Menteri Dody Sebut WFH ASN Tak Diterapkan di Kementerian PU

Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa kebijakan kerja jarak jauh (WFH) pada hari Jumat tidak berlaku di lingkungan Kementerian PU. Hal ini disebabkan oleh sifat tugas yang membutuhkan kehadiran langsung pegawai. Menurutnya, kementerian ini tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi bagian dari tim utama dalam penanganan bencana bersama lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di berbagai wilayah Indonesia.

Peran Strategis dalam Penanggulangan Bencana

Dody menjelaskan bahwa kehadiran fisik pegawai sangat krusial agar respons terhadap kondisi darurat bisa dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. “Di PU sebenarnya tidak ada WFH, karena kita tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga terlibat langsung dalam penanganan bencana bersama BNPB, Basarnas, dan BPBD,” kata dia dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

“Kemarin kan ada yang longsor dan korban meninggal juga di Deli Serdang. Jadi, memang kami tidak memungkinkan untuk WFH,” ujar Menteri PU Dody.

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh unit kerja, baik pusat maupun daerah, karena kebutuhan operasional yang tidak bisa dipenuhi oleh sistem kerja jarak jauh. Kondisi seperti banjir dan longsor di Sumatera—termasuk Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara—menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan tersebut.

Upaya Efisiensi di Lingkungan Kementerian PU

Menurut Menteri Dody, meski tidak menerapkan WFH, kementeriannya tetap mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja secara efektif dan efisien. Upaya penghematan dilakukan, antara lain, dengan mengurangi penggunaan listrik dan pendingin ruangan setelah jam kerja, serta memanfaatkan ventilasi alami di ruang kerja.

“Mudah-mudahan dengan cara itu, walaupun kita tidak WFH, tetapi efisiensi tetap bisa kita berikan kepada bangsa dan negara,” tambahnya.