Isu Penting: Hukum, dari JK soal ijazah Jokowi hingga Kejari Karo diperiksa

Peristiwa Hukum Terkini di Minggu (5/4)

Selama hari Minggu (5/4), berbagai kejadian terkait masalah hukum muncul, termasuk sengketa ijazah Joko Widodo dan pemeriksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri Karo. Berikut rangkuman berita hukum terbaru:

Pemeriksaan Kejari Karo terkait Kasus Amsal Sitepu

Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Sumatera Utara, sebagai dampak dari penanganan kasus terhadap videografer Amsal Sitepu yang menimbulkan kontroversi.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan jajaran jaksa itu mulai dari Kepala Kejari Karo Danke Rajagukguk, Kepala Seksi Pidana Khusus, hingga jaksa penuntut umum telah diamankan untuk pemeriksaan itu.

JK Bantah Tudingan Mendanai Penyelidikan Ijazah Jokowi

Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, membantah klaim bahwa dirinya memberi dana kepada Roy Suryo dan kelompok terkait untuk menyelidiki validitas ijazah Joko Widodo, Presiden ke-7.

Berdasarkan beberapa informasi yang tersebar di platform digital, JK menyatakan dirinya dituding memberi pendanaan sebesar Rp5 miliar untuk hal tersebut dan memastikan informasi itu tidak benar.

Polri Perkuat Pengamanan di Papua Tengah dan Maluku Utara

Polri mengambil langkah untuk meningkatkan pengamanan di Papua Tengah dan Maluku Utara, melibatkan sekitar ratusan petugas, sebagai respons terhadap dinamika keamanan di kedua daerah.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan Polri merespons cepat setiap dinamika di lapangan dan berkomitmen menjaga stabilitas keamanan di wilayah Indonesia.

1.500 Personel Gabungan Disiagakan untuk Kupang

Sejumlah 1.500 personel gabungan TNI dan Polri disiapkan untuk mengawal kunjungan kerja Gibran, Wakil Presiden ke-12, ke Kota Kupang, NTT, pada Senin (6/4).

Komandan Korem 161/Wira Sakti Kupang Brigjen TNI Hendro Cahyono di Kupang, Minggu, mengatakan personel tersebut akan ditempatkan di sejumlah titik yang menjadi jalur dan lokasi kegiatan Wakil Presiden.

Bupati Bogor Mintai Laporan Polisi untuk Dugaan Korupsi Jabatan ASN

Bupati Bogor Rudy Susmanto meminta Inspektorat daerah tersebut mengeluarkan laporan polisi terkait dugaan praktik korupsi jabatan di lingkungan ASN yang sedang diselidiki.

Kepala Inspektorat Kabupaten Bogor Arif Rahman di Cibinong, Minggu, mengatakan arahan tersebut diberikan agar penanganan kasus tidak berhenti pada ranah administratif, melainkan dapat berlanjut ke proses hukum.

Lihat Juga :   Jasamarga dan kepolisian hentikan "contraflow" di Tol Jakarta-Cikampek