Key Discussion: Mahasiswa Trisakti Sampaikan Tiga Tuntutan di DPR, Soroti Ekonomi hingga Supremasi Sipil

Mahasiswa Trisakti Menggelar Demonstrasi di DPR, Soroti Masalah Ekonomi hingga Supremasi Sipil

Key Discussion - Sejumlah mahasiswa dari Universitas Trisakti mengadakan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR Republik Indonesia, Jakarta, pada Jumat (19/6/2026). Aksi ini dilakukan untuk menyampaikan keluhan mereka terkait kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah yang dinilai memberatkan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa mengajukan tiga tuntutan yang diberi nama "Tritura" atau tiga tuntutan rakyat. Tuntutan-tuntutan ini dianggap penting untuk memperbaiki kebijakan pemerintah dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Ekonomi Nasional dalam Bahaya

Keluhan pertama yang dibawa oleh peserta aksi adalah kebutuhan mendesak pemulihan kondisi ekonomi yang semakin terpuruk. Mereka menyatakan bahwa kenaikan harga bahan pokok dan kebijakan subsidi yang tidak tepat menjadi penyebab utama krisis ekonomi saat ini.

“Kami mengadvokasi pemulihan kondisi ekonomi dan politik bangsa. Karena kita melihat ekonomi kini sedang melorot, dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang berdampak pada kebutuhan sehari-hari masyarakat,” tutur Muhammad Putra, Wakil Presiden Mahasiswa Trisakti.

Menurut Putra, masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, dan bahan-bahan kebutuhan sehari-hari. Ia menjelaskan bahwa survei yang dilakukan menunjukkan peningkatan harga yang signifikan, sehingga banyak keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.

Salah satu contoh yang diberikan adalah kenaikan harga Pertamax. Dalam beberapa SPBU, Pertalite menjadi lebih cepat habis karena masyarakat beralih ke bahan bakar yang lebih murah. Ini menurut Putra mencerminkan kebijakan subsidi yang tidak merata dan tidak efektif.

Penempatan Pejabat yang Diselidiki

Tuntutan kedua melibatkan evaluasi terhadap pengangkatan pejabat di lingkaran pemerintahan. Mahasiswa menilai beberapa posisi strategis diisi oleh orang yang tidak sesuai dengan kompetensinya.

“Kami menemukan contoh yang jelas, seperti kepala badan yang ditunjuk sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, padahal ia merupakan ahli serangga,” ujar Putra.

Ia menyebut bahwa kebijakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak berjalan optimal karena kurangnya pemahaman teknis dari pejabat yang diangkat. Hal ini memicu kekecewaan mahasiswa yang ingin kebijakan pemerintah lebih berorientasi pada kebutuhan rakyat.

Putra menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para pejabat, termasuk Presiden dan Wakil Presiden. Ia berharap adanya penyesuaian dalam penempatan jabatan agar kebijakan bisa lebih efektif dan transparan.

Kembalikan Supremasi Sipil dalam Pemerintahan

Tuntutan ketiga adalah pemulihan supremasi sipil dalam praktik pemerintahan. Mahasiswa mengkritik peningkatan nuansa militeristik dalam pengambilan keputusan.

“Banyak pejabat penting diisi oleh polisi dan tentara. Revisi undang-undang juga tidak melibatkan rapat dengar pendapat dengan para ahli,” kata Putra.

Ia menambahkan bahwa supremasi sipil semakin terabaikan, terutama dalam pengambilan kebijakan. Mahasiswa menginginkan pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka, dengan partisipasi aktif dari masyarakat dan lembaga-lembaga kelembagaan.

Aksi demonstrasi ini diikuti oleh ribuan mahasiswa yang memblokir Jalan Gatot Subroto. Mereka memperlihatkan keinginan untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada DPR dan pemerintah. Dalam surat permohonan, mahasiswa menilai tiga tuntutan ini sebagai jawaban untuk perbaikan kebijakan.

Putra menegaskan bahwa tuntutan ini tidak hanya berupa keluhan, tetapi juga rencana aksi konkret. Ia berharap pihak berwenang mampu menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dalam bentuk kebijakan yang berdampak positif bagi kehidupan masyarakat.

Dalam penjelasannya, Putra menyatakan bahwa tuntutan pertama menyoroti kebutuhan pemulihan ekonomi. Hal ini diperlukan karena tekanan inflasi dan kenaikan harga bahan pokok sudah memengaruhi daya beli masyarakat. Selain itu, kebijakan subsidi harus diperbaiki agar benar-benar memberi manfaat kepada rakyat.

Tuntutan kedua menyoroti penempatan pejabat yang tidak kompeten. Putra menyebut bahwa kebijakan seperti MBG dan pengelolaan APBN harus disesuaikan dengan keahlian seorang pejabat. Ia menilai pemerintah perlu mengutamakan keahlian dalam memilih tokoh-tokoh pemerintahan.

Untuk tuntutan ketiga, mahasiswa meminta agar supremasi sipil kembali diutamakan. Mereka menilai bahwa keputusan-keputusan penting terkadang diambil tanpa partisipasi aktif dari masyarakat dan lembaga kelembagaan. Ini menurut Putra berpotensi menciptakan ketimpangan dalam pemerintahan.

Aksi ini juga menunjukkan kekuatan solidaritas antar mahasiswa. Mereka merasa bahwa pengambilan kebijakan harus lebih inklusif dan terbuka. Selain menyampaikan tuntutan, mereka juga menginginkan dialog langsung dengan DPR untuk mengubah arah kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Putra mengatakan bahwa tiga tuntutan ini merupakan refleksi dari situasi ekonomi dan politik yang sedang terjadi. Ia berharap pihak yang berwenang dapat memperhatikan keluhan mahasiswa sebagai perwakilan dari suara rakyat.

Dengan demikian, aksi demonstrasi ini tidak hanya sebagai bentuk protes, tetapi juga sebagai upaya mengingatkan pemerintah agar tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Mahasiswa Trisakti menegaskan bahwa tuntutan mereka adalah langkah untuk perbaikan pemerintahan yang lebih adil dan transparan.