Latest Program: Pemprov Kalsel gandeng kementerian percepat penuntasan desa blank spot

Pemprov Kalsel Berupaya Mempercepat Penyelesaian Wilayah Tanpa Sinyal

Latest Program – Banjarbaru, Kalimantan Selatan — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama berbagai kementerian berupaya mempercepat penyelesaian desa-desa yang belum memiliki akses optimal terhadap layanan sinyal telekomunikasi. Mereka melakukan ini dengan memperkuat proses pemetaan berbasis koordinat dan menyelaraskan data antar-instansi. Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, Muhammad Muslim, upaya tersebut dilakukan untuk menjamin pemerataan jaringan komunikasi di seluruh wilayah provinsi.

Sebanyak 201 Desa Masih Terisolasi

Diskominfo Kalsel mencatat, hingga saat ini sekitar 91 persen dari total 2.015 desa di provinsi tersebut telah dilayani infrastruktur digital dan memiliki akses ke jaringan komunikasi. Namun, masih ada sekitar 201 desa yang dikenal sebagai ‘blank spot’ atau wilayah tanpa sinyal, yang belum sepenuhnya terjangkau layanan secara maksimal. “Kami bekerja sama intens dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mempercepat tindakan terhadap daerah yang belum terjangkau layanan sinyal,” jelas Muhammad Muslim dalam wawancara di Banjarbaru, Sabtu.

Pemetaan dan Data Menjadi Kunci

Menurut Muhammad Muslim, penanganan desa blank spot tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada keakuratan data dan kondisi nyata di lapangan. Ia mencontohkan, dalam satu desa, mungkin saja ada titik-titik tertentu yang masih tidak terjangkau sinyal, meskipun sebagian area lainnya sudah dilayani. “Pemetaan yang tepat sangat penting agar lokasi pembangunan bisa ditentukan secara efektif,” tambahnya.

Lihat Juga :   Visit Agenda: Gubernur Sumut pastikan penanganan korban kecelakaan Bus ALS di Sumsel

Proses Sinkronisasi Data akan Dimulai Juni

Menurut rencana, pada bulan Juni mendatang, fokus utama akan ditempatkan pada sinkronisasi data dan pemetaan hingga tingkat koordinat. Tujuannya adalah agar intervensi pembangunan infrastruktur telekomunikasi bisa lebih tepat sasaran, termasuk dalam menentukan prioritas wilayah yang membutuhkan penguatan jaringan. “Dengan data yang terpadu, kita bisa menghindari kesalahan penempatan infrastruktur yang memakan biaya besar,” ujar Muhammad Muslim.

Keterlibatan BPTI dan Penyedia Jasa Telekomunikasi

Lebih lanjut, Pemprov Kalsel juga menggalakkan keterlibatan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BPTI) serta penyedia layanan telekomunikasi. Hal ini dilakukan agar pembangunan tidak hanya fokus pada aspek komersial, tetapi juga pada kebutuhan masyarakat di wilayah dengan kepadatan penduduk rendah. “Kita ingin memastikan bahwa setiap desa, termasuk yang terpencil, bisa merasakan manfaat dari akses digital,” imbuhnya.

Peran Geografis dalam Menantang Jangkauan Sinyal

Menurut Muhammad Muslim, kondisi geografis Kalimantan Selatan yang dominan berupa lembah, perbukitan, dan daerah terpencil menjadi salah satu penghambat dalam menjangkau sinyal. “Wilayah dengan topografi kompleks memerlukan penyesuaian teknis khusus agar infrastruktur bisa mencapai permukiman yang sulit diakses,” jelasnya. Dalam konteks ini, pemetaan yang akurat hingga tingkat koordinat menjadi langkah kritis untuk mengidentifikasi daerah yang masih membutuhkan perhatian.

Strategi untuk Memperkuat Konektivitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Muhammad Muslim menekankan bahwa penanganan desa blank spot bukan hanya untuk meningkatkan ketersediaan sinyal, tetapi juga untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata, ekonomi lokal, dan layanan publik digital. “Dengan akses komunikasi yang merata, konektivitas masyarakat akan meningkat, yang pada akhirnya memperkuat pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa hal ini juga memperhatikan kondisi lahan yang mungkin masih memiliki kendala di tingkat masyarakat.

Lihat Juga :   Latest Program: Pemkab Lampung Selatan hubungkan petani lokal dengan Program MBG

Menghindari Kesalahan dalam Lokasi Pembangunan

Pemprov Kalsel memastikan bahwa data pemetaan yang digunakan dalam proses penanganan blank spot benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Dengan demikian, mereka berupaya menghindari kesalahan dalam penentuan lokasi infrastruktur, termasuk di kawasan lindung atau daerah dengan masalah status lahan. “Kita perlu memastikan bahwa setiap titik yang dipilih untuk pembangunan tidak terlewatkan, baik itu karena kesalahan teknis maupun informasi yang tidak lengkap,” terang Muhammad Muslim.

Pengembangan Infrastruktur Digital sebagai Prioritas

Sebagai bagian dari strategi pemerataan digital, Pemprov Kalsel menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam peningkatan akses komunikasi. Dengan penyelesaian desa blank spot, diharapkan masyarakat di wilayah terpencil bisa lebih mudah mengakses informasi, layanan pemerintah, serta pasar ekonomi. “Ini adalah langkah untuk menciptakan kesetaraan digital di seluruh Kalsel,” pungkas Muhammad Muslim. Dalam jangka panjang, ia optimis bahwa upaya ini akan berkontribusi pada penguatan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan di berbagai desa.

Manfaat yang Terukur dalam Jangka Pendek dan Panjang

Seiring dengan progres penyelesaian blank spot, Pemprov Kalsel juga berharap untuk melihat manfaat langsung dari akses internet yang lebih luas. Antara lain, layanan publik digital dapat diakses secara lebih efektif, sementara masyarakat desa bisa menjual produk lokal mereka secara online. “Kita ingin masyarakat tidak hanya bisa terhubung, tetapi juga bisa menikmati keuntungan dari digitalisasi,” ujar Muhammad Muslim. Ia menambahkan, desa blank spot juga menjadi perhatian utama dalam upaya menciptakan daerah yang lebih mandiri dan berdaya saing.

“Percepatan penuntasan desa blank spot merupakan bagian dari komitmen kita untuk membangun Kalsel yang lebih inklusif dan modern,” kata Muhammad Muslim.

Dengan pelibatan berbagai kementerian dan lembaga terkait, Pemprov Kalsel mengharapkan progres yang lebih signifikan dalam waktu dekat. Proses ini akan melibatkan evaluasi rutin, pengumpulan data lapangan, serta kolaborasi dengan operator telekomunikasi untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan teknologi yang diaplikasikan. “Kita juga terus memantau perkembangan ini agar bisa menyesuaikan strategi secara dinamis,” tutupnya.

Lihat Juga :   Jamaah haji perlu tahu! Ini sistem nomor hotel berbasis sektor Makkah