Key Strategy: Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran

Sepertiga Kelurahan di Jakarta Masih Tidak Memiliki Pos Pemadam Kebakaran

Key Strategy - Tragedi kebakaran yang terjadi di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta, telah menyisakan dampak besar dengan menghancurkan 304 bangunan dan menimpa 679 warga yang kehilangan tempat tinggal. Kecelakaan ini dianggap sebagai bukti nyata ketidakmampuan sistem penanggulangan kebakaran kota yang selama ini lebih fokus pada tanggapan daripada pencegahan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta kini meminta perubahan mendasar terhadap pola kerja sistem pemadam kebakaran, menyerukan pendekatan yang lebih proaktif.

Kebakaran Kebon Kosong Mengungkap Masalah Sistemik

Bencana di Kebon Kosong, yang terjadi pada 6 Juni 2026, menunjukkan bahwa kegagalan infrastruktur kota tidak lagi menjadi isu sekunder. Mujiyono, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, menjelaskan bahwa tragedi ini bukan kejadian isolasi, melainkan bagian dari tren berulang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. "Ini bukan hanya masalah kebetulan, tapi sistem yang hingga kini lebih siap menangani kebakaran daripada menghindarinya," tegasnya.

Menurut Mujiyono, upaya pencegahan kebakaran harus menjadi prioritas utama. Hal ini melibatkan penambahan jumlah pos pemadam, peningkatan jumlah hidran, serta revitalisasi lingkungan permukiman padat di Jakarta. Pihaknya menilai bahwa jika sistem ini tidak diperbaiki, kejadian serupa akan terus berulang. Pemerintah diharapkan segera mengambil tindakan untuk memastikan kesiapan infrastruktur yang memadai.

Statistik Kebakaran di Jakarta: Tantangan yang Perlu Diatasi

Data tahun 2025 menunjukkan bahwa Jakarta mencatat hampir 1.300 kasus kebakaran, dengan lebih dari 60 persen di antaranya disebabkan korsleting listrik. Angka ini menurut Mujiyono tidak hanya mencerminkan keterbatasan teknis, tetapi juga kegagalan pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur yang sudah lama diabaikan. "Kebakaran bukan lagi bencana alam, tetapi kegagalan sistem yang terus berlanjut," ujarnya.

Dari 267 kelurahan di Jakarta, hanya sekitar 170 yang memiliki pos pemadam kebakaran. Ini berarti, hampir sepertiga wilayah kota tidak dilayani oleh unit pemadam. Situasi ini jauh dari standar nasional yang menuntut satu pos per 90.000 penduduk dengan durasi tanggap maksimal 15 menit. "Jumlah pos pemadam saat ini tidak memadai untuk menangani kejadian serius seperti Kebon Kosong," tambah Mujiyono.

Kondisi Hidran dan Akses Jalan: Faktor Penyumbang Risiko

Dalam upaya pencegahan, Mujiyono juga menyoroti kekurangan hidran kota. Jumlah total hidran konvensional mencapai sekitar 1.800 unit, namun hanya 70 hingga 80 persen yang berfungsi optimal. Di sisi lain, hidran mandiri yang dibangun oleh Gulkarmat (Garis Pemadam Kebakaran DKI Jakarta) hanya sekitar 42 unit. Angka ini jauh dari standar perencanaan yang mengharuskan hidran tersedia setiap 200 meter di tepi jalan permukiman.

Lebih dari itu, Mujiyono menyoroti masalah akses jalan yang sering luput dari perhatian. Banyak gang di permukiman padat Jakarta memiliki lebar di bawah 3,5 meter, sehingga armada pemadam kesulitan masuk ke area terkena. "Penataan lingkungan permukiman padat harus jadi prioritas serius Dinas Perumahan dan pemerintah kota administrasi," tegasnya. Tantangan ini menunjukkan bahwa kesiapan sistem pemadam tidak hanya bergantung pada alat, tetapi juga pada keseluruhan infrastruktur kota.

Peran RT dan RW dalam Mencegah Kebakaran

Menurut Mujiyono, warga juga perlu dilibatkan lebih aktif dalam mencegah kebakaran. Data Gulkarmat menunjukkan bahwa hampir satu dari lima insiden kebakaran bisa dicegah jika warga memiliki alat pemadam api ringan (APAR) dan terlatih dalam penggunaannya. Namun, realisasi distribusi dua unit APAR per RT masih jauh dari target. "Alat pencegah kebakaran ini menjadi bagian penting dalam upaya pengurangan korban," kata Mujiyono.

Perluasan masalah ini juga terjadi di wilayah permukiman padat. Mujiyono menekankan bahwa pencegahan kebakaran tidak bisa dilakukan secara efektif tanpa keterlibatan masyarakat. "Sistem kota harus dirancang sedemikian rupa agar warga mampu mengambil inisiatif sejak dini," jelasnya. Ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pemadam kebakaran tidak cukup hanya berupa penambahan unit, tetapi juga perlu disertai edukasi dan penggunaan yang tepat oleh masyarakat.

Koordinasi Lintas Instansi Jadi Kunci Sukses

Untuk memastikan keberhasilan sistem pencegahan kebakaran, Mujiyono menekankan pentingnya kerja sama yang erat antar lembaga. "Koordinasi antara Gulkarmat, PLN, Dinas Perumahan, PAM Jaya, serta RT/RW harus menjadi prioritas," katanya. Sistem ini membutuhkan data yang terkini, teknologi yang sesuai, dan peran aktif pihak-pihak terkait dalam memantau dan mengantisipasi risiko.

Mujiyono berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penyediaan alat dan pos pemadam, tetapi juga pada pengelolaan secara menyeluruh. "Seluruh upaya pencegahan hanya akan efektif jika seluruh pihak berkolaborasi," ujarnya. Ia menyebutkan bahwa pihak RT dan RW sebagai ujung tombak perlu diberikan dukungan yang memadai agar bisa berperan optimal.

Kebakaran di Kebon Kosong menjadi pengingat bahwa peningkatan kualitas sistem pemadam kebakaran harus dilakukan segera. Mujiyono menegaskan bahwa jika pemerintah tidak mengambil langkah serius, kejadian serupa akan terus terjadi. "Ini adalah kesempatan untuk memperbaiki sistem yang sudah lama kurang memadai," pungkasnya. Dengan perbaikan infrastruktur, koordinasi yang baik, serta partisipasi masyarakat, Jakarta bisa mengurangi risiko bencana kebakaran secara signifikan.

Perubahan Sistem: Solusi untuk Jakarta yang Lebih Aman

Mujiyono berharap peral