Pembahasan Penting: Melihat Respons Uni Eropa terkait Perang Iran

Melihat Respons Uni Eropa terkait Perang Iran

Di jalan-jalan Eropa, raut wajah para pengungsi Iran berubah menjadi penuh sukacita setelah serangan AS-Israel mengenai Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran. Seorang pria mengatakan kepada DW, “Diktator itu pergi. Hari ini adalah hari terbaik dalam hidupku,” sambil menari di tengah jalan berbatu di Brussel. Di sisi lain, pejabat Uni Eropa (UE) menunjukkan sikap kritis terhadap kebijakan Iran. Mereka telah menerapkan berbagai sanksi terhadap Teheran karena pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan mengkritik tajam tindakan balasan Iran terhadap negara-negara Teluk.

Namun, UE kini berada dalam dilema diplomatik yang familiar. Apakah serangan AS-Israel, yang menurut Palang Merah Internasional merenggut nyawa 555 warga sipil Iran, sesuai dengan prinsip hukum internasional dan sistem berbasis aturan yang sering diungkapkan oleh Uni Eropa? Dalam konferensi pers Senin (02/03), juru bicara UE justru cenderung menghindari pertanyaan tentang legalitas serangan tersebut.

Presiden Trump dan Pendekatan AS

Presiden Donald Trump mengatakan Senin (02/03) bahwa AS sedang “memastikan sponsor utama terorisme di dunia tidak akan pernah memperoleh senjata nuklir” dan berupaya menghancurkan kemampuan rudal Iran. Meski demikian, Washington tidak mencoba memposisikan serangan dalam kerangka hukum internasional. Menteri Pertahanan Pete Hegseth menegaskan AS bertindak “tanpa memedulikan pendapat lembaga internasional yang dianggap penting” dan menyebut “tidak ada aturan perang yang bodoh.”

Ia juga mengejek sekutu AS yang dinilainya “terlalu banyak mengeluh dan khawatir tentang penggunaan kekuatan.” Pesan ini pasti memicu reaksi berbeda di Uni Eropa, yang kini terbagi. Sikap Jerman tampak dari Kanselir Friedrich Merz, yang berusaha tidak mengkritik Washington. “Penilaian hukum berdasarkan aturan internasional kurang efektif untuk mengubah politik Iran,” ujarnya kepada wartawan pada Minggu (01/03). “Sekarang bukan saatnya memberi ceramah kepada mitra dan sekutu kita. Meskipun ada keraguan, kita memiliki tujuan yang sama dengan mereka,” tambah Merz.

Perbedaan Pandangan di Eropa

Dalam ibu kota Spanyol, Perdana Menteri Pedro Sanchez menyampaikan pandangan berbeda. “Kami menolak tindakan militer sepihak Amerika Serikat dan Israel, karena itu mengakibatkan eskalasi dan memperburuk ketidakpastian serta ketegangan internasional,” tulisnya pada Sabtu (28/02). Banyak ahli hukum juga memiliki perspektif berbeda. Marc Weller, profesor di Universitas Cambridge dan direktur program hukum internasional di Chatham House, menegaskan, “Tidak ada dasar hukum yang memungkinkan serangan berkelanjutan terhadap Iran saat ini.”

“Hukum internasional tidak mengizinkan penggunaan kekuatan sebagai respons terhadap sikap negara yang dimusuhi, kecuali jika terjadi serangan bersenjata,” tulis Weller dalam analisisnya. “Penggunaan kekuatan juga tidak boleh diizinkan sebagai balasan terhadap provokasi masa lalu. Kekuatan hanya bisa digunakan sebagai upaya terakhir, ketika tidak ada cara lain untuk melindungi negara dari serangan bersenjata,” tambahnya.

Rosa Freedman, profesor hukum, konflik, dan perkembangan global di Universitas Reading, bersikukuh. “Sebagai ahli hukum, kita harus melihat ini dalam konteks yang lebih luas. Hukum tidak berjalan sendirian,” ujarnya kepada DW pada Senin (02/03). “Iran adalah ancaman, tidak hanya bagi Israel, tetapi bagi seluruh wilayah selama puluhan tahun di bawah rezim ini. Mereka jelas menyatakan ancaman yang ditimbulkan dan ambisi untuk memperoleh, bahkan menggunakan, senjata nuklir,” jelasnya.

“Jika hanya membaca teks hukum secara literal, debat tentang legalitas akan muncul. Namun, jika dilihat dari tujuan hukum itu sendiri dan misi Perserikatan Bangsa-Bangsa, serangan AS-Israel dapat dianggap sepenuhnya sah dalam konteks upaya Iran mengembangkan senjata nuklir,” tambah Freedman.

Perdebatan ini akhirnya akan tetap berada di ranah akademis, karena kemungkinan kecil dibawa ke pengadilan. Dewan Keamanan PBB bisa menjadi tempat pembicaraan, tetapi tidak jelas kapan tindakan itu akan diambil.