Indonesia kutuk rencana ilegal Somaliland buka kedutaan di Yerusalem

Key Strategy –

Jakarta, Indonesia bersama 17 negara lain memberikan pernyataan tegas terhadap rencana Somaliland untuk membuka kedutaan di Yerusalem, yang diklaim oleh Israel sebagai wilayahnya. Langkah ini dianggap sebagai tindakan ilegal dan bertentangan dengan prinsip hukum internasional. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan, “Ini merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan resolusi internasional, serta pelanggaran langsung terhadap status hukum dan sejarah Yerusalem yang diduduki,” dalam postingannya di platform X, Minggu.

Reaksi Konsensus Internasional

Beberapa menteri luar negeri dari negara-negara seperti Mesir, Arab Saudi, Qatar, Yordania, Turki, Pakistan, Djibouti, Somalia, Palestina, Oman, Sudan, Yaman, Lebanon, Mauritania, Aljazair, Bangladesh, dan Kuwait menyampaikan kecaman serupa. Mereka sepakat bahwa tindakan Somaliland untuk membuka kedutaan di Yerusalem memperkuat realitas ilegal dan merugikan status hukum wilayah tersebut.

Kementerian Luar Negeri mengatakan, langkah tersebut melanggar hukum internasional dan resolusi PBB, serta mengubah status hukum sejarah Yerusalem yang diduduki.

Pernyataan bersama menyatakan penolakan terhadap segala bentuk tindakan sepihak yang bertujuan memperkuat dominasi Israel di kawasan yang disengketakan. Para menteri juga menegaskan bahwa Yerusalem Timur telah diakui sebagai bagian dari wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967. Tindakan unilateraldari Somaliland, yang sebelumnya sudah lama menantikan pengakuan internasional, dinilai batal dan tidak sah.

Somaliland: Upaya Pemisahan Diri

Sebagai timbal balik atas pengakuan terhadap Yerusalem, Israel berencana mendirikan kedutaan besar di kota Hargeisa, ibu kota Somaliland. Langkah ini menunjukkan kebijakan diplomatik yang mengutamakan hubungan bilateral. Namun, kecaman dari berbagai negara tetap berlangsung karena mereka melihat tindakan Somaliland sebagai perubahan status hukum yang tidak diizinkan oleh komunitas internasional.

Somaliland mendeklarasikan kemerdekaan dari Somalia pada 1991. Sejak saat itu, wilayah tersebut mengelola pemerintahan, mata uang, dan pasukan keamanan mandiri. Meski demikian, pengakuan resmi dari negara-negara lain masih terbatas. Indonesia, salah satu negara yang belum mengakui kemerdekaan Somaliland, menekankan bahwa wilayah tersebut tetap merupakan bagian dari Somalia.

Keputusan Indonesia untuk tidak mengakui Somaliland tidak hanya berdasarkan prinsip politik, tetapi juga karena ingin menjaga stabilitas dan persatuan di Afrika Timur. Pernyataan Kementerian Luar Negeri menyebut, “Segala upaya pemisahan diri harus dihindari guna mempertahankan kedaulatan, integritas teritorial, serta kestabilan kawasan.”

Konteks Perang Dagang Diplomatik

Yerusalem, yang telah lama menjadi sengketa antara Israel dan Palestina, menjadi fokus utama dalam rencana pembukaan kedutaan oleh Somaliland. Sejarah wilayah ini rumit, dengan banyak negara memilih untuk mengakui status Palestina sebagai negara merdeka. Dengan membuka kedutaan di Yerusalem, Somaliland dianggap memberikan dukungan politik kepada Israel, yang dianggap melanggar resolusi PBB.

Peristiwa ini terjadi setelah Somaliland mengumumkan rencananya. Pernyataan tersebut memicu respons dari berbagai pihak, termasuk kelompok negara-negara yang mendukung Palestina. Kementerian Luar Negeri Indonesia menekankan bahwa Yerusalem Timur memiliki peran penting dalam konflik Timur Tengah dan harus dipertahankan sebagai wilayah Palestina.

Somaliland, meskipun berdiri secara de facto sejak 1991, masih menghadapi tantangan besar dalam meraih pengakuan resmi. Hingga saat ini, hanya beberapa negara, termasuk Israel, yang mengakui kemerdekaannya. Pernyataan resmi Israel pada Desember 2025 menjadi titik balik dalam hubungan antara Israel dan Somaliland.

Politik dan Stabilitas Regional

Kehadiran Somaliland sebagai entitas diplomatik memicu dinamika baru dalam politik internasional. Tindakan ini tidak hanya menyangkut Yerusalem, tetapi juga memengaruhi persatuan Somalia. Kementerian Luar Negeri Indonesia menekankan bahwa tindakan seperti ini bisa mengganggu kestabilan wilayah Somalia, yang telah lama menjadi bagian dari negara Afrika Timur.

Dalam pernyataan resmi, Indonesia menegaskan komitmen terhadap persatuan dan kedaulatan Somalia. Mereka menyatakan bahwa Yerusalem Timur harus tetap menjadi bagian dari wilayah Palestina yang diduduki. Hal ini selaras dengan sikap Indonesia yang konsisten dalam menentang segala bentuk tindakan sepihak yang merusak persatuan nasional.

Adapun Israel, negara yang secara resmi mengakui Somaliland sebagai negara merdeka sejak Desember 2025, melihat langkah ini sebagai upaya untuk memperkuat hubungan bilateral. Namun, banyak negara, termasuk Indonesia, menganggap pengakuan ini sebagai bentuk intervensi yang merugikan kepentingan Palestina.

Impak pada Kedaulatan Somalia

Langkah Somaliland dalam membuka kedutaan di Yerusalem memberikan tekanan pada konsensus internasional terhadap kedaulatan Somalia