Latest Program: Di Balik Kebakaran TPA Jatiwaringin: Bom Waktu Gas Metana dan Gagalnya Sistem Pengelolaan Sampah

Di Balik Kebakaran TPA Jatiwaringin: Bom Waktu Gas Metana dan Gagalnya Sistem Pengelolaan Sampah

Latest Program - Kebakaran yang melahap TPA Jatiwaringin sejak 30 Juni 2026 diawali oleh akumulasi gas metana yang terjadi karena metode pengelolaan sampah terbuka. Sistem ini menciptakan kondisi rawan kebakaran, di mana tumpukan sampah organik berinteraksi dengan lingkungan yang tidak teratur, memicu ledakan api yang sulit dikendalikan.

Status Darurat dan Dampak Polusi

Setelah api merambat ke area seluas 15 hektare, Pemerintah Kabupaten Tangerang menyatakan status tanggap darurat. Kebijakan ini diambil setelah evaluasi menunjukkan bahaya yang mengancam masyarakat sekitar, terutama akibat peningkatan polusi udara yang meluas. Dampak buruk dari kebakaran ini menyebabkan 154 warga mengalami ISPA (infeksi saluran pernapasan akut), sementara puluhan kepala keluarga dievakuasi ke tempat pengungsian akibat risiko kesehatan yang meningkat.

Api di TPA Jatiwaringin masih menyelimuti area hingga hari keempat setelah kejadian, meski titik api utama mulai meredup. Asap yang mengalir cukup tebal membuat kondisi lingkungan tetap kritis, terutama di tengah cuaca yang memburuk. Pemadam kebakaran berjuang keras untuk memadamkan api, namun tumpukan sampah yang padat dan kondisi cuaca yang ekstrem memperumit upaya tersebut.

Mengapa Kebakaran Terjadi?

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menjelaskan bahwa kebakaran di TPA Jatiwaringin bukan kejadian kecil, melainkan akibat sistem pengelolaan sampah yang tidak memadai. Metode open dumping memungkinkan gas metana dihasilkan secara terus-menerus dari proses pembusukan sampah organik, yang kemudian memicu api yang tak terduga. Kondisi ini semakin parah karena pengelolaan sampah yang tidak terstruktur, mengakibatkan konsentrasi gas mencapai titik berbahaya.

Berdasarkan laporan WALHI, jumlah sampah yang diangkut ke TPA Jatiwaringin mencapai 1.366 hingga 2.700 ton per hari. Jika dikalikan setahun, angkanya mencapai 498.590 hingga 985.500 ton. Namun, data ini hanya mencakup 59 persen dari total sampah yang dihasilkan di Kabupaten Tangerang. Angka ini menggambarkan tekanan besar yang dihadapi sistem pengelolaan sampah, yang tak mampu menampung volume limbah secara efektif.

Upaya Pemadaman dan Tantangan

Pemadam kebakaran melakukan operasi darat dan udara untuk mengendalikan api. Dua helikopter yang menggunakan teknik water bombing ikut ambil bagian, tetapi keberhasilan upaya tersebut terbatas. Pemadaman hanya mampu menjangkau permukaan tumpukan sampah, sementara api dari dalam masih mengancam.

Kebiasaan pengumpulan sampah yang tidak teratur, serta kondisi cuaca panas dan angin kencang, mempercepat penyebaran api. Faktor-faktor ini menyebabkan api merambat ke tumpukan sampah yang tinggi, sehingga sulit dijangkau. WALHI menegaskan bahwa tanpa perubahan sistemik, kebakaran seperti ini akan terus terjadi, karena metode open dumping tetap menjadi penyebab utama.

Peran WALHI dan Kritik Pemerintah

Menurut WALHI, penanganan kebakaran yang hanya mengandalkan penyiraman air tidak mampu menyentuh akar masalah. Gas metana yang terus-menerus dihasilkan dari dalam tumpukan sampah menjadi sumber api yang tak terduga. Untuk memutus suplai oksigen dan menekan pelepasan gas, WALHI menyarankan penutupan tumpukan sampah dengan tanah. Namun, tindakan ini tidak cukup tanpa perubahan sistemik dalam pengelolaan sampah.

Wahyu Eka Styawan, pengampanye Urban Berkeadilan dari WALHI Nasional, mengkritik kegagalan pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. UU tersebut mewajibkan penghentian open dumping sejak 2013, tetapi praktik tersebut masih berlangsung. "Kebakaran ini bukan kejadian acak, melainkan akibat cara pengelolaan yang salah. Selama metana terus diproduksi dan sampah organik bercampur dengan jenis lain, kebakaran seperti ini menjadi hal yang pasti terjadi," ujarnya dalam siaran pers WALHI, Kamis (2/7/2026).

Wahyu menambahkan bahwa kegagalan sistem open dumping kini bukan lagi masalah lingkungan pasif, melainkan ancaman kemanusiaan. Kondisi ini berdampak langsung pada kesehatan warga, terutama melalui polusi udara yang menyebar. Asap pekat dari kebakaran membuat 64 warga dari 33 kepala keluarga (KK) harus dievakuasi ke tempat sementara. Kualitas udara yang memburuk dianggap sangat berisiko, termasuk bagi anak-anak dan lansia yang rentan terhadap gangguan pernapasan.

Analisis Lingkungan dan Kesadaran Masyarakat

Kebakaran di TPA Jatiwaringin juga menjadi contoh bagaimana krisis iklim memperparah masalah lingkungan. Gelombang panas yang terjadi di wilayah tersebut mempercepat proses pembusukan sampah, sehingga gas metana terakumulasi dengan cepat. Kesadaran masyarakat tentang dampak lingkungan yang muncul dari praktik open dumping dinilai masih rendah, meski risiko sudah terbukti nyata.

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup KLH, Rasio Ridho Sani, menyebutkan bahwa pemantauan kualitas udara menunjukkan konsentrasi partikulat halus (PM2.5) melebihi ambang batas nasional. Faktor-faktor seperti ketidakseimbangan antara volume sampah dan kapasitas pengelolaan membuat risiko kebakaran semakin tinggi. "Kondisi ini menunjukkan kebutuhan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah secara mendalam," kata Rasio.

Pemadaman kebakaran yang dilakukan dengan metode tradisional, seperti penyiraman air, belum cukup untuk mengatasi akar masalah.