurangi dampak buruk narkoba terhadap masyarakat, terutama generasi muda yang rentan terpengaruh.

Adaptasi di Era Digital Membuka Peluang Baru

Dalam era digital, Polri juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang signifikan. Sari Yuliati menyebut bahwa penguatan infrastruktur pelayanan publik berbasis teknologi menjadi faktor penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. "Sistem yang lebih transparan dan cepat memungkinkan warga mengakses informasi serta pelaporan secara lebih mudah," jelasnya.

Contoh nyata dari adaptasi ini adalah penggunaan platform digital dalam penyampaian laporan kasus, pengawasan pelaku kejahatan, dan pelayanan publik. Polri mengevaluasi kebutuhan masyarakat untuk merancang mekanisme yang lebih efisien, sehingga kehadiran negara melalui institusi kepolisian menjadi lebih relevan dan responsif.

UU Polri sebagai Momentum Transformasi

Sari Yuliati menambahkan bahwa perubahan Undang-Undang (UU) Polri menjadi momentum penting dalam memperkuat kelembagaan. "UU ini tidak hanya mengatur tugas kepolisian, tetapi juga memberikan ruang bagi transformasi struktural dan profesionalisme," katanya. Ia menyoroti bahwa pengesahan perubahan UU membuka peluang untuk meningkatkan efektivitas Polri dalam menjalankan tugasnya.

Dalam konteks regulasi, Sari mengatakan bahwa penguatan dari sisi hukum memastikan Polri memiliki dasar yang jelas dalam melakukan tindakan penegakan hukum. "Kekuatan hukum yang lebih jelas memungkinkan kepolisian bertindak secara independen dan akuntabel," tambahnya. Ia juga menekankan bahwa konsistensi dalam menerapkan regulasi ini akan menjadi jaminan bagi kepercayaan yang terus bertumbuh.

Komisi III DPR RI memandang bahwa keberhasilan Polri dalam mengatasi isu kritis sejalan dengan perbaikan kinerja yang konkret. Rekam jejak Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI sebelumnya menunjukkan bahwa ia telah lama mengawasi perkembangan kepolisian. "Peningkatan angka kepercayaan ini bukan sekadar angka, tapi bukti bahwa Polri berhasil menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Dalam rangka menjaga kualitas kepercayaan, Sari menyarankan bahwa Polri harus terus berinovasi dan meningkatkan kinerja. "Setiap perubahan kecil dalam pelayanan atau penegakan hukum akan berdampak besar pada persepsi masyarakat," tuturnya. Ia menegaskan bahwa profesionalisme dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama, agar Polri tetap menjadi institusi yang dipercaya dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan rakyat.

“Tentu saja kepercayaan publik tak bisa dibangun hanya berdasarkan narasi, tapi kerja nyata yang konsisten. Saat publik mulai merasakan perubahan dalam pelayanan, penegakan hukum, dan kehadiran negara melalui Polri, maka kepercayaan itu tumbuh secara organik,” kata Sari, Sabtu (27/6/2026).